Mempertimbangkan Pendekatan Rekonsiliasi dalam Kasus Penodaan Agama

Setiap konflik pada dasarnya bisa diselesaikan dengan dua pendekatan, berbasis hak (right based) atau berbasis kepentingan (interest based). Masing-masing pendekatan berujung pada jenis penyelesaian yang berbeda.

Pendekatan berbasis hak menargetkan jatuhnya vonis hukuman pada pihak yang dianggap melanggar hak dalam suatu konflik yang diputuskan melalui proses peradilan. Logika yang dipakai adalah benar/salah.

Adapun pendekatan berbasis kepentingan menargetkan rekonsiliasi, terpenuhinya “kesepakatan bersama” yang sifatnya win-win solution di antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga perdamaian dapat terwujud. Target ini dicapai dengan saling memaafkan dan melupakan masalah, tanpa mencari-cari siapa sesungguhnya pihak yang bersalah dalam suatu konflik.

Kasus-kasus “penodaan agama” juga dapat dilihat dalam kerangka konflik, yakni antara penyampai opini (yang kerap kali dilaporkan dan akhirnya ditersangkakan) dan penerima opini (yang kerap kali melaporkan). Sering kali konflik dalam kasus “penodaan agama” masuk dalam wilayah yang lebih luas, misalnya, antar-umat beragama berbeda, sebagai konsekuensi dari klaim kebenaran setiap agama.

Sebagai acuan hukum, kasus penodaan agama tidak memiliki kerangka konseptual yang kokoh karena berpijak pada perasaan orang per orang yang subyektif sifatnya. Idealnya, aturan-aturan berbasis perasaan semacam ini dikeluarkan dari hukum positif bukan saja karena tidak memiliki tolak ukur yang jelas, tapi juga terutama karena bertentangan dengan konsep hak yang sifatnya terukur.

Masalahnya, bagaimana masalah-masalah perasaan ini diselesaikan dalam sebuah negara yang, bagaimanapun konyolnya, faktanya memiliki pengaturan hukum soal perasaan ternoda seseorang ketika agamanya menjadi obyek kritik?

Sejauh ini, pendekatan lazim digunakan adalah pendekatan berbasis hak. Menurut saya, ini pendekatan yang paling tepat, dengan catatan konsep tentang hak dipahami dengan baik oleh masyarakat luas dan terlebih aparat penegak hukum. Sialnya, prasyarat ini tidak ditemukan baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Sering kita dengar orang yang gagal paham tentang hak mengatakan “pendapat kamu itu melanggar hak keagamaan saya, karena merendahkan pemuka agama kami.” Bagi orang yang gagal paham tentang hak, rasa tersinggung karena suatu pendapat dianggap pelanggaran hak, meskipun sebetulnya tidak ada hak apapun yang dilanggar jika kita mengacu pada konsep hak itu sendiri.

Masalahnya menjadi rumit karena gagal paham tentang hak ini justru digunakan aparat penegak hukum untuk memproses orang-orang yang sedang menggunakan haknya. Kasus Ahok yang sudah divonis, juga Otto Rajasa dan Aking Saputra yang sedang dalam proses hukum, menunjukkan kegagalan sistem hukum kita melindungi hak asasi warganya, bahkan malah menzalimi si pemegang hak berdasarkan alasan2 subyektif yang didasarkan pada pemahaman yang salah tentang hak di masyarakat dan penegak hukum.

Melihat kenyataan ini, berbagai upaya advokasi kasus berbasis hak lebih sering berujung pada jatuhnya vonis pada pemberi opini melalui peradilan sesat. Aktivis-aktivis dan para pengacara pembela hak harus takluk di hadapan kebodohan sebagian publik dalam memahami hak dan aturan hukum yang justru melestarikan kebodohan tersebut.

Dari situasi seperti ini, pendekatan berbasis kepentingan yang mengedepankan win-win solution dan menargetkan rekonsiliasi, saya kira, layak dipertimbangkan sebagai tujuan antara dalam proses menghilangkan aturan2 hukum berbasis perasaan yang menghambat kebebasan berekspresi.

Bersambung….

1786total visits,8visits today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *