LGBT di Bawah Ancaman Kolektivisme Keagamaan

Perjalanan panjang, berliku, dan mungkin menyakitkan tampaknya masih harus dilalui oleh lesbian, gay, biseksual, dan transgender/seksual (LGBT) untuk bisa menikmati kehidupan sosial-politik di Indonesia yang bebas dari diskriminasi. Kesimpulan itu saya ambil setelah mengikuti diskursus seputar LGBT yang meramaikan media sosial, menyusul penayangan Indonesian Lawyer Club (ILC) di tvOne, 19 Desember 2017.

Resistensi terhadap LGBT yang tampak mendominasi forum ILC dan diskursus publik setelahnya mengkonfirmasi temuan survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia pada Maret-April 2016. Hasil survei menunjukkan bahwa ketaksukaan terhadap LGBT di masyarakat Indonesia berada pada level tertinggi, melebihi ketaksukaan terhadap Komunis, Yahudi, Kristen, Syiah, dan minoritas-minoritas lain.[1]

Agama, setidaknya dalam jenis interpretasi tertentu di kalangan yang meyakininya, kiranya menjadi alasan utama di balik resistensi publik Indonesia terhadap LGBT. Survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center tentang sikap keagamaan kalangan profesional Indonesia pada September – Oktober 2017 menemukan antara lain bahwa 93,6% responden menyatakan LGBT adalah salah secara moral keagamaan.[2]

Sebagai penyokong hak atas kebebasan beragama, saya tidak bisa melarang seorang pemeluk agama meyakini ajaran agama sesuai dengan tafsiran yang dia anggap benar, betapapun saya tidak setuju dengan keyakinannya. Memandang LGBT dan homoseksualitas sebagai dosa dalam perspektif tafsir keagamaan yang hetero-normative adalah bagian dari hak atas kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia yang berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Implikasi dari jaminan konstitusi ini ialah bahwa seorang pemeluk agama tidak bisa dipaksa untuk memandang LGBT dan homoseksualitas sebagai bukan-dosa. Lebih dari itu, kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi mencakup pula kebebasan pemeluk agama untuk menyebarluaskan pendapat keagamaannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam wadah organisasi, termasuk menyebarluaskan pandangan bahwa LGBT dan homoseksualitas adalah dosa.

Masalahnya, tidak sedikit—atau mungkin sangat banyak—pemeluk agama yang tidak puas dengan perlindungan hak atas kebebasan beragama. Kalangan ini melangkah lebih jauh dengan menuntut negara menjadikan pandangan keagamaan mereka sebagai kewajiban yang mengikat setiap warga negara melalui regulasi, tak ubahnya seperti kewajiban membayar pajak. Secara menggelikan, kalangan pemaksa ini justru merasa sedang memperjuangkan hak mereka ketika menuntut negara mengakomodasi pandangan keagamaan mereka dalam regulasi-regulasi yang mendiskriminasi dan bahkan mengkriminalkan LGBT dan perilaku seksual mereka.

Menurut saya, tuntutan kalangan pemaksa ini tidak boleh diakomodasi negara, karena berangkat dari beberapa kesalahan mendasar dalam memahami konsep “hak” dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa kesalahan mendasar itu antara lain mengasosiasikan hak sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi pihak lain, menganggap hak sebagai pemberian dari negara kepada warganya, yang realisasinya dipengaruhi oleh kepatuhan warga negara atas aturan-aturan hukum yang berlaku, dan memperhadapkan hak manusia dengan hak Tuhan karena hak dianggap pemberian dari Tuhan kepada manusia.

Hak LGBT dan Kedaulatan Individu

Menelusuri sejarah perkembangan HAM, kita dapat menemukan bahwa HAM berpijak pada pandangan bahwa setiap individu manusia—bukan komunitas seperti masyarakat atau negara— memegang seperangkat hak yang bersifat azasi dan tak dapat diganggu-gugat. Pendasarannya ialah argumen “Bapak HAM”, John Locke, bahwa setiap individu memiliki dirinya-sendiri (self ownership). Konsep “diri” dimaksud adalah tubuh individu yang mencakup segenap organ dan karakteristik fisik lain, serta pikiran, perasaan, keyakinan, dan segala karakteristik non-fisik lain yang melekat pada ketubuhan individu.

Argumen self ownership ini melegitimasi secara moral kedaulatan setiap individu atas dirinya dalam batas-batas ketubuhannya. Argumen ini kemudian mendasari rumusan hak-hak individu yang bersifat azasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dikenal sebagai “hak-hak sipil dan politik” dalam nomenklatur HAM dewasa ini, hak-hak itu mencakup antara lain hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpikir, berhatinurani, dan berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan sebagainya.

Implikasi pertama dari konseptualisasi hak berbasis self ownership ialah bahwa hak tidak bisa didasarkan pada kebutuhan baik orang per orang maupun sekelompok orang. Prinsip ini membatasi kedaulatan setiap orang hanya pada tubuhnya sendiri, sehingga setiap individu tidak dibenarkan secara moral untuk memaksa tubuh orang lain menjadi sarana pemenuhan kebutuhannya, apakah itu kebutuhan fisik (kebutuhan seseorang untuk menyantap tubuh orang lain karena ia merasa lapar, bahkan ketika tidak ada hal lain yang dapat ia santap, misalnya) ataupun kebutuhan mental (misalnya, kebutuhan seseorang agar orang lain berperilaku sesuai dengan ajaran keagamaannya).

Perlindungan yang mendasar atas kedaulatan individu ini tidak akan ditemukan jika hak didasarkan pada kebutuhan. Setiap orang akan merasa sah secara moral untuk memperlakukan tubuh orang lain secara sepihak karena alasan ia membutuhkan tubuh orang lain sebagai obyek penyaluran, misalnya, insting bertahan hidup (kanibalisme), balas dendam (pembunuhan dan penganiayaan), hasrat seksual (pemerkosaan), atau pelaksanaan perintah agama (mutilasi organ genital atas alasan perintah agama).

Orientasi seksual, terlepas dianggap bersifat natural ataupun kultural, berada dalam wilayah teritori individu yang berdaulat penuh atas tubuhnya sendiri. Konsep hak asasi yang didasarkan pada self ownership melegitimasi secara moral hak setiap individu atas orientasi seksualnya sekaligus membatasi keberlakuan hak orientasi seksual tersebut dalam batas-batas tubuhnya sendiri. Artinya, seorang individu heteroseksual tidak boleh dipaksa menjadi homoseksual, kalaupun mungkin—sama sebagaimana seorang individu homoseksual tidak boleh dipaksa menjadi heteroseksual, kalaupun mungkin.

Implikasi kedua dari pendasaran hak pada self ownership ialah keniscayaan kebutuhan akan jaminan perlindungan atas hak-hak individu dari kemungkinan agresi dari pihak luar, baik dari sesama individu maupun dari suatu kelompok. Kehadiran negara sebagai asosiasi yang dibentuk oleh individu-individu berdaulat melalui mekanisme kontrak sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya agresi terhadap individu-individu dalam ikatan kontrak dalam merealisasikan hak-haknya.

Ketimbang sebagai sumber hak, negara justru menerima hak kontraktual dari individu-individu berdaulat, sehingga negara tidak sah mencabut hak-hak yang melekat pada kepemilikan individu-individu. Tentu saja, negara, dalam rangka perlindungan hak-hak individu, memiliki kewenangan untuk memaksa, termasuk melalui penggunaan kekerasan. Namun, kewenangan ini hanya sah digunakan secara terbatas pada orang atau kelompok yang mengancam kedaulatan individu, yaitu orang atau kelompok yang melanggar batas kepemilikannya dengan masuk tanpa izin ke dalam teritori orang lain.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, negara harus menangkap dan menghukum orang yang, misalnya, membunuh, memperkosa, memperbudak, dan segala bentuk tindakan perampasan atas apapun yang dimiliki oleh orang lain. Adalah bagian dari kewenangan negara itu pula, menurut saya, untuk menangkap dan menghukum orang yang mempersekusi orang lain karena memiliki orientasi seksual atau melakukan perilaku seksual yang tidak disukainya, bahkan jika persekusi itu dilakukan atas alasan moral keagamaan yang dianutnya.

Ancaman Kolektivisme Keagamaan

Sementara argumen hak sebagai kebutuhan dan hak sebagai pemberian negara telah disanggah karena tidak memadai secara argumentasi moral, banyak di antara kalangan pemaksa beralih pada konsep kedaulatan Tuhan, di mana hak-hak manusia—kalaupun ada—bersumber dari Tuhan dan, karenanya, dibatasi oleh aturan-aturan ketuhanan yang tercermin dalam ajaran agama. Secara menyedihkan, pandangan semacam ini dianut tidak hanya oleh sebagian pemeluk agama yang awam dengan diskursus HAM, tetapi juga oleh sebagian dari mereka yang justru “melek” HAM dan malah berkedudukan sebagai aparat penyelenggara negara yang justru bertugas melindungi HAM.

Bias pandangan keagamaan bahwa kedaulatan Tuhan mengatasi kedaulatan manusia inilah yang secara eksplisit melatarbelakangi pertimbangan empat Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)—termasuk Ketua MK, Arief Hidayat, dan Wakil Ketua MK, Anwar Usman—yang mengajukan dissenting opinion ketika memutus Uji Materi yang diajukan oleh Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) terhadap pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait LGBT di Indonesia. Dalam perkataan lain, keempat Hakim MK menyetujui kriminalisasi atas perilaku seksual LGBT sebagaimana diajukan oleh AILA.

Menurut keempat Hakim MK, Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip pertama Pancasila, harus dibaca dan dimaknai secara hierarkis, yaitu sebagai nilai tertinggi yang bersifat mutlak karena bersumber dari kaidah dan hukum Tuhan. Sejak nilai ini dinyatakan dalam Undang Undang Dasar 1945, konstitusi Indonesia ini sejatinya memiliki identitas sebagai konstitusi yang berketuhanan (Godly Constitution).[3] “Manakala terdapat norma UU yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan atau justru bertentangan dengan nilai agama,” ujar Hakim Aswanto, “maka norma UU itulah yang harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai agama dan ajaran ketuhanan.”[4]

Bias pandangan keagamaan ini pula yang juga tampak dalam pernyataan Karni Ilyas, tuan rumah dan pemandu ILC, ketika mendebat Cania Citta Irlanie, jurnalis Geotimes, yang secara tegas membela eksistensi LGBT dan perilaku seksualnya dalam kerangka kedaulatan dan hak-hak individu. Menentang pendapat Cania bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak membenarkan negara untuk memaksakan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mengikuti suatu ajaran agama menurut tafsir ajaran mainstream sekalipun, Karni mengulang kembali pertimbangan dissenting opinion empat Hakim MK bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari alasan kenapa kebertuhanan dan agama harus menjadi sumber hukum di Indonesia.

Yang paling mengejutkan, demi mendukung pandangannya bahwa kebertuhanan dan agama harus menjadi sumber hukum di Indonesia, Karni bahkan secara gegabah membenarkan diskriminasi atas agama dan tafsir agama yang ditolak oleh Cania, di mana Karni mengabaikan kemungkinan adanya keyakinan atau tafsir keagamaan yang memandang LGBT dan homoseksualitas sebagai bukan-dosa.

Pertanyaannya kini, kenapa Karni, sebagaimana empat Hakim MK, dan orang-orang yang sejalan dengan pandangan keagamaan mereka, demikian memaksakan pandangan keagamaan mereka sebagai sumber hukum di Indonesia dalam menyikapi LGBT dan homoseksualitas?

Saya sependapat dengan Cania bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila harus dibaca sebagai pengakuan negara terhadap hak atas kebebasan beragama, bukan sebagai pewajiban oleh negara kepada semua warganya untuk meyakini eksistensi Tuhan Yang Maha Esa ataupun menganut agama dan keyakinan keagamaan yang “direstui” oleh negara.

Ketika negara berpihak pada satu atau lebih agama, keyakinan, atau tafsir keagamaan tertentu dengan melembagakan ajaran agama, keyakinan, atau tafsir keagamaan tersebut dalam regulasi, maka negara telah melanggar kedaulatan individu dengan salah satu hak kemanusiaannya yang mendasar dan diakui dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, yaitu hak atas kebebasan berpikir, berhatinurani, dan berkepercayaan, yang mencakup hak untuk percaya/tidak percaya atas eksistensi Tuhan, hak untuk menganut/tidak menganut suatu agama, keyakinan atau tafsir keagamaan tertentu berdasarkan kebebasan hati nuraninya.

Dan jika negara sampai mengakomodasi tuntutan atas dasar alasan keagamaan ini dengan membuat regulasi yang melarang LGBT dan homoseksualitas, maka negara justru melanggar hak individu warga atas kebebasannya dalam beragama, karena memaksa setiap warga di bawah ancaman hukuman untuk meyakini LGBT dan homoseksualitas sebagai dosa dan meninggalkan orientasi dan perilaku seksual tersebut.

Di sisi lain, pengakuan atas keragaman agama, keyakinan agama, dan tafsir atas ajaran agama, juga sikap penerimaan maupun penolakan atas semua bentuk keberagamaan itu, tidak sama sekali bertentangan dengan konseptualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sejauh keragaman dalam menyikapi bentuk-bentuk ekspresi keagamaan tersebut tidak diikuti dengan pemaksaan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain terkait pandangan yang dianggap benar.

Sejauh ini, tidak ada LGBT atau individu/kelompok pendukung LGBT yang memaksakan pendapat bahwa LGBT dan homoseksualitas sebagai bukan-dosa kepada pemeluk agama yang menolak LGBT dan homoseksualitas karena berpandangan LGBT dan homoseksualitas sebagai dosa, misalnya dengan mengajukan tuntutan kepada negara untuk membuat Undang Undang yang menghukum atau mendiskriminasi secara sosial dan politik mereka yang resisten terhadap LGBT dan homoseksualitas. Sikap LGBT dan simpatisannya ini bertolak belakang dengan sikap sebagian pemeluk agama yang kontra-LGBT dan homoseksualitas, yang memuncak pada Sidang Uji Materi terhadap pasal-pasal KUHP yang justru bertujuan mengkriminalkan LGBT atas alasan perilaku seksualnya.

Diakui atau tidak, kecenderungan untuk memaksakan suatu ajaran agama menjadi kewajiban kenegaraan melalui pembentukan regulasi yang mengikat semua warga negara untuk tunduk pada suatu ajaran agama tertentu yang diregulasikan menunjukkan adanya ancaman kolektivisme agama terhadap konstitusi dan produk-produk hukum turunannya. Kolektivisme adalah gagasan ideologis bahwa komunitas, masyarakat, dan negara adalah sumber hak yang berkuasa penuh atas individu-individu anggotanya, dan karenanya berhak secara moral merampas kebebasan individu atas nama kepentingan kolektif.

Sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia seharusnya menjamin kebebasan setiap warga negara dalam batas-batas teritori kedaulatannya masing-masing. Tanpa jaminan kebebasan, demokrasi akan terperosok ke dalam mayoritarianisme, di mana nasib warga secara orang per orang ditentukan oleh kehendak kolektif secara sepihak berdasarkan kepentingan dan preferensi nilai yang dianut oleh mayoritas warga. Ancaman kolektivisme atas kedaulatan individu melalui pemaksaan pandangan-pandangan anti-kebebasan individu harus dilawan secara tegas oleh negara, termasuk jika ancaman kolektivisme itu dilegitimasi oleh keyakinan agama yang dianut oleh mayoritas warga.

Catatan:

[1] https://nasional.tempo.co/read/847431/hasil-survei-orang-indonesia-paling-intoleran-dengan-lgbt

[2] https://news.detik.com/berita/3696118/survei-alvara-ungkap-peta-pandangan-keagamaan-di-kalangan-profesional

[3] https://geotimes.co.id/opini/lgbt-dan-hubungan-seks-pranikah-dalam-putusan-mk/

[4] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a32af7a950cd/dalih-wewenang-pembentuk-uu–mk-tolak-perluasan-pasal-perzinaan

2555total visits,1visits today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *