Kebebasan Ekonomi untuk Kesejahteraan Sosial

Pasar bebas, salah satu indikator dalam kebebasan ekonomi, kerap dipersalahkan terkait kemunculan masalah-masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Alih-alih mendorong kesejahteraan sosial, pasar bebas dianggap sebagian pihak hanya menguntungkan negara-negara maju, koorporasi multinasional, pemodal kakap, atau, paling jauh, kelompok kelas menengah perkotaan yang konsumtif. Selain itu, menurut para kritikus, pasar bebas akan kian meminggirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang karena kondisi ekonomi, geografi, fisik, seksual, dan budaya kerap terdiskriminasi dalam proses pembangunan seperti masyarakat miskin, pelaku usaha kecil, difabel, perempuan, dan masyarakat adat.

Harus diakui, kemiskinan masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 27,7 juta pada Maret 2017, atau bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016. Kondisi ini terkait dengan minimnya daya serap lapangan kerja sektor formal terhadap angkatan kerja, yang tampak pada penurunan tipis angka pengangguran terbuka sebesar 0,17% dari 5,50% pada Februari 2016 menjadi 5,33% pada Februari 2017. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk miskin juga terkait dengan pertumbuhan tingkat pendapatan yang tak memadai di hadapan laju inflasi.

Masalahnya kemudian, apakah semua permasalahan itu adalah akibat dari pemberlakuan pasar bebas? Atau, jika tidak demikian, apakah berlakunya pasar bebas, misalnya dalam bentuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada skala regional, akan memperparah permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia? Statistik ekonomi dalam skala global justru bicara sebaliknya.

Studi yang dilakukan oleh Yayasan Heritage, Amerika Serikat, pada semester kedua 2015 hingga semester pertama 2016 menunjukkan bahwa GDP per kapita rata-rata di negara-negara yang secara ekonomi “bebas” atau “sebagian besar bebas” tumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan GDP per kapita rata-rata di negara-negara lain, dan lima kali lipat lebih tinggi dari GDP per kapita rata-rata di negara-negara yang secara ekonomi “tidak bebas”.

Studi yang dilakukan untuk penyusunan Indeks Kebebasan Ekonomi 2017 itu juga menemukan adanya kontribusi yang positif dari kebebasan ekonomi—di mana pasar yang terbuka adalah salah satu indikatornya—terhadap perbaikan indikator-indikator kesejahteraan secara luas seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan demokrasi. Temuan ini mendukung studi yang dilakukan Anisha Madan dari Universitas Illinois (2002), yang menunjukkan adanya korelasi positif antara kebebasan ekonomi dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia.

Bagaimana dengan Indonesia?    

Dengan skor keseluruhan 61,9, Indonesia tergolong ke dalam negara yang secara ekonomi “cukup bebas” dan menempati peringkat ke-84 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2017. Capaian ini sangat penting dalam konteks reformasi ekonomi, di mana untuk pertama kali sejak tahun 2000 Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia lebih tinggi dari rata-rata Indeks Kebebasan Ekonomi global. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa peningkatan Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia belum memberikan dampak yang optimum bagi peningkatan kesejahteraan sosial.

Alih-alih disebabkan oleh pasar bebas, analisa yang seksama terhadap perekonomian Indonesia justru menunjukkan bahwa kemiskinan dan problem kesejahteraan sosial secara umum disebabkan oleh kurangnya kebebasan warga untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya. Dalam kenyataan, pasar yang semakin bebas—yang terbentuk oleh kemajuan teknologi, khususnya dalam komunikasi dan informasi—telah membuka kesempatan yang sangat luas bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas usaha dan mengambil keuntungan dari pasar.

Di sisi lain, kemajuan teknologi justru semakin melapangkan jalan bagi terwujudnya kebebasan ekonomi dan sekaligus membuka banyak kesempatan usaha baru bagi individu-individu kreatif dan dapat berintegrasi dengan kemajuan teknologi. Bebagai usaha rintisan dan inisiatif ekonomi berbasis Internet terus tumbuh dan berkembang, mulai dari online shop hingga transportasi berbasis aplikasi online yang fenomenal, dengan dampak ekonomi yang tak dapat diremehkan.

Selain korupsi dan kurangnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan, masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial muncul sebagai dampak dari kebijakan publik yang gagap dan akhirnya gagal dalam mengantisipasi kedatangan era pasar bebas yang sebetulnya sudah diprediksikan sejak jauh hari.

Alih-alih mendorong para pelaku usaha untuk semakin kreatif dan meningkatkan inovasi teknologi, banyak kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah justru menghambat kesempatan individu-individu kreatif dan inovatif untuk menjalankan inisiatif-inisiatif ekonomi secara bebas. Gambaran situasi ini tampak jelas dalam pembatasan ruang gerak bagi usaha transportasi berbasis aplikasi online yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, dengan alasan akan menghancurkan usaha transportasi “tradisional”. Pada saat yang sama, publik masih menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap pasar bebas. Resistensi ditunjukkan tidak hanya lewat demonstrasi atau penyampaian aspirasi, tetapi juga melalui intimidasi dan larangan untuk berusaha. Ironisnya, resistensi datang tidak hanya dari kalangan pelaku usaha “tradisional” yang malas berkreasi dan beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga dari mereka yang justru ikut menikmati manfaat dari kemajuan teknologi dan pasar bebas yang diciptakannya.

Bagaimanapun, sejumlah inisiatif reformasi struktural telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain memotong anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk efisiensi dan merealokasikan dana eks-subsidi ke sektor-sektor produktif, reformasi juga tampak pada upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan publik, dan penyehatan iklim bisnis.

Sungguhpun demikian, seperti tercermin dalam hasil studi Yayasan Heritage, inisiatif reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilakukan secara tidak komprehensif pada masing-masing indikator penyusun Indeks Kebebasan Ekonomi. Iklim investasi yang masih belum kondusif bagi perkembangan bisnis, sistem peradilan yang masih rentan korupsi, jaminan hukum yang lemah atas kepemilikan properti, kebebasan untuk berusaha yang kerap dibatasi, dan kebebasan ketenagakerjaan adalah faktor-faktor yang membuat perekonomian Indonesia belum mencapai derajat kebebasan yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara optimum.

 

Referensi:

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/18/055114526/jumlah-penduduk-miskin-naik-ini-komentar-pemerintah

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/123658926/tingkat.pengangguran.turun.tipis.di.februari.2017

http://www.heritage.org/index/

http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1178&context=parkplace

 

 

7018total visits,7visits today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *