Isu HAM dalam Penanganan Terorisme

Meskipun definisi “terorisme” masih mengundang debat, sulit untuk disangkal bahwa banyak aksi yang ditengarai sebagai aksi terorisme melibatkan berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pelaku terhadap korban-korbannya. Pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut terentang mulai dari pelanggaran hak atas kepemilikan harta benda melalui aksi perampokan hingga pelanggaran hak atas diri dan kehidupannya melalui aksi penculikan, perbudakan, dan bahkan pembunuhan. Aksi terorisme jelas adalah bentuk kejahatan yang harus diberantas.

Pertanyaannya, apakah karena alasan itu maka pemberantasan atas kejahatan terorisme bisa mengesampingkan hak-hak kemanusiaan yang fundamental? Apakah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak kejahatan atas kemanusiaan, aksi terorisme, misalnya, secara moral boleh dirampas hak-hak kemanusiaannya? Apakah demi pemberantarasan terorisme, maka pemerintah boleh membatasi kebebasan berekspresi dan berserikat yang justru bersifat fundamental dalam demokrasi?

Pertanyaan-pertanyaan ini melatarbelakangi diangkatnya isu “HAM dan Terorisme” sebagai topik pembahasan utama dalam kegiatan Workshop dan Pelatihan Menulis Esai Kontra-Narasi Terorisme di Arion-Swiss Belhotel, Bandung, 28-30 Juli 2017. Kegiatan terselenggara atas kerjasama Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) dan Qureta, dan dengan dukungan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peserta kegiatan adalah 25 anak muda lintas-agama dan keyakinan yang terutama berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung dan kota-kota sekitarnya.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, yang bertindak sebagai pemateri kunci, mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan di sebagian kalangan untuk melihat penanganan terorisme dan perlindungan HAM sebagai dua hal yang berkontradiksi. Debat yang muncul adalah mana yang harus didahulukan antara keamanan dan kebebasan. Bagi sebagian kalangan, demi menjaga keamanan warga dari ancaman pelanggaran HAM oleh pelaku terorisme, maka jaminan HAM, khususnya, atas pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku terorisme dapat diabaikan. Menurut Usman, tidak demikian seharusnya.

Penanganan masalah terorisme, menurut Usman, harus ditempatkan dalam perspektif HAM, yakni sebagai upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia dari segala ancaman atas hak-hak kemanusiaan yang mendasar. Ini juga berarti bahwa apapun tindakan dalam rangka penanganan terorisme, tidak boleh mengabaikan HAM, termasuk bagi mereka yang diduga sebagai pelaku terorisme.

Dalam pemaparannya, Usman juga menyebutkan beberapa masalah HAM yang kerap muncul dalam menangani masalah terorisme, seperti dalam waktu dan proses penangkapan terduga teroris, kategori bukti permulaan dugaan aksi terorisme yang sangat luas, termasuk laporan Badan Intelejen yang proses pemeriksaannya sebagai bukti permulaan dilakukan secara tertutup, hingga masih diterapkannya hukuman mati terhadap terpidana teroris.

Selain itu, potensi pelanggaran HAM dalam penanganan masalah terorisme juga cenderung meluas ke banyak aspek lain yang bukan saja tidak berhubungan dengan aksi terorisme, tetapi justru sebenarnya merupakan hal yang penting dalam demokrasi, seperti pembatasan atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Dalam pemaparannya, Usman juga sempat menyinggung diterbitkannya Perppu Ormas sebagai suatu bentuk ancaman atas HAM yang dilakukan atas dalih menghambat radikalisme dan perkembangan terorisme.

Pada akhir pemaparan, Usman kembali menegaskan bahwa berbagai upaya untuk melawan terorisme harus selalu diletakkan dalam kerangka menghormati dan melindungi manusia. Dengan demikian, upaya apapun yang ditempuh untuk menangani kejahatan terorisme dapat tetap ditempuh dengan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat manusia itu sendiri. (Nanang Sunandar).

2880total visits,1visits today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *