Terorisme dan Konvergensi Media Era Digital

Pasca reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 lalu, hak-hak asasi manusia, yang diantaranya yakni hak sipil yang menyangkut didalamnya berupa kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapat perhatian dan perlindungan besar.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terakomodasi di era pasca reformasi ini, diharapkan mampu untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu akses yang mampu menjadi bagian dari peningkatan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia tersebut adalah media yang bukan hanya sebagai sebagai penyedia informasi namun sebagai alat transformasi pengetahuan dan edukasi bagi masyakat.

Seiring berjalannya waktu, media semakin terkonvergensi. Konvergensi media semakin luas khususnya pasca semakin mudahnya akses informasi dan komunikasi yang salah satunya diakomodasi oleh sosial media. Munculnya sosial media cukup merevolusi dua hal, yakni pertama akses masyarakat terhadap informasi dan kedua yang sebagai aksesibilitas komunikasi antar individu maupun masyarakat bahkan hingga lintas batas negara.

Kemudahan akses komunikasi dan informasi memiliki berbagai dimensi dampak, selain dampak positif diantaranya berupa akselerasi pengetahuan dan kualitas demokrasi, kemudahan akses komunikasi dan informasi tidak lepas dari dampak berupa penyebaran informasi yang riskan memunculkan problematika, diantaranya yakni akses informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan bagi kemudahan mobilisasi massa yang mengakibatkan problematika sosial seperti persekusi hingga terorisme.

Seiring dengan semakin mudahnya akses informasi dan komunikasi yang melampaui lintas batas negara akibat konvergensi media khusunya di era digital, kategori kejahatan transnasional memperoleh aksesibilitasnya pula, salah satu diantaranya yakni terorisme.

Pasca peristiwa 11 September 2001, politik luar negari Amerika Serikat yang cukup menjadi sorotan terkait upayanya dalam pemberantasan terorisme yang diantaranya berupa ekspansi militer terhadap negara-negara yang dianggap oleh Amerika Serikat berhubungan dengan jaringan terorisme yang berperan dalam serangan teror di gedung world trade center tersebut, disikapi dengan serangkaian serangan balasan pasca ekspansi militer Amerika Serikat terhadap Afghanistan disusul dengan ekspansi militer di negara lain misalnya di Irak dan yang paling terkini yakni Suriah.

Ekspansi militer Amerika Serikat baik yang diinisiasi sebagai upaya pemberantasan terorisme maupun motivasi atas intervensi kemanusiaan yang militeristik sebagaimana yang dilakukan di Irak dan Suriah yang berdampak cukup destruktif bagi kondisi dalam negeri negara-negara tersebut, memicu munculnya serangan-serangan teror yang secara acak khususnya terjadi di Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara salah satunya di Indonesia, terlebih lagi gambaran terkait dampak ekspansi militer terhadap Afghanistan, Irak dan Suriah yang diberitakan baik dalam media konvensional maupun media sosial.

Selain itu, pemberitaan dan visualisasi terkait problematika sosial yang dialami etnis Rohingya dan penduduk Palestina ikut serta dijadikan sebagai pemantik motivasi persamaan identitas yang dimanfaatkan untuk menafsirkan makna jihad yaitu berperang melawan sosok yang dianggap melakukan tindakan yang tidak manusiawi berdasar atas visualisasi yang ditampakkan oleh media serta segenap medium lain sebagai efek-efek akibat konvergensinya salah satunya yakni media sosial.

Serangan teror bukan hanya terjadi diwilayah yang identifikasi sebagai medan peperangan. Serangan teror yang berlandaskan atas motivasi metafisik mampu terjadi kapanpun diwilayah manapun secara acak. Wilayah-wilayah, target dan dampak destruktif yang menjadi target teror adalah hal-hal yang secara simbolis di identifikasi dan dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari aktor yang di identifikasi sebagai penyebab pelaku teror melakukan ancaman maupun tindakan teror.

Di Indonesia peristiwa bom Bali adalah peristiwa yang cukup menjadi penanda serangkaian teror yang dilandasi oleh motivasi metafisik dan ideologis. Tindakan teror dan kekerasan sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi sosial dan sistem yang bertentangan dengan pemahaman yang diyakni sebagai pemahaman keagamaan.
Namun, seiring dengan mudahnya akses informasi, media informasi dan telekomunikasi pun dimanfaatkan bagi transformasi informasi, agitasi, propaganda hingga rekruitmen tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Khususnya media sosial sebagai alat interaksi dan penyebaran informasi menjadi wadah bagi ancaman terorisme. Sehingga pada akhirnya teknologi informasi berpotensi besar sebagai sumber daya yang cukup signifikan bagi ancaman tindakan terorisme.

Selain motivasi metafisik dan ideologis, terorisme pun dapat muncul sebagai respon dari psiko-sosial masyarakat ditengah kondisi ekonomi-politik yang kurang berpihak kepada masyarakat. Kualitas kesejahteraan masyarakat yang tidak sepenuhnya mampu mengalami peningkatan, mengakibatkan masyarakat menjadi skeptis dengan sistem sosial yang ada, misalnya sistem sekuler.

Sehingga muncul dibenak masyarakat bahwa sistem lain misalnya sistem agama dianggap sebagai alternatif dan solusi dibanding sistem negara yang cenderung sekuler dalam mengelola dan mengatasi masalah ekonomi-politik yang terjadi sehingga pembangkangan dan pemberontakan terhadap sistem yang terimplementasi dengan serangan teror, terlebih ketika pemberitaan media tentang kondisi negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang seperti Afghanistan, Irak Suriah, etnis rohingnya di myanmar bahkan Palestina yang tengah dirundung konflik khususnya konflik yang muncul akibat faktor eksternal, hal ini semakin mengasah militansi individu atau kelompok yang merasa berempati untuk melakukan jihad, sebagaimana makna jihad yang diserukan oleh kelompok-kelompok militan yang terorganisir untuk berperang atas nama agama.

Di tengah ancaman dan serangan teror tersebut, Indonesia tengah berupaya untuk menangani, baik dalam wilayah penal (hukum) maupun non-penal (non-hukum). Di wilayah hukum, tindakan terorisme di Indonesia akan dijerat dengan UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberasan Tindakan Pidana Pendanaan Terorisme serta UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jika aksi teror di mobilisasi melalui media elektronik. Selain itu, negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan transfromasi pengetahuan kepada masyarakat terkait ancaman dan tindakan terorisme.

Media informasi sebagai salah satu bagian dari medium non-penal dapat digunakan sebagai salah satu akses penanggulangan ancaman dan tindakan terorisme karena media informasi salah satunya media sosial merupakan salah satu sarana bahkan sumber daya bagi transformasi nilai-nilai, ancaman hingga mobilisasi tindakan terorisme.

Undang-Undang ITE mampu menjerat pelaku terorisme pasca terjadinya tindak pidana terorisme, satu sisi sesungguhnya pula perlu adanya medium yang secara persuasif mampu menanggulangi ancaman dan tindakan terorisme berbasis media yang dapat menangkal terorisme yang secara mutakhir memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan ancaman dan mobilisasi aksi terorisme.

Peran aktif pemerintah dalam berbagai medium teknologi informasi diharapkan mampu melakukan transformasi nilai-nilai dan sarana edukasi bagi penanggulangan terorisme, misalnya media sosial yang sarat dengan hoax dan hate speech.

Serangan teror yang secara acak dalam menentukan wilayah, waktu, sasaran dan dampak destruktifnya tentu membutuhkan medium yang adaptif untuk memaksimalkan serangan teror, salah satu medium tersebut adalah media sosial. Sehingga negara perlu kiranya transformasi nilai-nilai dan pengetahuan terkait dampak destruktif terorisme dalam medium sosial media tanpa mengurangi kualitas hak sipil masyarakat berupa kebebasan berekspresi dan berpendapat.

 

290total visits,1visits today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *