Kebebasan Ekonomi untuk Kesejahteraan Sosial

Pasar bebas kerap dipersalahkan dalam problem kesejahteraan sosial di Indonesia, bahkan dituding sebagai sumber masalah. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan sosial, pasar bebas dianggap sebagian kalangan hanya menguntungkan mereka yang memiliki modal besar atau, paling jauh, kelompok kelas menengah perkotaan yang konsumtif. Pada saat yang sama, pasar bebas juga dianggap meningkatkan marginalisasi terhadap kelompok masyarakat miskin, pelaku usaha kecil, dan kelompok-kelompok yang baik karena kondisi fisik dan seksual (misalnya, difabel, perempuan) maupun karena kondisi geografis dan sosiokultural (masyarakat adat, misalnya) terdiskriminasi dalam proses pembangunan yang selama ini berjalan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi justru semakin melapangkan jalan bagi terwujudnya kebebasan ekonomi dan sekaligus membuka banyak kesempatan usaha baru bagi individu-individu kreatif dan dapat berintegrasi dengan kemajuan teknologi. Bebagai usaha rintisan dan inisiatif ekonomi berbasis Internet terus tumbuh dan berkembang, mulai dari online shop hingga transportasi berbasis aplikasi online yang fenomenal, dengan dampak ekonomi yang tak dapat diremehkan.

Tentu saja, kemiskinan masih menjadi masalah serius dalam pembangunan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016. Angka pengangguran memang menurun, tetapi sangat  tipis. Pada Februari 2017 lalu, data pengangguran tercatat di BPS sebanyak 5,33 % atau 7,01 juta orang. Bila dibandingkan Februari 2016 lalu mencapai 5,50 persen, maka data pengangguran terbuka Februari 2017 mengalami penurunan 0,17 persen atau 10.000 orang. Selain karena kesempatan kerja yang terbatas, kemiskinan terkait dengan laju inflasi yang tidak bisa terkejar dengan laju peningkatanan pendapatan di kalangan mereka yang bekerja.

Selain korupsi dan kurangnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan, masalah-masalah dalam kesejahteraan sosial muncul sebagai dampak dari kebijakan publik yang gagap dan akhirnya gagal dalam mengantisipasi kedatangan era pasar bebas yang sebetulnya sudah diprediksikan sejak jauh hari. Alih-alih mendorong para pelaku usaha untuk semakin kreatif dan meningkatkan inovasi teknologi, banyak kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah justru menghambat kesempatan individu-individu kreatif dan inovatif untuk menjalankan inisiatif-inisiatif ekonomi secara bebas. Gambaran situasi ini tampak jelas dalam pembatasan ruang gerak bagi usaha transportasi berbasis aplikasi online yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, dengan alasan akan menghancurkan usaha transportasi “tradisional”.

Pada saat yang sama, publik masih menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap pasar bebas. Resistensi ditunjukkan tidak hanya lewat demonstrasi atau penyampaian aspirasi, tetapi juga melalui intimidasi dan larangan untuk berusaha. Ironisnya, resistensi datang tidak hanya dari kalangan pelaku usaha “tradisional” yang malas berkreasi dan beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga dari mereka yang justru ikut menikmati manfaat dari kemajuan teknologi dan pasar bebas yang diciptakannya.

“Kampanye Kebebasan untuk Kesejahteraan Sosial” adalah program yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk terus mempromosikan kebebasan ekonomi dalam relevansinya dengan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) percaya bahwa penguatan kebebasan politik dalam rangka demokratisasi akan berjalan dengan lebih optimal jika didukung dengan penguatan kebebasan ekonomi yang berorientasi pada perluasan akses setiap individu dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam sebuah iklim pasar yang bebas.

Tujuan

Meningkatkan kepercayaan dari pengambil kebijakan dan masyarakat terhadap kebebasan ekonomi.

Outcome

Dukungan pengambil kebijakan dan masyarakat terhadap pasar bebas meningkat.

Output

  • Pemahaman kelompok sasaran penerima manfaat tentang kebebasan ekonomi dan pasar bebas meningkat.
  • Kapasitas kelompok sasaran penerima manfaat untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan pasar bebas meningkat.
  • Komitmen kelompok sasaran penerima manfaat untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan pasar bebas meningkat.

Kelompok Sasaran

Generasi muda, mahasiswa S-1 aktif, usia maksimum 30 tahun.

Aktivitas Program

  1. Workshop Promosi Kebebasan Ekonomi.
  2. Sayembara Menulis Esai tentang Kebebasan Ekonomi untuk Kesejahteraan Sosial.
  3. Publikasi Esai-esai Terpilih tentang Kebebasan Ekonomi untuk Kesejahteraan Sosial.

Referensi:

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/18/055114526/jumlah-penduduk-miskin-naik-ini-komentar-pemerintah

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/123658926/tingkat.pengangguran.turun.tipis.di.februari.2017

289total visits,2visits today