Kebebasan & Hak Asasi Manusia

Kebebasan—lebih tepatnya kebebasan individu—adalah sebuah nilai yang mendasari penghargaan atas HAM. Menelusuri sejarah perkembangan HAM, kita dapat menemukan bahwa HAM berpijak pada pandangan bahwa setiap individu manusia—bukan komunitas seperti masyarakat atau negara— memegang seperangkat hak yang bersifat azasi dan tak dapat diganggu-gugat. Pendasarannya ialah argumen “Bapak HAM”, John Locke, bahwa setiap individu memiliki dirinya-sendiri (self ownership). Konsep “diri” dimaksud adalah tubuh individu yang mencakup segenap organ dan karakteristik fisik lain, serta pikiran, perasaan, keyakinan, dan segala karakteristik non-fisik lain yang melekat pada ketubuhan individu.

Argumen self ownership ini melegitimasi secara moral kedaulatan setiap individu atas dirinya dalam batas-batas ketubuhannya. Argumen ini kemudian mendasari rumusan hak-hak individu yang bersifat azasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dikenal sebagai “hak-hak sipil dan politik” dalam nomenklatur HAM dewasa ini, hak-hak itu mencakup antara lain hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpikir, berhatinurani, dan berkeyakinan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan sebagainya.

Sistem politik demokrasi yang dianut oleh Indonesia seharusnya menjamin kebebasan setiap warga negara dalam batas-batas teritori kedaulatannya masing-masing. Tanpa jaminan kebebasan, demokrasi akan terperosok ke dalam mayoritarianisme, di mana nasib warga secara orang per orang ditentukan oleh kehendak kolektif secara sepihak berdasarkan kepentingan dan preferensi nilai yang dianut oleh mayoritas warga. Ancaman kolektivisme atas kedaulatan individu melalui pemaksaan pandangan-pandangan anti-kebebasan individu harus dilawan secara tegas oleh negara, termasuk jika ancaman kolektivisme itu dilegitimasi oleh mayoritas warga atas apakah atas alasan ideologi, agama, ras, etnis, seks, atau apapun.

Indonesia sempat mendapatkan status negara “bebas” berdasarkan hasil penilaian Freedom House pada 2013, yang mengindikasikan kemajuan penting dalam proses demokrasi dan advokasi HAM sejak reformasi 1998. Namun, tahun 2014, Indonesia terpuruk ke status negara “setengah bebas” dan terus mengalami penurunan indeks kebebasan. Mengacu pada Laporan Freedom House, skor kebebasan sipil di Indonesia menurun secara drastis, dari (4) pada 2015[1] menjadi (2) pada 2016.[2] Survei Kinerja HAM yang dilakukan Setara Institute juga mencatat penurunan indeks kebebasan pada 2016, khususnya dalam hal berekspresi dan beragama.[3]

Indonesia merupakan satu di antara banyak negara demokrasi yang telah meratifikasi instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan mengadopsi berbagai instrumen HAM tersebut dalam sistem perundang-undangan nasional. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berkewajiban secara moral untuk menjadikan kedaulatan rakyat sebagai dasar bagi perumusan regulasi dan kebijakan publik. Sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi HAM, Indonesia berkewajiban secara hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Obligasi moral dan hukum harus dipenuhi melalui perluasan akses warga terhadap kebebasan—sumber dari sebagian besar, jika bukan seluruhnya, hak-hak setiap individu yang fundamental.

Catatan

(1) https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/indonesia

(2) https://freedomhouse.org/report/%20freedom-world/2016/indonesia

(3) http://nasional.kompas.com/read/2016/12/12/22173371/catatan.buruk.terkait.penegakan.hak.berekspresi.den.beragama.sepanjang.2016

74total visits,1visits today