Hak dan Keadilan dalam Utilitarianisme

Posted on Posted in Etika Politik, Kajian, Kajian dan Penelitian, Teori Politik

Utilitarianisme lahir sebagai bentuk filsafat moral dan politik yang matang dibidani oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Paham ini hadir untuk mengkritisi tradisi hukum kodrat (natural law) yang berkibar di Inggris Raya pada saat itu.[1] Natural law merupakan sistem hukum yang merujuk pada aturan yang dianggap berasal dari Tuhan dan hal-hal metafisika lainnya  yang menurut Bentham, produk-produk hukumnya bertentangan dengan kebutuhan empiris manusia.

Menurut Bentham, manusia pada dasarnya dipimpin oleh dua penguasa yang berdaulat:  kesenangan (pleasure) dan penderitaan (pain).[2] Manusia selalu menghindari penderitaan dan terus mengejar kesenangan. Itulah kebutuhan empiris manusia. Moralitas dan hukum harus disandarkan pada kenyataan itu. Oleh sebab itu moral dan produk hukum harus memiliki tujuan memaksimalkan kesenangan dan kebahagiaan manusia secara luas. Filsafat moral dan politik utilitarianisme tidak bersandar pada keberadaan tuhan, roh-roh dan hal-hal metafisis lainnya. Kebutuhan manusialah yang menjadi pusat pertimbangan pembentukan hukum dan moralitas. Sekularitas ini, bagi Kymlicka, menjadi salah satu dari 2 macam daya tarik dari ajaran utilitarianisme.[3]

Joh Sturat Mill (1806-1873) seorang murid Bentham, sependapat bahwa manusia pada dasarnya mengejar kebahagiaan. Namun ia mengkritisi pendapat pendahulunya yang cenderung mengukur kesenangan yang dibutuhan manusia dengan cara kuantitatif.[4] Menurut Mill, kualitas kesenangan dan kebahagiaan juga harus diperhatikan, karena ada kebahagian yang kualitasnya lebih tinggi dan lebih rendah.[5] Kualitas kesenangan baca novel-novel Pram, jelas lebih bermutu daripada kesenangan nonton sinetron kejar tayang.

Meskipun Mill mengkritik Bentham, prinsip-prinsip ajaran moral dan hukum bagi keduanya bersifat hedonistik, meskipun bukan hedonistik yang egoistis, karena bagi mereka prinsip utilitarinisme adalah the greatest happinest of the greatest number. Individu dalam mencapai kesenangan perlu mempertimbangkan kondisi orang lain dan masyarakat luas. Tapi tetap saja, mereka menjadikan kesenangan (happiness) sebagai puncak moral, adapun jenis kebaikan-kebaikan lain hanya menjadi sarana untuk mencapai kesenangan tersebut.

Tindakan, dalam utilitarianisme, dianggap benar jika tindakan itu menghasilkan semakin besar kuantitas kesenangan, serta semakin banyak orang mampu menikmati kesenangan tersebut. Jadi dalam paham ini  bentuk tindakan, norma dan produk hukum, apabila konsekwensinya memenuhi kaidah tersebut, akan dinilai benar, dan dinilai buruk jika tidak memenuhi kaidah tersebut. Hal inilah yang menurut Kymlicka ajaran konsekuensialisme dalam utilitarianisme[6] menjadi penting dan menjadi daya tarik kedua dari dua macam daya tarik ajaran utilitarianisme.[7]

Selain memiliki dua daya tarik, sekularisme dan konsekuensialisme; utilitarianisme menurut Amartya Sen memiliki ciri penting lain, yakni welfarisme. Welfarisme dalam pandangan utilitarian ini membatasi keputusan-keputusan permaslahan negara ke dalam kemanfaatan atau kebaikan negara secara umum. Selain itu, utilitarianisme memiliki ciri penting lain, yakni ‘sum-ranking’ (peringakat penjumlahan), yang mana dalam utilitarianisme perlu adanya penjumlahan derajat utility masyarakat yang berbeda-beda untuk menghasilkan tingkat kebahagiaan yang paling tinggi.[8]

Meskipun utilitarianisme memiliki beberapa daya tarik yang memberikan sumbangan penting pada filsafat moral, namun ketika utilitarianisme sebagai filsafat politik yang menjadi  dasar bagi pengambilan keputusan-keputusan individualistik yang politis maupun menjadi dasar bagi institusi sosial atau negara untuk menelurkan hukum dan regulasi, ajaran utilitarianisme terkesan tidak dapat diterima oleh akal sehat (intuisi) dan asas keadilan karena menenggelamkan hak individu demi kebahagiaan masyarakat luas.

Ada dua hal penting yang perlu disampaikan dalam pembahasan utilitarianisme sebagai jalan masuk menuju pembahasan hak dan keadilan dalam utilitariansime. Yakni makna utility yang terkandung dalam utilitarianisme. Dan kedua, adalah bagaimana kaum utilitarian mengaplikasikan ajaran-ajaran utilitarianisme dalam ranah politis. Pada pembahasan kedua ini, kemudian diikuti kritik-kritik yang dilancarkan kepada pemikir utilitarian, yang kemudian dalam kesempatan ini, penulis merasa perlu untuk memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap kritik yang diarahkan kepada utilitarianisme, terutama terkait hak dan keadilan.

Perkembangan Definisi Utility

Utilitarianisme merupakan sebuah faham yang memperjuangkan prinsip utility. Prinsip utility (usefulness) secara umum adalah sebuah tindakan dianggap benar jika menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada tindakan lain, dan tindakan dianggap salah jika tidak demikian.[9] Tujuan filsafat moral dan politik utilitarianisme klasik untuk memaksimalkan utility (kemanfaatan) dan beberapa ajaran utilitarianisme menjadi standar ajaran (prinsip-prinsip) utilitarianisme penganut utilitarianisme hingga saat ini. Namun yang mengalami perkembangan dari ajaran utilitarianisme adalah salah satunya mengenai utility. Sudah disinggung di atas, definisi utility utilitarianisme klasik terkesan hedonistik. Memenuhi prinsip utility artinya memaksimalkan happiness atau pleasure semaksimal mungkin. Happiness dan pleasure menjadi kondisi mental tertinggi yang mesti dipenuhi.

Definisi lain yang ditawarkan teoritisi utilitarian  adalah utility yang bersandar pada pengalaman yang non-hedonistik. Utilitarian ini mengkritisi pandangan utilitarianisme klasik yang terlampau mendefinisikan utility pada keadaan mental dalam satu bentuk paling tinggi, seperti kebahagiaan, padahal banyak bentuk kebaikan lain yang memunculkan perasaan yang sama bernilainya seperti kebahagiaan yang lahir dari pengalaman-pengalaman, seperti jatuh cinta, dll.[10] Jadi, dalam definisi utility kedua ini, tindakan dianggap benar jika dari tindakan itu menghasilkan lebih banyak kebahagiaan. Kebahagian yang diukur dari pengalaman real, bukan dari perasaan mental.

Pengalaman sendiri memiliki dua variasi, yakni pengalaman oradinary dan extraordinary. Pengalaman ordinary merupakan pengalaman yang biasa dilakukan sehari-hari oleh masyarakat umum. Adapun pengalaman extraordinary merupakan pengalaman yang jarang dilakukan sehar-hari oleh masyakat umum, sehingga ketika seseorang mengalami pengalaman extraordinary ini merasa ia telah mengalami pengalaman yang spesial.[11]

Dua definisi utilty yang menyandarkan pada pengalaman mental (hedonistik tapi tidak egoistik) dan pengalaman kehidupan ini menurut Nozick, kurang-lebih, utility dapat dicapai dengan cara sederhana, cukup  diinjeksi obat saraf terlarang dan masuk ke mesin pengalaman, maka masyarakat akan merasakan satu jenis kesenangan paling tinggi, ngedrugs, dan dengan masuk ke mesin pengalaman orang bisa merasakan jenis kesenangan dari pengalaman-pengalaman yang bermacam rupa.[12]

Pandangan ketiga mengenai definisi utility adalah utility sebagai terpenuhinya preference satisfaction (kepuasan preferensi/keinginan). Menurut pandangan ini, tindakan dianggap benar ketika tindakan tersebut memenuhi keinginan dari maksimal orang. Apapun jenis preferensinya. Simulasi dari ajaran pandangan ini, seperti berikut: bayangkan, kita memesan makan siang, sebagian ada yang menginginkan pizza dan sebagian lagi menginginkan makanan china. Maka jika dari kita lebih banyak memesan pizza maka kita harus memenuhi preferensi yang terbanyak itu. tidak peduli apakah pizza itu lebih bergizi atau kurang bergizi dari masakan china, tidak peduli apakah nantinya pizza itu beracun atau tidak, yang penting preferensi terbanyak terpenuhi. Jika seperti itu maka utility akan terpenuhi. Keputusan yang lahir karena hanya sekedar memenuhi preferensi, akan cenderung salah dan tidak tepat, dan bisa jadi preferensi mayoritas merupakan prefernsi yang melanggar hak orang atau kelompok lain dan tidak mengindahkan tanggung jawab. Dalam model ini kemungkinan selalu ada pihak yang dirugikan.[13]

Yang terakhir, utility didefinisikan sebagai terpenuhinya informed preference (preferensi berpengetahuan dan rasional). Menurut pandangan ini, utilitarianisme bertujuan memenuhi preferensi yang didasarkan pada informasi yang lengkap, pertimbangan yang tepat dan menolak preferensi yang irrasional dan keliru. Menurut Kymlicka pandangan terakhir ini nampak yang paling benar dan pantas untuk dibicarakan dan diperdebatkan lebih jauh. Namun tetap saja definisi terakhir ini masih mengundang kritik. Karena akan ada kemungkinan preferensi berpengtahuan dan rasional berbenturan dengan jenis preferensi yang berpengetahuan dan rasional lain.[14] Dan sering juga hasil dari keputusan yang memaksimalkan preferensi cenderung tak bisa diterima oleh intuisi kita.

Utilitarianisme Tindakan dan Aturan

Banyak tantantangan yang dihadapi oleh utilitarianisme sebagai teori moral-politik yang memperjungkan prinsip utility. Pertama, sumber daya yang terbatas untuk menciptakan utilty bagi segenap warga dan bagaimana cara menciptkannya. Kedua, informed preference orang mungkin saling bertentangan. Bagaimanakah utilitarianisme beroprasi dalam situasi seperti ini?

Untuk menjawab tantangan pertama di atas, berangkat dari pertanyaan siapa yang berkewajiban mewujudkan prinsip utilitarianisme sebesar dan semeluas mungkin? Ada dua golongan utilitarian yang berbeda pandangan dalam menentukan ‘siapa’ tersebut[15]. Yakni, golongan utilitarianisme tindakan (act utilitarian), golongan ini mengajarkan comprehensive moral utilitarianism, yang menyatakan bahwa semua manusia berkewajiban bertindak berdasarkan prinsip-prinsip utilitarian[16], bahkan dalam tingkat personal, semua orang berperan sebagai U-Agen. Artinya, menurut pandangan ini setiap orang dalam bertindak memiliki kewajiban untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan apakah tindakannya meningkatkan utility sebesar dan semeluas mungkin, atau sebaliknya. Pandangan kedua adalah dari golongan utilitarianisme aturan (rule utilitarianism) yang mengajarkan political utilitarianism. Isi ajarannya bahwa hanya lembaga sosial dan pemerintahlah yang wajib bertindak berdasarkan prinsip-prinsip utilitarianisme.

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan ‘bertindak menurut prinsip-prinsip utilitarianisme’, menurut pandangan utilitarianisme tindakan, hal tersebut berarti bahwa pelaku (agen) ketika ingin bertindak dan membuat keputusan maka secara langsung harus melakukan pertimbangan berdasaskan asas utilitarian terlebih dahulu. Pandangan ini juga disebut utilitarianisme langsung (direct utilitarianism). Adapun pandangan utilitarianisme aturan, mengajarkan bahwa kita tidak harus melakukan pertimbangan utilitarian dalam setiap akan bertindak dan memutuskan sesuatu, yang penting hasil dari keputusan dan tindakan itu tidak melanggar asas memaksimalkan utility. Artinya dalam paham kedua ini kita bisa menggunakan pertimbangan non-utilitarian demi memaksimalkan utility. Ajaran demikian juga disebut utilitarianisme tidak langsung (indirect utilitarianism).

Tantangan kedua yang belum terjawab adalah, informed preference orang mungkin saling bertentangan, mana yang lebih didahulukan dan standar moral apa yang menjadi pijakan dalam memutuskan masalah ini? Ada dua argumentasi. Pertama argumen egalitarian, argumen ini diwariskan dari Bentham dan Mill, yang mempelakukan semua manusia dengan keistimewaan yang sama, artinya jika menggunakan prinsip egalitarian ke dalam ajaran utilitarianisme kontemporer, maka preferensi-preferensi (yang informed) yang bertentangan harus diberi bobot yang sama, karena itu tindakan yang dibenarkan secara moral adalah yang bisa memaksimalkan utility setiap orang. Tindakan yang memaksimalkan utility setiap orang merupakan standar moral.[17]

Pandangan kedua adalah yang Rawls sebut utilitarianisme teleologis. Berbeda dengan pandangan sebelumnya, pandangan teleologis menyatakan bahwa memaksimalkan utility merupakan hal yang utama merupakan telos yang harus dituju, bukan faktor turunan dari egalitarian. Pandangan ini menyatakan bahwa kewajiban kita bukanlah untuk memperlakukan orang secara sama, melainkan membawa keadaan bernilai atau memaksimalkan keadaan menjadi lebih baik. Manusia dipandang hanya sekedar bagian dari jaringan pemaksimalan utility. Pusat perhatian utilitarianisme jenis kedua, teleologis, ini berbeda dengan jenis utilitarianisme egelitarian yang pusat perhatiannya pada manusia. Teleologis memusatkan perhatiannya pada telos, keadaan (kebaikan).[18]

Kritik Terhadap Utilitarianisme

Utilitarianisme sebagai filsafat moral dan politik mengundang banyak kritik. Banyak pengkritik menilai bahawa utilitarianisme tidak mengindahkan hak dan melanggar intuisi kita tentang prinsip keadilan. Dalam tulisan ini, hanya akan dipaparkan kritik atas utilitarianisme dari John Rawls, Kymlicka dan Amartya Sen.

Kritik yang dilancarkan Rawls terhadap utilitarianisme adalah terkait penolakannya terhadap prinsip keadilan dan bentuk teleologis dari utilitariansme.[19] Dalam kritik pertama Rawls, teori keadilan utilitarianisme dianggap cenderung mereduksi keadilan individu ke dalam keadilan masyarakat luas. Sehingga utilitarianisme tidak memedulikan bagaimana total kepuasan itu didistribuskian secara fairness dalam tingkat individual masyarakat. Konsekwensi dari faham ini adalah, dalam terciptanya kebaikan masyarakat umum, akan ada individu atau kelompok tertentu yang preferensi dan haknya terkorbankan.

Selain itu, Rawls juga keberatan dengan bentuk teleologis dalam ajaran utiltarianisme. Di sini, teleologis dalam utilitarianisme, diartikan Rawls bukan saja pada baik dan buruknya tindakan ditentukan oleh tujuan, tapi juga terlampau memprioritaskan the good (manfaat) daripada the right (hak). Bagi Rawls, hak adalah yang utama. Hak individu atau kelompok kecil individu tidak boleh dirampas demi mencapai kebaikan bagi maksimal orang. The right tidak boleh disisihkan untu mencapai the good.

Senada dengan Rawls, Amartya Sen juga menilai bahwa utilitarianisme tidak mengindahkan hak individu yang penting dibela. Selain hak, kebebasan individu juga tidak dihargai dalam utilitarianisme. Hak dan kebebasan dalam utilitarianisme dihargai (secara tidak langsung) jika berpengaruh pada pencapaian prinsip utiliy atau dapat mencapai the good. Sen juga menilai bahwa penghitungan jumlah preferensi masyarakat dalam ajaran utilitarian, cenderung akan mengahsilkan kebaikan yang tidak distributif. Metode sum-ranking akan memungkinkan adanya individu atau sekelompok individu yang tidak memperoleh manfaat dari hasil ini. [20]

Kymlicka berbeda pandangan dengan Rawls yang menyatakan bahwa utilitarianisme (yang absah) pada dasarnya merupakan teori moral yang teleologis. Ada dua bentuk utlitarianisme, teleologis dan egalitarian.  Kymlicka lebih menyandarkan utilitarianisme pada pandangan yang pertama, egalitarian. Bagi Kymlicka pandangan teleologis nampak absurd, terutama pada pertanyaan untuk siapa sebenarnya keadaan yang baik tersebut, kenapa kita manusia riil perlu (sebagai sarana) kewajiban moral demi memaksimalkan utility yang moral-struktural tersebut. Bukankah lebih konkrit jika utility dilihat sebagai hasil, bukan sebagai dasar pertimbangan kita bertindak? Bukankah akan berhenti menjadi teori moral jika utilitarianisme diinterpretasikan seperti ini? dan juga pandangan yang kedua ini bertentangan dengan hakikat teori moral utilitarianisme yang sekuler, yang menganggap moralitas penting karena manusia itu penting.[21]

Kymlicka tidak begitu saja mengiyakan pandangan utilitarian sebagai teori moral yang memperlakuan orang secara sama. Ia justru membeberkan salah tafsir teori utilitarianisme atas pertimbangan yang sama bagi semua demi pemuasan utility. Kaum utilitarian menganggap bahwa semua sumber kebahagiaan, atau setiap bentuk preferensi harus dihargai secara sama, jika menghasilkan utility yang sama. Apa iya, semua bentuk preferensi patut dihargai secara sama?

Mengutip Dworkin, Kymlicka menyebut ada dua bentuk preferensi yang tidak memadai (unlegitimed), meskipun sifatnya informed. Yakni, Prefererensi eksternal. Preferensi ada dua macam, personal dan eksternal. Preferensi personal adalah preferensi atas barang-barang, sumber daya, kesempatan dan sebagainya, yang diinginkan orang untuk dirinya sendiri. Preferensi eksternal adalah preferensi atas sumber daya dan kesempatan yang orang ingin tersedia untuk orang lain. Preferensi eksternal kadang membawa pengaruh yang berbahaya. Karena mungkin kelompok kulit putih yang rasis lebih menginginkan orang kulit hitam mendapat pelayanan dan sumber daya kesehatan yang lebih sedikit. Lantas apakah preferensi seperti ini perlu diperhitungkan? Tentu kaum utilitarian punya prosedur preferensi seperti apa yang harus diperhitungkan atau diabaikan. Maka perlu, dua preferensi yang tidak egalitarian seperti ini disingkirkan.[22] Bentuk preferensi yang tidak memadai kedua, yakni selfish preference, atau preferensi yang mementingkan diri sendiri. Bentuknya yakni menginkan mendapatkan sumber daya yang lebih banyak dibanding orang lain. Hal ini tentu bentuk preferensi yang tidak fair, irrasional dan unegalitarian.

Pemikir utilitarian, Hare, berpendapat bahwa perlu kita memasukan semua informed preference, meskipun informed preference ini tidak fair, dalam penjumlahan. Hal ini demi mendapat perlakuan yang sama atas semua preferensi dan memperlakukan hal yang sama pada semua orang (egalitarian). Tentu bentuk egalitarian dari preferensi yang selfish seperti ini menurut intuisi akan keadilan kita, tak bisa diterima. Contoh lain yang tidak bisa diterima intuisi akan keadilan kita adalah mengenai hak kepemilikan dari hasil alokasi pengalokasian sumberdaya. Bagi  Mackie, sejauh orang lain mendapatkan sumber daya mereka secara fair, maka sumber daya yang semula dialokasikan kepada saya adalah kepunyaan saya. Ini berarti tidak ada orang lain yang memiliki klaim keadilan yang sah terhadap sumber daya itu. Sedangkan menurut Hare, sumber daya itu merupakan milik saya jika atau sampai orang lain tidak dapat menggunakannya dengan baik. Dan menurut Hare, jika ada tetangga yang menginginkan sebagian dari sumber daya yang dialokasikan ke saya, meskipun tetangga tersebut mendapat bagian, kita tetap harus mempertimbangkan preferensi tetangga kita tersebut. Karena Hare memperlakukan kepentingan orang lain sebagai kepentingannya sendiri.[23]

Kymlicka menunjukan konsep tentang perhatian yang sama kaum utilitarian bertentangan dengan gagasan keadilan Rawls. Bagi Rawls, ciri yang membedakan dengan jelas pengertian kita tentang keadilan adalah bahwa kepentingan yang melanggar keadilan tidak mengandung nilai. Sehingga kehadiran preferensi yang tidak sah tidak dapat mendistorsi klaim kita satu sama lain.[24]

Kymlicka menilai kaum utilitarian gagal dalam mengenali pertalian-pertalian khusus antara individu dengan yang lainnya, yang di dalamnya selalu terselip hak dan kewajiban, meski mereka sudah menyingkirkan jenis preferensi-preferensi yang tidak sah. Kymlicka tertarik dengan utilitarianisme aturan yang memiliki ajaran indirect utilitarianisme, meskipun secara metode tidak rinci dan juga rapuh kritik. Bagi utilitarianisme ini, dalam memaksimalkan utility kita tidak harus menjadi U-agen. Kita bisa menggunakan pertimbangan non-utilitarian demi tercapainya tujuan maksimalisasi utility. Namun ajaran ini, memiliki keyakinan bahwa menjalani tanggung jawab dan menghargai hak itu merupakan sarana demi tercapainya termaksimalkannya utility. Di sini Kymlicka keberatan, baginya hak dan tanggung jawab harus dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan perlu disikapi secara khusus, bukan sebagai sarana pemaksimalisasian utility. Menurut Kymilicka, kita perlu memainkan intuisi kita tentang asas keadilan ketika kita menilai tindakan dan keputusan apa yang sekiranya melanggar atau tidak melanggar asas keadilan, seperti mengabaikan hak orang lain dan menyepelekan tanggung jawab.

Tanggapan terhadap Kritik atas Utilitarianisme

Dari kritik di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 kritik utama yang dilancarkan Rawls, Sen dan Kymlicka. Pertama: utilitarianisme dinilai anti hak dan kebebasan individu. Kedua: utilitarianisme menyisihkan tanggung jawab demi kebaikan bersama. Ketiga: teori keadilan utilitarianisme tidak dapat mendistribusikan preferensi-prefernsi secara fair. Namun, jika kita mencermati pemikiran Mill dalam karya-karyanya, terutama Utilitarianism dalam Bab V, secara seksama, maka dapat dikatakan utilitarianisme mendukung hak dan kebebasan individu; membicarakan tanggung jawab; dan memiliki kaidah dalam distribusi secara fairness.

Utilitarianisme lahir sebagai respon terhadap moralitas, hukum dan politik yang tidak menghargai manusia sebagi organisme yang bebas dan memiliki seperangkat hak. Moralitas teologis dan hukum kodrat di Inggris Raya pada masa itu menciptakan seperangkat peraturan yang tidak mendasarkan pada tujuan manusia. Utilitarianisme lahir untuk menyikapi itu, ingin mereformasi moral dan hukum. Moralitas dan hukum, bagi utilitarianisme, harus sesuai dengan kebutuhan manusia, karena manusia penting. Bagi utilitarianisme klasik, kebahagiaan adalah tujuan utama manusia, penderitaan adalah hal yang dihindari manusia; dan kebutuhan manusia adalah leluasa mencapai tujuan hidupnya: kebahagian.

Salah satu kritik yang dilancarkan kepada utilitarianisme adalah bahwa paham ini dianggap tidak mengindahkan kebebasan dan hak individu demi kebaikan dunia atau mayoritas masyarakat. Padahal, bagi Mill, disebut tindakan baik oleh mayoritas adalah tindakan yang dimaksudkan bukan untuk kepentingan masyarakat atau dunia, tapi untuk manusia-manusia sendiri, di mana manusia-manusia menjadi unsur utama dari dunia atau masyarakat luas.

“The great majority of good actions are intended, not for the benefit of the world, but for that of individuals, of which the good of the world is made up; …[25]

 

Manusia bagi utilitarianisme itu penting, apapun jenis kelaminnya,[26] sehingga moralitas dan hukum harus bersandarkan pada kepentingan manusia yang memiliki kebebasan dan hak. Tindakan atau hukum dianggap baik, bagi utilitarianisme, adalah tindakan dan hukum yang memiliki konsekuensi kebaikan dan kebahagiaan manusia. Oleh sebab itu, tindakan atau hukum yang mereduksi individu ke dalam kebaikan bersama merupakan sesuatu yang harus dihindari. Bagi Mill, satu orang dihitung satu, tidak dihitung lebih, dan tidak kurang. Ini artinya hak dan kebebasan individu harus diperhatikan secara sama, tidak boleh tenggelam dalam kebaikan yang sifatnya kumulatif.

Selain hak dan kebebasan, utilitarianisme dikritik karena dianggap telah menyepelekan tanggung jawab, itu mengapa utilitarianisme oleh Rawls dan Kymlicka dinilai melanggar prinsip keadilan. Berbicara keadilan, Mill melihat keadilan bukanlah suatu yang abstrak, diyakini banyak orang secara alamiah dan kemudian begitu saja dianggap ada. Namun melihatnya sebagai rangkaian ide-ide yang dipersatukan oleh konsep hak. Dalam konsep hak ini, Mill memperkenalkan konsep kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Dalam kewajiban sempurna, terkait erat dengan hak orang lain.[27]

Dalam utilitarianisme Mill, hak dan kewajiban merupakan satu paket pembahasan dalam konsep keadilan. Itu mengapa, tidak begitu benar jika mengatakan bahwa utilitarianisme merupakan paham yang menyalahi intuisi kita tentang keadilan. Dan mungkin saja ada benarnya menilai utilitarianisme melanggar intuisi tentang keadilan. Ya, utilitarianisme Mill memang melanggar intuisi Kantian dan para pendukung hukum kodrat yang memiliki cara pemahaman yang berbeda tentang keadilan dengan Mill, bahkan Mill, teorinya, berangkat dari kritik atas pemikiran mereka.

Menempatkan hak dan kewajiban sebagai satu paket dalam konsep keadilam utilitarianisme Mill, memiliki implikasi di mana pertalian-pertalian khusus antara piutang (yang memilikai hak untuk dibayar) dan penghutang (yang memiliki tanggung jawab untuk membayar), dan pertalian-pertalian khusus lainnya antara suami-istri, orang tua-anak, guru-murid, dll.; tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan oleh Kymlicka, di mana hak dan tanggung jawab secara absah dapat ditenggelamkan demi kebaikan bersama.

Juga, apa yang ditakutkan Dworkin tentang prinsip utilitarianisme memungkinkan untuk memaklumi preferensi yang irrasional dan egoistis, tidak akan terjadi dalam utilitarianisme Mill. Memahami keadilan, dalam utilitarianisme Mill, perlu disandingkan secara bersamaan dengan pemahaman tentang sifat alamiah manusia, yang menurut Mill berbeda dengan hewan.[28] Manusia mampu berempati dan memahami bahwa manusia lain—anak-anaknya,  tetangganya dan seluruh masyarakat di negara ia tinggal—memiliki hak yang sama dengannya untuk bahagia. Selain itu manusia lebih cerdas, pikirannya mampu melampaui kepentingannya sendiri (egoistis), ia menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu keluarga, komunitas dan warga negara. Oleh sebab itu, keadilan berkorelasi dengan utility. Tindakan atau hukum dianggap adil ketika dapat menjangkau hak manusia luas, dapat membahagiakan masyarakat luas, bukan hanya satu individu, satu keluarga atau satu komunitas saja.

Masalahnya, asumsi Mill tersebut memiliki impilikasi—seperti yang para pengkritik utiltarianisme sampaikan—bahwa dalam sebuah tindakan, regulasi atau hukum berdasarkan prinsip utilitarian, memungkinkan ada beberapa orang atau kelompok yang hak, preferensi atau kebahagiannya terenggut demi terpenuhinya hak dan kebahagiaan masyarakat luas. Kondisi tersebut memang tidak dapat dihindarkan di tengah kondisi masyarakat yang plural di mana setiap individu dan kelompok memiliki preferensi-preferensi yang berseberangan. Kedilan dalam utilitarianisme nampak cenderung tidak fairness dan pendistribusiaannya tidak deliberative.

Mill sendiri meyakini bahwa memungkinkan ada kondisi di mana beberapa orang yang haknya terenggut demi masyarakat luas.[29] Hal ini bukan berarti utilitarianisme, seperti yang dituduhkan para pengkritik utilitarianisme, selalu tidak mengindahkan hak dan asas persamaan sama sekali. Mill, seperti yang sudah disinggung di atas, merupakan pemikir utilitarian yang ingin menghindari kondisi menenggelamkan beberapa individu atau suatu komunitas demi kebahagiaan masyarakat luas, meskipun itu tidak dapat dihindarkan dalam utilitarianisme Mill.

Menariknya, Mill sendiri dianggap tidak konsisten sebagai pemikir utilitarian, karena memperhitungkan hak sebagai sesuatu yang penting untuk dibela. Namun, bagi penulis, Mill seharusnya tidak hanya dilihat sebagai seorang pemikir utilitarian utama yang melengkapi pemikiran Bentham terkait perdebatan kebahagiaan sebagai kuantitas atau kulaitas, tapi juga melihat teori utilitariansime Mill sebagai teori utilitarianisme yang memiliki corak berbeda dengan utilitarinasme yang sudah terlanjur dianggap sebagai teori telologis. Utilitarianisme dinilai tidak mengindahkan hak individu demi kebahagiaan masyarakat luas, tapi Mill tidak demikian. Hak wajib dilindungi demi terciptanya keadilan sebagai utility.

Mungkin Kymlicka ada benaranya. Ia memberikan saran supaya utilitarianisme tidak melanggar prinsip keadilan, dengan cara dijejali pendekatan teori pembagian yang fair (a theory of fair share) milik Rawls.[30] Meski demikian utilitarianisme Mill, sebagai teori, telah memiliki argumen yang kokoh dalam memposisikan semua manusia memiliki kebebasan dan hak yang sama penting untuk dibela demi terciptanya keadilan sebagai utility, terlepas ia mempunyai kelemahan tidak memiliki formula dalam pembagian kebahagiaan secara deliberative.

Kesimpulan dan Penutup

Utilitarianisme sebagai teori moral dan politik bagi para pengkritiknya dinilai tidak dapat diterima oleh intiusi kita tentang keadilan karena tidak mengindahkan hak, tanggung jawab dan kebebasan. Namun penilaian itu tidak begitu benar karena jika kita merujuk ke pemikiran Mill, di mana utilitarianisme memposisikan manusia begitu penting. Dalam utilitarianisme Mill, moralitas, hukum positif dan regulasi lembaga sosial atau negara harus menjadikan manusia sebagai pertimbangan. Manusia di sini tidak dipandang atomistik, namun manusia yang memiliki tanggung jawab, kebebasan dan hak individu yang penting untuk dibela demi terciptanya keadilan untuk masyarakat luas.

Namun, utilitarianisme sebagai teori keadilan akan jatuh kepada keadilan tidak fairness. Karena memungkinkan bisa menyisihkan hak beberapa individu atau suatau kelompok tertentu dalam masyarakat, demi kebahagiaan masyarakat luas. Terutama dalam masrakat yang plural. Hal tersebut tentu saja tidak dinginkan oleh Mill. Namun Mill tidak memiliki jalan keluar dari situasi ini.

Oleh karenanya, memanfaatkan utilitarianisme sebagai pertimbangan dalam bertindak, membentuk hukum atau membuat regulasi tidak hanya melihat konsekuensinya saja, apakah dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas atau sebaliknya; namun juga harus mempertimbangkan apa yang dikatakan Mill, setiap manusia yang padanya melekat hak, tanggung jawab dan kebebasan, harus diperlakukan secara sama. Semua manusia harus menjadi bahan pertimbangan dalam bertindak, membentuk hukum dan regulasi, terlepas dari jenis kelamin, suku, profesi, ideologi, agama, kepercayaan dan latar belakang lainnya.

Daftar Pustaka

Bentham, Jeremy, An Introduction to The Morals and Legislation. Kitchener, Batoche Book, 2000.

Bertens, K, Etika, Jakarta, Gramedia, 2000

Bhattacharjee, Amit dan Mogilner, Cassier, Happiness from Ordinary and Extraordinary Experiences, Journal of Consumer Research. Hlm. 7 http://brown.edu/academics/philosophy/ethical-inquiry/sites/brown.edu.academics.philosophy.ethical-inquiry/files/uploads/Mogilner%20Happy%20Experiences.pdf diakses 20 Mei 2014

Kymlicka, Will, Contemporary Political Philosophy An Introduction,  United State, Oxford University Press, 1990.

Mill, John Stuart, Considerations of Representative Government. The Floating Press, 2009. Edisi pertama tahun 1861

Mill, John Stuart, Utilitarianism. The Floating Press, 2009

Rasuanto, Bur, Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas; Dua Teori Filsafat Modern. Jakarta, Gramedia, 2005.

Sen, Amartya, Development as Freedom. Oxford University Press, 2001

Shapiro, Ian, Asas Moral Politik dalam Politik, diterjemahkan oleh Theresia Wuryantari dan Trisno Sutanto, Jakarta, YOI, 2006.

Singer, Peter, Practical Ethics (2nd edition). Cambridge University Press, 1993

[1] Lih.  Ian Shapiro, Asas Moral Politik dalam Politik, diterjemahkan oleh Theresia Wuryantari dan Trisno Sutanto, Jakarta, YOI, 2006. Hlm. 14-15

[2] Jeremy Bentham, An Introduction to The Morals and Legislation. Kitchener, Batoche Book, 2000. Hlm. 14

[3] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction,  United State, Oxford University Press, 1990. Hlm. 10

[4] Lih. K. Bertens, Etika, Jakarta, Gramedia, 2000. Hlm. 248-249

[5]Lih. John Stuart Mill, Utilitarianism. The Floating Press, 2009 (From a 1879 edition).  Hlm. 18-19

[6] Konsekuensialisme sendiri merupakan sebuah faham yang menyatakan bahwa titik berangkat tindakan adalah dari hasil atau konsekuensi perbuatan. Artinya, sebuah tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut memiliki hasil yang baik. Seorang konsekuensialis tidak mesti seorang penganut utilitarian. Lih. Peter Singer, Practical Ethics (2nd edition). Cambridge University Press, 1993. Hlm. 3

[7] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 10

[8] Lih. Amartya Sen, Development as Freedom. Oxford University Press, 2001. Hlm. 58-59

[9] The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure. Lih. John Stuart Mill, Utilitarianism. Hlm. 14.

[10] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. hlm. 13-14

[11] Lih. Amit Bhattacharjee dan Cassie Mogilner, Happiness from Ordinary and Extraordinary Experiences, Journal of Consumer Research. Hlm. 7 http://brown.edu/academics/philosophy/ethical-inquiry/sites/brown.edu.academics.philosophy.ethical-inquiry/files/uploads/Mogilner%20Happy%20Experiences.pdf diakses 20 Mei 2014

[12] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 13-14

[13] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 14-15

[14] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 16-18

[15] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 19-20

[16] Prinsip-prinsip utilitarianisme yang dianggap paling absah dari banyak pemikir utilitarian adalah: bertujuan memaksimalkan utility. Utility didefinisikan sebagai informed preference. Dan memegang teguh dua daya tarik: konsekwensialisme dan sekularitas.

[17] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 30-32

[18] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 32-33

[19] Bur Rasuanto, Keadilan Sosial; Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas; Dua Teori Filsafat Modern. Jakarta: Gramedia, 2005. Hlm. 33

[20] Lih. Amartya Sen, Development as Freedom. Hlm. 62

[21] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 33-35

[22] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 36-37

[23] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. hlm. 39-40

[24] Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. hlm. 41

[25] John Stuart Mill, Utilitarianism. Hlm. 34

[26] Lih. John Stuart Mill, Considerations of Representative Government. The Floating Press, 2009. Edisi pertama tahun 1861. Hlm. 212

[27] Lih. John Stuart Mill, Utilitarianism. Hlm. 89-90

[28] Lih. John Stuart Mill, Utilitarianism. Hlm. 92-94

[29] John Stuart Mill, Utilitarianism. Hlm. 112-113

[30] Lih. Lih. Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy An Introduction. Hlm. 42

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *