Riset PPIM: 78% Guru PAI Setuju Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Jakarta- Ada ungkapan yang menyebut guru adalah penentu nasib bangsa. Ungkapan tersebut tak berlebihan, karena guru merupakan pendidik tunas-tunas bangsa. Nasib bangsa kita di masa depan, salah satunya ditentukan oleh bagaimana anak-anak didik saat ini mendapat pengetahuan dan didikan dari guru.

Begitupun nasib kehidupan keagamaan Indonesia, juga salah satunya dan besar peranannya ditentukan oleh kualitas keagamaan dan cara pandang guru-guru agama soal keagamaan dan kebangsaan, yang ditransfer kepada anak-anak didik.

Kita perlu merasa prihatin dengan nasib kehidupan keagamaan Indonesia saat ini dan di masa depan, jika melihat hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dirilis pada Kamis, 15 Desember 2016 di UIN Jakarta.

Penelitian yang menjadikan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai responden ini bertajuk “Guru Agama, Toleransi, dan Isu-isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia.” Rilis penelitian yang disampaikan oleh Didin Syafrudin, Ph.D ini memiliki temuan bahwa 78% responden setuju jika Pemerintah RI berdasyarkan syariat Islam dan 77% responden mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

Menariknya, 82% responden setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila dan UUD 45 sesuai dengan Islam. Meski setuju demikian, kebanyakan dari 82% guru PAI yang menjadi responden tersebut, memiliki aspirasi mengislamkan atau mensyariahkan hukum-hukum Indonesia. Adapun 18% lainnya menyatakan tidak setuju dan wajib hukumnya mengubah Indonesia menjadi negara Islam (khilafah islamiyah). Sebagian dari 18% responden tersebut meyakini bahwa Indonesia dapat diubah ke sistem khilafah melalui jalan pemberontakan, perlawanan, peperangan dan terorisme.

Penelitian ini dilaksanakan sepanjang Oktober 2016 menggunakan teknik purpossive sampling dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 175 responden (kualitatif) dan 330 responden (kuantitatif) di 11 kab/kota dari 5 provinsi: Aceh Besar, Pidie, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Solo, Mataram, Lombok Timur, Makassar, Maros dan Bulukumba.

Din Wahid salah satu tim peneliti PPIM yang juga dalam rilis ini berperan sebagai moderator seminar menyatakan bahwa hasil riset ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir sikap keberagamaan dan kebangsaan suluruh guru PAI di Indonesia.

“Hasil riset ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir sikap keberagamaan dan kebangsaan suluruh guru PAI di Indonesia. Karena kami mengambil sample di 11 wilayah yang pertimbangannya adalah wilayah-wilayah ini merupakan kantung muslim yang persepsi islamismenya kuat,” ujar Din Wahid.

Meski demikian, Ketua PBNU H. Imam Aziz yang menjadi salah satu penanggap rilis penelitian ini, mengamini bahwa hasil penelitian ini dapat menggambarkan realita yang terjadi pada muslim Indonesia. Yang di satu sisi mengamini Pancasila dan UUD 45 dan di sisi lain meninginkan penerapan syariat Islam. Bagi dia kenyataan ini cukup merisaukan dan harus mendapat perhatian serius karena keabsahan negara Indonesia sudah final.

“Bagi ulama NU, Indonesia adalah negara yang kebasahannya (Pancasila dan UUD 45) dapat dipertanggungjawabkan secara fiqih. …Keabsahan negara ini sudah final menurut NU. Tidak perlu ada pencarian lain terkait bentuk negara untuk Indonesia,” tegasnya.

Intoleran pada non-muslim dan muslim minoritas

Selain temuan di atas, penelitian ini juga memilik temuan bahwa 87% responden tidak setuju jika non-muslim menjadi Kepala Sekolah, 80% tidak setuju non-muslim menjadi Kepala Dinas, 89% tak setuju jika non-muslim menjadi Kepala Daerah, dan 81% tidak setuju memberikan izin pendirian rumah ibadah agama lain di wilayahnya.

Intoleransi Guru PAI dalam penelitian ini juga tidak hanya terhadap kelompok agama lain, juga terhadap sesama muslim dari kelompok berbeda seperti Syiah dan Ahmadiyah. 80% responden tidak setuju mengakomodir kelompok Syiah dan Ahmadiyah, dan ada 23% responden setuju terhadap penutupan atau perusakan masjid kelompok minoritas muslim.

Menanggapi temuan ini, salah satu narasumber rilis penelitian, Abdul Mu’ti (Sekum PP Muhammadiyah), menyatakan selama ini ada kecenderungan penyamaan pemahaman soal pengajaran agama Islam di sekolah. Hal ini akan menghilangkan nilai inklusivitas dan pluralitas pandangan keagamaan. Buku ajar hanya memuat ajaran teologi dan ubudiyah daripada isu-isu sosial keagamaan.

Dari hasil penelitian ini, bisa kita bayangkan bagaimana kualitas keagamaan dan kebangsaan mayoritas guru PAI yang menjadi responden dari penelitian ini. Sangat menghawatirkan mengingat mereka adalah orang-orang yang memberikan pandangan keagamaan kepada anak-anak didik, para tunas bangsa.

Semoga benar, temuan penelitian ini bukanlah gambaran umum dari seluruh guru PAI di Indonesia. **

3993total visits,2visits today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *