Libertarianisme: Kebebasan, Hak, dan Keadilan

“Without law or compulsion, men would dwell in harmony.”

— Lao Tzu.[1]

“Conservatives want to be your daddy, telling you what to do and what not to do.

Liberals want to be your mommy, feeding you, tucking you in, and wiping your nose.

Libertarians want to treat you as an adult.”

— David Boaz.[2]

 

Suatu saat pemerintah di negara Anda berencana membuat sistem jaring pengaman sosial untuk menyediakan kebutuhan dasar kelompok masyarakat “tak beruntung”—tunawisma, anak jalanan, miskin, dan sebagainya—seperti layanan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, dan bantuan uang tunai yang diberikan secara berkala. Pembiayaan untuk program ini diambil dari keuangan negara yang sebagian di antaranya berasal dari pajak dan premi asuransi yang dibayar warga. Pemerintah mengadakan survei untuk mengetahui pendapat warga. Apakah Anda akan mendukung atau menolak rencana pemerintah ini, seandainya Anda menjadi responden survei?

Anda adalah seorang libertarian jika Anda menolak rencana pemerintah membuat sistem jaring pengaman sosial, terlepas dari status Anda dalam stratifikasi sosial ekonomi—apakah Anda sangat kaya atau sangat miskin, pengusaha atau pekerja, pekerja sektor formal atau pekerja sektor informal, berpendidikan tinggi atau rendah, memiliki kemampuan fisik rata-rata atau berbeda, dan lain-lain. Anda juga akan menolak segala subsidi dari keuangan negara seperti subsidi biaya bahan bakar, biaya pendidikan termasuk beasiswa pemerintah, biaya kesehatan, dan sebagainya. Anda tidak berhak menikmati hasil jerih payah orang lain, sebagaimana orang lain juga tidak berhak menikmati hasil jerih payah Anda. Anda percaya bahwa Anda memiliki diri Anda sepenuhnya, juga segala hal yang dihasilkan dari kerja keras Anda. Anda juga percaya bahwa hak-hak yang sama juga terdapat pada orang lain dan Anda tidak boleh melanggarnya. Bagi seorang libertarian, pengakuan terhadap hak-hak orang lain tidak sama sekali berarti harus menanggung berbagai biaya—makan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya—yang diperlukan orang tersebut agar tetap hidup. Anda sadar bahwa hal serupa berlaku juga bagi Anda. Mengakui hak atas kehidupan juga tidak berarti mengizinkan suatu pihak—sesama warga atau pemerintah sebagai penyelenggara negara—memaksa seseorang untuk menanggung berbagai biaya yang diperlukan orang lain untuk dapat hidup.

Seorang libertarian bertindak berdasarkan pandangan-pandangan yang dalam kajian teori politik disebut libertarianisme. Dari namanya, mudah dipahami bahwa libertarianisme mengusung kebebasan (liberty) sebagai nilai utamanya. Kebebasan adalah sebuah situasi yang mana setiap orang memiliki kuasa penuh atas dirinya dan segala yang dihasilkannya. Kepemilikan diri (self-ownership) dan kepemilikan atas hasil (property ownership) adalah hak-hak alamiah setiap orang yang tak satupun pihak boleh melanggarnya. Negara bertugas memastikan kebebasan, menjamin tidak adanya pelanggaran atas hak-hak alamiah masing-masing orang melalui (1) penegakkan hukum dan (2) sistem peradilan. Intervensi negara di luar kedua tugas tersebut justru menghilangkan kebebasan dan melanggar hak-hak alamiah individu.

Dengan pandangan dan sikap semacam ini, libertarianisme tampak sebagai teori politik yang kontroversial dan kerap menuai kritik. Tidak jarang libertarianisme diidentikan dengan egoisme, ideologi elitis yang menutup mata dari berbagai praktik ketakadilan dalam masyarakat. Sungguhkah demikian? Ataukah sebenarnya libertarianisme memiliki rumusan sendiri tentang apa yang disebut keadilan? Apa sebenarnya keadilan? Apa kaitannya dengan kebebasan yang dipuja-puja dalam libertarianisme? Makalah ini mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Libertarianisme dalam Peta Filsafat dan Realitas Politik Kontemporer

Libertarianisme adalah “neologi” bagi pemikiran liberalisme klasik. Atribut “klasik” pada liberalisme-libertarian menegaskan posisi libertarianisme sebagai pembela kebebasan pada satu sisi, tetapi, pada sisi lain, membedakannya dari liberalisme yang dikenal secara luas, khususnya dalam konteks politik Amerika Serikat (AS) kontemporer. Kaum libertarian mengidentifikasi diri sebagai penerus liberalisme yang tercermin dalam dua konsep utama, yaitu “negara minimal” dalam filsafat politik John Locke (1632-1704) dan “kapitalisme pasar bebas” dalam teori ekonomi Adam Smith (1723-1790).[3] Ironisnya, dalam pandangan kaum libertarian, banyak pemikir kontemporer mengatasnamakan liberalisme untuk pandangan mereka yang non-liberal.[4] Para pemikir “liberal” tersebut—antara lain John M. Keynes, John Rawls, dan Catherine McKinnon—mendukung “pemerintahan besar” dan intervensi pasar.[5] Kooptasi makna “liberalisme” oleh kelompok “non-liberal” ini memaksa pengikut-pengikut John Locke dan Adam Smith menggunakan berbagai nama lain seperti “kapitalis radikal” (Aynd Rand), “liberal pasar” (Edward H. Crane), dan “sosialis” (Thomas Paine). Sementara, Milton Friedman dan Friedrich Hayek bersikukuh dengan nama liberalisme sambil berusaha meyakinkan publik bahwa “liberalisme” dewasa ini telah dikooptasi oleh gagasan-gagasan yang bertentangan dengan liberalisme. Pada 1950, Leonard Reed menyebut dirinya sebagai “libertarian” dan libertarianisme secara perlahan mencapai puncak popularitas pada dekade 1970-an.[6]

Dalam Contemporary Political Philosophy, Kymlicka memasukkan libertarianisme dalam kategori teori politik “sayap kanan” yang ditandai dengan dukungan kaum libertarian terhadap pasar bebas dan penolakan terhadap skema pajak redistributif dalam teori liberal tentang kesetaraan (liberal theory of equality) yang diajukan oleh teoretisi egalitarianisme liberal, John Rawls. Namun, menurut Kymlicka, tidak semua pendukung pasar bebas dapat disebut libertarian. Hanya kaum libertarian yang membela pasar bebas karena keyakinan bahwa pasar bebas adalah adil secara inheren.[7] Kelompok sayap kanan lain, utilitarianisme, misalnya, mendukung pasar bebas karena efisiensi dan produktivitas, di mana pasar bebas diyakini dapat merealisasikan kebahagiaan bagi kelompok masyarakat terbesar. Menurut Kymlicka, perbedaan kaum libertarian dari kelompok sayap kanan lain juga tercermin pada pandangan mereka bahwa pajak redistributif bersifat salah secara inheren—pelanggaran atas hak-hak warga.[8] Setiap individu warga berhak untuk mengalihkan secara bebas barang dan jasa yang ia miliki, terlepas apakah cara yang digunakannya meningkatkan atau mengurangi produktivitas. Intervensi pemerintah terhadap distribusi barang dan jasa—termasuk pajak redistributif—sebangun maknanya dengan kerja paksa yang melanggar hak-hak moral yang mendasar.

Dari sudut pandang kaum libertarian, kebebasan (liberty) adalah sesuatu yang harus diimplementasikan. Kebebasan merupakan situasi tanpa-agresi dalam relasi interpersonal. Terdapat banyak bentuk relasi interpersonal, yang mana “pasar” adalah satu di antaranya.[9]  Dukungan libertarianisme terhadap pasar bebas yang disebutkan Kymlicka, dari perspektif libertarianisme, adalah sebuah bentuk implementasi kebebasan interpersonal dalam konteks  ekonomi.

Kebebasan, bagi sebagian libertarian, bersifat niscaya karena setiap individu secara alamiah memiliki hak-hak yang tak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Pandangan ini ditemukan di kalangan filsuf libertarian, mulai dari Locke dan Hume hingga Rothbard dan Nozick. Sebagian libertarian lain tidak mendasarkan kebebasan pada argumentasi tentang hak-hak alamiah individu, tetapi lebih pada manfaat yang timbul dari kebebasan, khususnya kebebasan ekonomi. Mereka umumnya adalah kalangan ekonom yang melanjutkan gagasan pasar bebas dari Adam Smith seperti Ludwig von Misses, Milton Friedman, David Friedman, dan Friedrich von Hayek.[10] Apapun argumentasi yang mendasarinya, kedua kubu libertarian ini melihat dua hal penting untuk mengimplementasikan kebebasan: negara minimal dan pasar bebas.[11]

Kaum libertarian mengkritik perspektif dalam pemetaan filsafat politik kontemporer. Semua istilah yang lazim digunakan dalam peta filsafat politik kontemporer—konservatif, liberal, kiri, kanan—memiliki makna yang cenderung tumpang tindih dalam realitas politik kontemporer. Dalam The American Heritage Dictionary disebutkan bahwa “kaum liberal” adalah mereka yang “mendukung kemajuan dan reforma”, sedangkan “kaum konservatif” adalah mereka yang mendukung “pemeliharaan tatanan yang berjalan dan melihat segala usulan perubahan dengan kecurigaan”. The Random House Dictionary menyebutkan bahwa “kaum kiri” membela “reforma liberal … biasanya dengan berpihak pada kebebasan pribadi yang lebih besar atau kemajuan kondisi sosial”, sedangkan “kaum kanan” adalah mereka yang “membela tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang berjalan, sering kali dengan cara-cara otoritarian.” Berbeda dari Kymlicka yang cenderung menempatkan libertarianisme di jajaran teori-teori politik “sayap kanan”, David Boaz, tokoh libertarian dari Cato Institute, mengemukakan, “Seandainya pilihan-pilihan ini yang tersedia bagi saya, saya akan memilih ‘kiri’”.[12]

Menurut libertarian, berbagai teori politik sesungguhnya selalu dapat dilihat dalam dua orientasi filsafat: kekuasaan dan kebebasan. Filsafat kekuasaan memiliki banyak nama sepanjang sejarah—kaisarisme, despotisme, fasisme, komunisme, dan welfare-statisme. Semuanya mengizinkan sekelompok orang menggunakan paksaan terhadap orang lain agar melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Filsafat kebebasan juga memiliki banyak nama, meskipun sekarang situasinya menjadi lebih sulit dipahami karena banyak pembela statisme menyebut diri mereka sebagai kaum liberal. Satu hal yang pasti, filsafat kebebasan meyakini bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang ia pilih sendiri sejauh cara tersebut tidak melanggar kebebasan yang sama pada orang lain.[13]

Pandangan libertarian lebih mudah dipahami dalam realitas politik kontemporer, khususnya di AS. Secara populer, kekuatan-kekuatan politik utama cenderung dipetakan ke dalam dua kelompok: kubu konservatif yang diwakili oleh Partai Republik dan kubu liberal yang diwakili oleh Partai Demokrat. Namun, dengan menggunakan perspektif libertarian, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat masing-masing sulit diposisikan sebagai sepenuhnya konservatif atau liberal. Partai Republik, di satu sisi, menunjukkan komitmen terhadap pasar bebas, sehingga membuat Partai Republik—yang secara populer dianggap konservatif—memiliki karakteristik liberal dalam ekonomi. Namun, Partai Republik, di sisi lain, bersikap konservatif dalam banyak isu kebebasan personal seperti homoseksualitas dan aborsi. Karakteristik sebaliknya ditemukan dalam Partai Demokrat yang bersikap liberal dalam banyak isu kebebasan personal, tetapi cenderung konservatif dalam ekonomi dengan membenarkan intervensi negara dalam ekonomi dan bahkan mendorong negara sebagai penyedia barang dan jasa bagi publik dengan welfare-statisme-nya.[14] Baik Partai Republik maupun Partai Demokrat, menurut kaum libertarian, tidak dapat dilihat sebagai pembela kebebasan, karena keduanya mendorong perluasan kontrol negara terhadap masyarakat: Partai Republik dalam konteks kebebasan personal dan Partai Demokrat dalam konteks kebebasan ekonomi. Bagi libertarian, kebebasan personal dan kebebasan ekonomi adalah kesatuan tak terpisahkan.[15]

Kebebasan, Hak, dan Keadilan

Seberapa relevan mendiskusikan keadilan dari sudut pandang libertarianisme yang memuja kebebasan? Keadilan (justice), dalam rumusan Aristoteles, adalah “memberikan orang apa yang layak baginya”.[16] Keadilan, dalam perkataan lain, adalah bagaimana setiap orang mendapat perlakuan semustinya. Tidak perlu diragukan bahwa libertarianisme adalah filsafat politik yang membela kebebasan. Mungkinkah kebebasan memberikan garansi atas keadilan? Bagi libertarian, jika sistem tersebut memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu, maka sistem itu adalah sistem yang adil. Kebebasan, dalam libertarianisme, selalu dipahami sebagai interpersonal liberty: kebebasan satu orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan memahami kebebasan secara interpersonal, libertarianisme sesungguhnya, namun secara tak langsung, membuka ruang bagi pembicaraan tentang keadilan. Kebebasan adalah situasi tanpa-agresi, yang mana setiap orang diperlakukan sesuai haknya. Keadilan, dalam wacana libertarian, adalah keadilan yang didasarkan pada pengakuan atas hak-hak individu.

Teori Hak Robert Nozick                

Teori hak libertarian dirumuskan secara memikat oleh Nozick dalam Anarchy, State, and Utopia (1974). Setelah mengkritisi pandangan kaum anarkis yang menolak eksistensi negara,[17] Nozick menguraikan secara panjang lebar pandangannya tentang hak-hak individu sebagai basis bagi keadilan.[18] Menurut Nozick, keadilan mengandaikan adanya hak. Mustahil membayangkan keadilan tanpa hak. Adil bersesuaian dengan hak-hak yang terdapat pada setiap orang. Nozick mengritik pendekatan normatif yang berorientasi pada tujuan (goals) dan menawarkan pendekatan normatif berbasis kekangan (constraints). Menurut Nozick, hak bukanlah tujuan yang harus direalisasikan oleh suatu tatanan sosial, tetapi aksioma dari tatanan sosial yang bersifat aktif dan mengekang berbagai bentuk tindakan yang hendak melanggarnya.[19]

Nozick mengawali teori haknya dengan kritik terhadap konsep “keadilan distributif” (distributive justice). Dalam pandangan Nozick, konsep keadilan distributif cenderung tidak dimaknai secara netral, yang mana kata “distribusi” diasosiasikan dengan adanya “sesuatu” atau “mekanisme” yang berdasarkan kriteria tertentu segala hal dibagikan. Keadilan, dalam perkataan lain, dibayangkan sebagai unit-unit yang dibagi-bagi secara sentralistik oleh suatu agen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Bagi Nozick, konsep distribusi ini tidak dapat diterima. Dalam keadaan alamiah, keadilan terwujud dalam proses distribusi yang tidak tersentralisasi pada suatu agen—“tidak ada seseorang atau kelompok yang memiliki hak mengontrol seluruh sumber daya.”[20] Dalam masyarakat yang bebas, setiap orang, menurut Nozick, memiliki sesuatu karena mendapatkannya dari orang lain, apakah melalui proses pertukaran ataukah sebagai hadiah. Ini terjadi karena berbagai sumber daya dikuasai oleh orang-orang yang berbeda (diverse persons control different resources), yang mana pemilik-pemilik baru bermunculan melalui proses pertukaran dan tindakan orang per orang yang bersifat sukarela.[21]

Berdasarkan pengandaian tersebut, Nozick melihat bahwa keadilan harus didasarkan pada tiga prinsip: pertama, asal-usul kepemilikan (original acquisition of holdings); kedua, peralihan kepemilikan (transfer of holdings); dan ketiga, pembetulan atas ketidakadilan atau pelanggaran atas prinsip pertama dan kedua (rectification of injustice).[22] Berdasarkan tiga prinsip ini, Nozick merumuskan sebuah kerangka umum tentang keadilan yang berciri transitif dan sekaligus evaluatif. Disebut transitif karena apapun yang muncul dari sebuah situasi yang adil, melalui langkah yang adil, adalah juga adil. Disebut evaluatif karena, dalam kerangka umum tersebut, terjadi evaluasi yang bersifat historis, di mana adil atau tidaknya suatu situasi kepemilikan didasarkan pada proses kesejarahan yang memunculkan situasi tersebut, mulai dari proses awal hingga peralihan kepemilikan. Nozick menyebut historisitas ini sebagai “asas historis” dan ia perlawankan dengan “asas hasil-akhir” yang menjadi ciri pendekatan welfare economics, yang mengevaluasi adil atau tidaknya distribusi kepemilikan dalam masyarakat dengan mengabaikan faktor sejarah dan mematok terlebih dulu model keadilan yang diidealkan.[23]

Lebih lanjut lagi, Nozick membedakan dua model teori hak: teori hak yang terpola (patterned) dan yang tak terpola. Dalam masyarakat tradisional, misalnya, seorang tetua adat atau dukun kampung memiliki hak yang lebih besar daripada orang lain karena distribusi hak dalam masyarakat itu ditentukan ‘berdasarkan pada kontribusi moral’ dari agen yang terlibat. Teori hak yang terpola selalu berlandaskan pada kriteria kontribusi sosial tertentu, entah itu moral, kerja, kebutuhan dalam masyarakat, dst. Sementara teori hak yang diajukan Nozick tidak terpola. Tidak ada kriteria formal yang menstruktur proses distribusi kepemilikan dalam masyarakat. Kebebasan menjadi situasi yang memungkinkan keadilan berbasis hak: “Dari masing-masing sesuai yang mereka pilih, bagi mereka yang dipilih.”[24]

Nozick mengilustrasikan teori hak tak terpolanya dengan eksperimen-pikiran yang terkenal. Andaikan terdapat sebuah masyarakat yang memiliki sistem distribusi yang adil (D1). Dalam masyarakat itu, terdapat seorang pemain basket yang amat populer bernama Wilt Chamberlain. Ia mempunyai kontrak dengan penyelenggara pertandingan bahwa 25 sen dari setiap pembelian tiket akan masuk ke kantongnya. Andaikan dalam pertandingan tersebut terdapat sejuta orang yang ingin menontonnya sehingga ia mengantongi $250.000. Sejuta orang itu sesungguhnya memiliki kebebasan untuk memilih dan sangat mungkin tidak menonton Chamberlain, tetapi membelanjakan uang 25 sen mereka masing-masing untuk keperluan lain, membeli Monthly Review, misalnya. Akan tetapi, faktanya (setidaknya diasumsikan begitu), sejuta orang itu rela meluangkan 25 sen untuk menonton Chamberlain bermain basket. Dengan demikian tercipta sistem distribusi baru (D2). Pertanyaan Nozick: “Apakah Chamberlain berhak atas pendapatan itu? Apakah D2 adil?” Sesuai dengan prinsip dasarnya—“Apapun yang muncul dari sebuah situasi yang adil, melalui langkah yang adil, adalah juga adil”—semestinya D2 adil. Mengapa demikian? Karena diandaikan bahwa D1 adil dan peralihan ke D2 melibatkan kesepakatan tanpa paksakan yang melanggar hak orang lain, sehingga D2 tak mungkin tidak adil. Ilustrasi lain: Andaikan terdapat sebuah masyarakat sosialis dengan sistem distribusi yang adil (D1). Di sana terdapat seseorang yang melebur barang miliknya untuk membangun sebuah mesin dan ia menawarkan kuliah filsafat bagi setiap orang yang bersedia memberikan satu komponen mesin miliknya demi kuliah filsafat tersebut. Diandaikan ada 100 orang yang berminat menukarkan komponen mesin miliknya dengan kuliah filsafat, maka tercipta sistem distribusi baru (D2). Apakah D2 ini juga adil? Semestinya demikian.

Meski demikian, sebagaimana para penonton Wilt Chamberlain bisa saja membentuk sebuah serikat yang menolak membayar 25 sen sambil tetap menuntut haknya untuk menonton permainan Chamberlain, pemerintah sosialis dalam ilustrasi kedua dapat saja melarang pertukaran antara enterpreneur mesin yang membuka kelas filsafat dengan orang-orang yang mau mendengarkan kuliahnya. Kesimpulannya, menurut Nozick, “tidak ada asas hasil-akhir atau asas keadilan distribusional yang terpola yang dapat direalisasikan secara sinambung tanpa pelanggaran yang terus-menerus terhadap hidup orang lain.”[25] Dalam perkataan lain, teori hak yang terpola hanya mungkin dalam sebuah tatanan sosial yang mengizinkan pelanggaran atas hak individu  demi kepentingan redistribusi yang lebih luas sebagai hasil-akhir. Teori keadilan distributif yang mempertahankan hak masing-masing orang adalah teori hak yang tidak terpola dalam suasana transaksi yang bebas: liberty upsets patterns.

Sesuai dengan teori hak yang tak terpola, negara seharusnya hanya menyediakan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi transaksi bebas antar individu warga. Lebih dari itu, niscaya ada hak individu yang terinjak setiap hari. Nozick juga menyampaikan dua argumentasi menarik lain untuk menolak perluasan model negara melampui visi negara minimalnya.

Pertama, argumen tentang partisipasi. Banyak orang mengatakan bahwa seharusnya negara memiliki wewenang yang lebih luas karena melaluinya setiap warga akan punya kendali atas segala yang berkenaan dengan kehidupannya. Dengan demikian, negara dapat memastikan terpenuhinya kemaslahatan bagi banyak warga. Nozick menanggapi argumen ini dengan beberapa ilustrasi. Ilustrasi pertama. Andaikan empat lelaki meminang seorang perempuan. Tentu saja, dalam kondisi ini, keputusan sang perempuan akan berdampak terhadap kehidupan keempat lelaki. Apakah lantas kelimanya mesti melakukan pemungutan suara untuk menentukan pilihan sang perempuan? Ilustrasi yang lain. Arturo Toscanini adalah seorang konduktor orkestra terkenal yang mendirikan sebuah kelompok orkestra. Secara finansial, pendapatan kelompok tersebut ditentukan sepenuhnya oleh popularitas Toscanini. Jika Toscanini hendak pensiun, apakah semua anggota kelompok orkestranya memiliki hak untuk melawan keputusan sang konduktor? Ilustrasi ketiga. Andaikan suatu koloni kutu hidup di tanduk seekor rusa, apakah kutu-kutu tersebut memiliki hak untuk memaksa agar si rusa tidak menyeberangi sungai demi mencari rumput? Menurut Nozick, jawabannya adalah tidak.

Kedua, argumen tentang oligarki. Orang kerap berargumen bahwa ketaksetaraan ekonomis cenderung mengarah ke ketaksetaraan politis—misalnya, orang kaya cenderung membentuk rantai oligarki dengan para politisi—maka kesetaraan ekonomi diperlukan untuk menghindari ketaksetaraan politik. Negara mesti mengintervensi perekonomian demi mewujudkan kesetaraan ekonomis sehingga rantai oligarki antara si kaya dan si politisi terputus. Terhadap argumen ini, Nozick mengajukan bantahan berikut. Justru dalam negara yang non-minimal, yang punya kuasa intervensi luas, terbuka kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh suburnya oligarki. Orang-orang punya motivasi untuk memburu rente dari politik persis karena kekuasaan negara yang ekstensif memungkinkan hal tersebut. Anjuran Nozick: hapuskanlah kuasa tidak legitim yang dimiliki negara dalam redistribusi ekonomis dan hilang juga motivasi orang untuk mengejar pengaruh politik demi laba, hilanglah raison d’être dari oligarki. Menurut Nozick, memperkuat peran negara atas alasan menghalangi penyalahgunaan kewenangannya adalah “strategi buruk” karena membuat para pemburu rente semakin tergiur untuk memanfaatkan potensi kewenangan yang dimiliki para pejabat negara.

******

[1] Arthur Waley, The Way and Its Power: A Study of the Tao Tê Ching and Its Place in Chinese Thought (London: George Allen & Unwin, 1934), p. 183.

[2] David Boaz, Libertarianism: A Primer (New York: The Free Press, 1997), p. 104.

[3] Lihat David Boaz, Libertarianism: A Primer, pp. 36-40.

[4] Lihat David Boaz, Libertarianism: A Primer, pp. 22-25.

[5] Lihat David Boaz, Libertarianism: A Primer, pp. 200-202.

[6] Lihat David Boaz, Libertarianism: A Primer, pp. 23-25.

[7] Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction (New York: Oxford University Press, 2002), second edition, p. 102.

[8] Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, p. 103.

[9] Murray Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto ([1973] 1978

[10]Ekonom libertarian seperti Hayek menekankan pentingnya kebebasan ekonomi untuk memastikan kebebasan pada aspek-aspek lain. Ekonomi adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, dalam pandangan Hayek, seandainya negara dibiarkan melakukan intervensi terhadap pasar, hal ini sama saja dengan meratakan jalan bagi negara untuk melakukan intervensi yang lebih luas dalam aspek-aspek kehidupan lain. Lihat …

[11] Lihat David Boaz, Libertarianism: A Primer, pp. 82-87.

[12]  David Boaz, Libertarianism: A Primer, p. 20.

[13] Lihat David Boaz, Libertarianism: A Primer, p. 27.

[14] Lihat David Boaz, Libertarianism: A Primer, pp. 1-2, 20-21.

[15] Alasan ini melatarbelakangi pendirian Partai Libertarian di AS pada 1971.

[16]Giving persons their due”. Lihat Allan Beever, “Aristotle on Equity, Law, and Justice” dalam Legal Theory, 10 source url (2004), p. 33.

[17] Perbedaan fundamental antara kaum anarkis dan libertarian adalah sikap mereka terhadap eksistensi negara. Kaum anarkis menolak eksistensi negara karena negara membelenggu kebebasan. Kaum libertarian, sebagaimana ditunjukkan Nozick, menerima eksistensi negara sebagai mekanisme bersama untuk melindungi kebebasan. Pandangan ini mendekatkan Nozick dengan para pemikir kontrak sosial tentang peralihan dari keadaan alamiah (state of nature) sebelum negara tercipta ke pemerintahan sipil, namun dengan pendekatan yang berbeda. Teori kontrak tradisional melihat kontrak sebagai hasil kerja dari “tangan-tangan tersembunyi” (hidden hands), yang mana agen-agen terkait secara diam-diam merancang pembentukan pola-pola sosial tertentu. Nozick mengajukan pendekatan “tangan tak terlihat” (invisible hand), yang melihat pembentukan pola sosial-politik tidak berdasarkan rancangan yang dikehendaki oleh agen-agen terkait, melainkan oleh kumpulan proses tanpa rancangan, yang mendekatkannya dengan konsepsi Adam Smith tentang self-interest dan formasi pasar dan konsepsi Hayek tentang spontaneous order. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Oxford: Blackwell, 1974), p. 18.

[18] Dalam situasi pra-negara, individu memiliki haknya masing-masing. Untuk mengamankan kepemilikan atas haknya, seseorang dapat bergabung dengan orang lain sehingga terciptalah, secara tak dirancang, ‘asosiasi perlindungan’ yang berfungsi menjaga agar hak-hak seluruh anggotanya tidak terlanggar. Asosiasi perlindungan tersebut memiliki dua peranan: pertama, monopoli kekerasan atas nama penegakan hak dan,kedua, redistribusi hak secara setara bagi semua warga. Inilah “negara minimal”. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 113.

[19] Lihat Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, pp. 28-30.

[20] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 149.

[21] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 150.

[22] Lihat Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, pp. 152-153.

[23] Lihat Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, pp. 153-155.

[24] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 160.

[25] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, p. 163.

4165total visits,9visits today