Ahok, Pertemanan Politik, dan Demokrasi: Bagian Pertama, tentang Teman dan Musuh dalam Politik

Posted on

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah sosok fenomenal dalam Pilgub DKI Jakarta. Distingsi antara Ahok dan kandidat-kandidat pesaingnya terletak pada gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, ke-minoritas-annya yang ganda, dan citra yang berhasil dikembangkannya sebagai gubernur yang tak kenal kompromi terhadap inkompetensi dan korupsi di lingkungan pemerintah provinsi DKI.

Seperti ditunjukkan dalam rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (15/12/2016), fenomenalitas Ahok juga tampak pada kepuasan mayoritas warga DKI dengan kinerja Ahok, yang seolah tidak terpengaruh oleh kontroversi kebijakan Ahok terkait reklamasi dan relokasi pemukiman liar. Survei yang sama bahkan menunjukkan menguatnya kembali elektabilitas Ahok setelah sempat terpuruk pasca-penetapannya sebagai tersangka kasus penodaan agama.

Banyak topik yang menarik dibincangkan dari sosok sefenomenal Ahok. Satu di antaranya ialah tentang para pendukungnya yang militan, yaitu sekelompok relawan yang menyebut diri mereka sebagai “Teman Ahok”. Selain dalam menggalang dukungan, peran kelompok ini juga sangat penting dalam membela Ahok secara “mati-matian” tiap kali Ahok diserang oleh musuh-musuhnya. Fenomena “Ahok rebound” tak lepas dari eksistensi dan militansi “Teman Ahok”.

Alih-alih berpolemik tentang siapa “Teman Ahok” dan dari mana sumber pendanaannya, tulisan ini lebih tertarik membahas konsep “teman” yang menjadi alat identifikasi “Ahokers”. Menantang adagium “tiada teman dan musuh abadi dalam politik”, “Teman Ahok” adalah sebuah terminologi yang secara radikal—dan mungkin tak disadari oleh penggagasnya—mengingatkan orang kembali pada hakikat demokrasi sebagai sebuah “politik pertemanan”.

 

Teman dan Musuh dalam Politik

Politik, menurut Carl Schmitt, akan kehilangan maknanya tanpa permusuhan.[1] Permusuhan itu berakar dari perbedaan kepentingan dan orientasi nilai yang menempatkan aktor-aktor politik secara berhadapan. Permusuhan menandai tidak saja hubungan di antara aliansi-aliansi politik yang berbeda, tetapi juga hubungan di antara individu-individu yang tergabung dalam satu aliansi politik.

Suatu aliansi politik tentu saja adalah sebuah bentuk pertemanan politik yang dibangun atas dasar irisan kepentingan dan nilai individu-individu anggotanya. Meski demikian, fakta bahwa tidak ada individu-individu yang sepenuhnya sama dalam kepentingan dan nilai, tidak bisa tidak, menjadikan permusuhan sebagai watak yang sudah selalu terkandung dalam setiap aliansi politik.

Realisme suram dalam pandangan Schmitt juga tampak dalam kegamangan Aristoteles ketika berbicara tentang pertemanan politik. Di satu sisi, Aristoteles menggelari manusia sebagai “zoon politicon”. Gairah politik mengalir dalam darah manusia, mendorong setiap individu untuk membentuk komunitas politik—sebuah polis—sebagai rumah bersama. Berbeda dari Schmitt, Aristoteles justru melihat naluri untuk berteman sebagai asal-usul politik.

Meski demikian, di sisi lain, Aristoteles menemukan kerapuhan dalam setiap bentuk aliansi politik yang justru merupakan akibat dari sifat pertemanannya yang instrumentalistik. Mengikuti Plato, Aristoteles membagi tiga jenis teman berdasarkan motivasinya: teman untuk bersenang-senang (pleasure), teman untuk kemanfaatan (utility), dan teman untuk kebajikan (goodness). Pertemanan sejati dimotivasi oleh kebajikan. Sayangnya, bukan pertemanan jenis ini yang menghubungan relasi di antara aktor-aktor politik.[2]

Pertemanan politik, menurut Aristoteles, didorong oleh keinginan seseorang untuk mengambil manfaat dari orang lain. Ketika seorang politisi membangun sebuah aliansi, ia tidak menganggap individu-individu dalam aliansinya sungguh-sungguh sebagai temannya, tetapi sebagai alat untuk merealisasikan kuasa politik yang merepresentasikan kepentingan dan orientasi nilai si politisi itu sendiri. Pertemanan politik adalah relasi yang mana para aktor politik menjadikan satu sama lain sebagai instrumen politik mereka masing-masing.

Sementara pemikiran Schmitt berimplikasi pada keniscayaan musuh dan konflik demi soliditas suatu aliansi politik, pandangan Aristoteles tentang kebermanfaatan sebagai basis bagi pertemanan politik berkonsekuensi pada perilaku politik transaksional di antara aktor-aktor politik. Aliansi politik menjadi rapuh, karena keberlangsungannya dipengaruhi oleh seberapa lama aktor-aktor politik (masih) dapat bertukar manfaat satu sama lain.

Sampai di sini, orang dapat bertanya aliansi politik macam apakah gerangan “Teman Ahok”? Apakah “Teman Ahok” adalah sebuah aliansi politik yang dibangun dalam logika permusuhan ala Schmitt ataukah sebentuk pertemanan politik berbasis saling berbagi manfaat dan cenderung transaksional sebagaimana diungkapkan secara murung oleh Aristoteles?

Jika—semata-mata jika—“Teman Ahok” dibangun dalam satu di antara, atau mungkin dua sekaligus, perspektif aliansi politik di atas, kehadiran “Teman Ahok” sesungguhnya tidak memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi di DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya.

Seagung apapun kepentingan dan nilai yang dicoba-representasikan oleh kuasa politik yang diperjuangkan oleh “Teman Ahok”, sejauh ini berlangsung dalam logika permusuhan ala Schmitt, aliansi semacam ini akan menciptakan musuh-musuh politik, terlebih jika label “musuh” itu digunakan secara serampangan untuk mengidentifikasi siapapun yang berbeda kepentingan dan orientasi nilai.

Dampak lanjutannya ialah terkendalanya pembangunan dan pelayanan publik, karena aliansi akan disibukkan dengan “peperangan” dalam konflik “teman-musuh” yang berlarut-larut. Menyedihkan ketika gejala ini, sedikit atau banyak, tercermin dalam pertarungan “lovers” versus “haters”, di mana kompleksitas persoalan-persoalan politik cenderung direduksi dalam sudut pandang “hitam-putih” yang menutup kemungkinan adanya persinggungan aspirasi di antara aktor-aktor politik.

Meski demikian, pentingnya persinggungan aspirasi tidak boleh direduksi ke dalam pembentukan aliansi politik yang didasarkan pada kesalingbermanfaatan di antara anggota-anggota aliansi. Asas kesalingbermanfaatan dalam pertemanan politik bertanggung jawab atas berkembangnya perilaku politik yang lebih didorong oleh pragmatisme ketimbang idealisme, mulai dari fenomena “kutu loncat” hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme di antara aktor-aktor politik.

Aliansi politik berbasis kesalingbermanfaatan juga mengandung bahaya karena tendensinya untuk merumuskan kebermanfaatan dalam perspektif utilitarianistik, di mana kebermanfaatan dan ketakbermanfaatan suatu kebijakan ditentukan oleh the greater number. Fakta bahwa akses pada kebijakan dikuasai oleh lapisan elit dari kelas sosial dan kelompok-kelompok politik meniscayakan terbentuknya aliansi politik yang memarginalkan aspirasi dari lapisan masyarakat non-elit maupun kelompok-kelompok politik di luar aliansi (oposisi).

Pada gilirannya, untuk memberi kontribusi yang bermakna bagi kemajuan demokrasi, suatu aliansi politik—termasuk “Teman Ahok”—membutuhkan prinsip pertemanan yang lebih sustainable dan tidak lagi dibangun di atas logika permusuhan dan kesalingbermanfaatan. Sangat menarik bahwa Aristoteles, sejak jauh hari, telah menunjukkan asas pertemanan yang ideal bagi aliansi politik, yaitu pertemanan yang berorientasi pada kebajikan, pertemanan yang didasarkan pada cinta—bukan kesalingbermanfaatan.

Pertanyaannya kemudian, cinta semacam apa yang dimaksud oleh Aristoteles sebagai basis pertemanan? Adakah suatu bentuk politik yang bertolak dari nilai-nilai pertemanan berbasis cinta? Dan, akhirnya, sejauhmana visi pertemanan berbasis cinta ini bisa diimplementasikan dalam realitas politik?

Tidak seluruh pertanyaan ini bisa terjawab dalam pemikiran Aristoteles. Untuk itu, pada bagian selanjutnya, kita akan beralih pada pemikiran Jacques Derrida yang telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam sebuah proposal yang disebutnya sebagai “politik pertemanan”.[3] Aliansi politik harus dibingkai dalam suatu politik yang menjadikan “teman” sebagai prinsip dan sekaligus tujuannya.

…..

Bersambung ke bagian selanjutnya, “Demokrasi sebagai Politik Pertemanan”.

[1] Carl Schmitt, The Concept of The Political: Expanded Edition, translated by George Schwab (University of Chicago Press, 1995).

[2] Aristotle, Nicomachean Ethics, translated by Roger Crisp (Cambridge University Press, 2000).

[3] Jacques Derrida, Politics of Friendship, translated by George Collins (Verso Books, 1997).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *