Demokrasi dan Elitisme Kompetitif: Telaah Pemikiran Max Weber

Posted on

Demokrasi ialah tentang bagaimana rakyat (demos) berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (kratein). Demokrasi didasarkan pada idealisme tentang otonomi individu, kepemilikan individu atas dirinya sendiri. Idealisme tersebut mengimplikasikan keniscayaan untuk melibatkan individu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang akan berdampak terhadap nasibnya. Idealisme tentang partisipasi politik individu—dengan interpretasi yang beragam tentang bagaimana demokrasi dijalankan—menandai perkembangan model-model demokrasi.

Kenyataan yang berkembang semakin kompleks membuat idealisme demokrasi tidak pernah mudah direalisasikan. Revolusi industri yang mendorong industrialisasi sejak abad ke-19 melahirkan masyarakat kapitalis industri dengan struktur ekonomi dan politik yang mengancam kebebasan individu.

Karl Marx (1818-1883) dan Friederich Engels (1820-1895) berpandangan bahwa kebebasan dalam masyarakat kapitalis adalah kemewahan yang hanya dapat dimiliki oleh pemilik modal, tidak oleh mereka yang mempertahankan hidup dengan menjual tenaga sebagai buruh. Marx dan Engels menggugat keyakinan liberalisme bahwa politik demokratis dapat dibangun dalam suatu masyarakat kapitalis.

Max Weber (1864-1920) mengakui bahwa kebebasan dalam masyarakat kapitalis harus dibayar dengan harga yang mahal. Meski demikian, Weber tidak sependapat dengan Marx bahwa demokrasi harus dibangun dalam suatu masyarakat non-kapitalis. Masyarakat komunis yang diusulkan Marx, menurut Weber, justru melahirkan ancaman yang lebih serius terhadap kebebasan individu. Karena itu, Weber merumuskan suatu model demokrasi yang berpijak pada berbagai kondisi dan permasalahan masyarakat kapitalis.

Makalah ini membahas model demokrasi yang dirumuskan Weber, yang berangkat dari kritiknya terhadap idealisme klasik tentang demokrasi sebagai “pemerintahan rakyat”. Demokrasi, dalam rumusan Weber, adalah pemerintahan oleh para politisi. Rakyat kebanyakan, demos, dibatasi perannya semata-mata sebagai produsen pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan elit-elit politik yang akan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam model Weber, demokrasi digerakkan oleh persaingan elit politik.

Weber tentang Demokrasi dan Kepemimpinan Politik
Model demokrasi yang diusulkan oleh Weber harus dipahami dalam konteks rasionalisasi sebagai sebuah ciri yang secara kuat menandai modernisasi masyarakat Barat. Rasionalisasi secara umum merupakan proses membuat kenyataan menjadi “rasional” atau cocok dengan “rasionalitas”. Kelahiran masyarakat kapitalis industri, dalam pandangan Weber, dibidani oleh rasionalisasi.

Weber secara murung memperlihatkan bagaimana rasionalisasi menggilas otonomi individu. Rasionalisasi menata ulang bukan hanya cara manusia berhubungan dengan alam, tetapi juga dengan sesama manusia. Efektivitas dan efisiensi menjadi mantera dalam segala bentuk institusi masyarakat—mulai dari perusahaan swasta, partai politik, hingga organisasi pemerintah—yang mengerangkeng individu-individu dalam sebuah sangkar besi birokrasi.

Sebagai satu-satunya sistem yang menyediakan ruang bagi kebebasan individu, demokrasi, menurut Weber harus dibela. Namun, demokrasi tak dapat lagi dibayangkan sebagai sebuah pemerintahan rakyat—sebuah demokrasi langsung. Weber bersikap skeptis bahwa mayoritas masyarakat memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan pemerintahan yang kompleks. Masa depan demokrasi, menurut Weber, bergantung pada kepemimpinan politik yang kompeten.

Rasionalitas dalam Masyarakat Kapitalis
Rasionalisasi adalah suatu tema sentral dalam pemikiran Weber. Sentralitas tema ini tak serta-merta menjadikannya mudah dipahami. Dalam karya-karyanya, Weber memberikan banyak deskripsi tentang bagaimana rasionalisasi merupakan suatu proses yang secara khas berlangsung pada masyarakat Barat.

Rasionalisasi ditunjukkan Weber sebagai fenomena kompleks yang terentang mulai dari perkembangan ilmu-ilmu alam dengan metodenya yang dibangun di atas kalkulasi matematis dan eksperimentasi terkontrol hingga pemanfaatan pengetahuan ilmiah dalam bisnis; dari spesialisasi sistematis atas aktivitas-aktivitas ilmiah di perguruan tinggi dan lembaga penelitian hingga linearisme dalam karya-karya seni dan arsitektur; institusionalisasi hukum mulai dari administrasi negara hingga hukum bisnis; dari komposisi musik-musik harmonis dalam simfoni dan orkestra, pelembagaan seni dalam gedung-gedung pertunjukan, hingga produksi karya seni untuk keperluan pasar. Weber juga mencatat berkembangnya etika ekonomi kapitalisme yang rasional sebagai ciri rasionalisasi masyarakat Barat.

Analisis Weber tentang perkembangan masyarakat kapitalis, dengan demikian, harus dilihat sebagai bagian terpisahkan dari proses rasionalisasi-modernisasi masyarakat Barat. Menurut Weber, kapitalisme hadir seiring kehadiran akuntansi kapital—rasionalisasi proses bisnis yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan matematis dalam ekonomi.

Namun, rasionalisme ekonomi ini bergantung pada kemampuan individu-individu dalam melakukan tindakan-tindakan rasional. Atas asumsi ini, meskipun proses rasionalisasi terjadi pada tiga level, yaitu (1) kebudayaan, (2) masyarakat, dan (3) kepribadian individu, perhatian Weber terarah terutama pada rasionalisasi pada level kepribadian individu.

Mengacu pada uraian Weber, pada level individu rasionalitas yang memotivasi tindakan-tindakan individu dapat dipetakan dalam empat dimensi, yaitu (1) rasionalitas teoretis, (2) rasionalitas praktis, (3) rasionalitas substantif, dan (4) rasionalitas formal. Setiap dimensi rasionalitas—kendatipun berbeda dalam karakteristik—memotivasi tindakan-tindakan individu dengan pengaruh yang bervariasi, di mana satu atau lebih jenis rasionalitas mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan rasionalitas yang lain.

Kompleksitas rasionalitas dalam tindakan-tindakan individu menjelaskan relasi manusia dengan alam maupun relasi manusia dengan sesamanya. Semua dimensi rasionalitas mengarah pada proses rasionalisasi yang ditandai dengan meningkatnya pengetahuan manusia tentang—dan penguasaan terhadap—realitas sekitarnya.

Rasionalitas teoretis, menurut Weber, berangkat dari kebutuhan metafisis manusia. Keingintahuan manusia tentang diri dan realitas mendorong manusia melakukan proses kognisi dengan mengkonstruksi realitas ke dalam konsep-konsep abstrak yang dipandang merepresentasikan unsur-unsur realitas. Apakah melalui penalaran deduktif atau induktif, realitas diorganisasikan ke dalam konsep-konsep yang menjelaskan kausalitas dan makna di balik realitas. Rasionalisasi teoretik menghasilkan pengetahuan seperti teologi, filsafat, dan pengetahuan ilmiah (sains). Menurut Weber, rasionalitas teoretis mempengaruhi tindakan manusia secara tidak langsung.

Rasionalitas praktis berangkat dari kepentingan-kepentingan egoistik dan pragmatis manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan-kepentingan egoistik dan pragmatis memberikan tujuan dan pembenaran bagi berbagai tindakan yang ditempuh manusia untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Menurut Weber, rasionalitas praktis berpengaruh langsung terhadap tindakan-tindakan manusia dan melahirkan “strata sosial”—pengusaha, pedagang, artis, dan sebagainya.

Sebagaimana rasionalitas praktis, rasionalitas substantif memperngaruhi tindakan manusia secara langsung. Perbedaannya, rasionalitas substantif tidak didorong kepentingan pragmatis dan egoistik, tetapi nilai—atau gugusan nilai—yang diyakini “baik”. Rasionalitas substantif berfungsi sebagai sebuah “kanon”: standar validitas yang melaluinya manusia menyeleksi, mengukur, dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa dalam realitas. Rasionalitas substantif melahirkan sistem etika yang memandu perilaku manusia sebagaimana tampak pada etika religius seperti Calvinisme, Hinduisme, Budhisme, dan ssebagainya, juga pada etika politik seperti komunisme, feodalisme, sosialisme, hedonisme, egalitarianisme, dan sebagainya.

Rasionalitas formal, menurut Weber, mencerminkan pencarian individu atas cara-cara yang paling optimal untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai optimalitas ini, individu berpaling pada tatanan hukum, peraturan, prosedur, atau langkah-langkah sistematis yang sudah tersedia dan diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Menurut Weber, rasionalitas formal bersifat universal dan sekaligus impersonal. Karena bersifat universal, rasionalitas formal mengabaikan kekhususan individu. Karena bersifat impersonal, rasionalitas formal tidak dipengaruhi kepentingan teoretis, kepentingan praktis, dan orientasi nilai individu. Seperti rasionalitas praktis dan rasionalitas substantif, rasionalitas formal memiliki pengaruh yang bersifat langsung terhadap tindakan-tindakan individu.

Perkembangan berbagai institusi dalam masyarakat—dan akhirnya perkembangan masyarakat secara keseluruhan—harus dipahami sebagai implikasi dari tindakan-tindakan rasional individu yang multidimensi. Menurut Weber, rasionalisasi dalam interaksi dan institusi-institusi sosial inilah yang mendorong perkembangan masyarakat Barat, yang pada akhirnya melahirkan masyarakat modern dengan struktur ekonomi yang kapitalistik.

Weber berbeda pandangan dari Marx yang cenderung melihat perkembangan masyarakat kapitalis dari sisi rasionalitas praktis semata, yaitu kepentingan ekonomis dari kelas-kelas yang saling bertentangan. Selain rasionalitas praktis, perkembangan masyarakat kapitalis melibatkan seluruh dimensi rasionalitas.

Menurut Weber, selain rasionalitas praktis, tumbuh dan berkembangnya masyarakat kapitalis harus dimengerti dalam proses rasionalisasi masyarakat modern yang kompleks. Rasionalitas masyarakat kapitalis juga mengandung dimensi substantif yang berakar pada asketisisme Protestan yang lahir dari proses rasionalisasi atas nilai-nilai tradisi keagamaan. Dimensi substantif rasionalitas masyarakat kapitalis juga tampak pada penghargaannya atas kebebasan pasar.

Menurut Weber, masyarakat kapitalis juga memiliki rasionalitas formal yang tampak pada pengaturan, teknik kalkukasi, dan pengorganisasian bisnis. Perusahaan-perusahaan dalam masyarakat kapitalis tampil sebagai organisasi-organisasi birokratis yang ditandai dengan hierarki kewenangan, spesialisasi kompetensi, distribusi kerja berdasarkan fungsi, penghargaan atas waktu, pengupahan reguler, dan pemisahan kepemilikan pribadi dari harta administrasi.

Dalam pandangan Weber, dibandingkan dengan dimensi-dimensi rasionalitas yang lain, rasionalitas formal memberikan ciri yang dominan dalam masyarakat kapitalis modern. Dominasi rasionalitas formal merupakan dampak dari industrialisasi. Penemuan dan pemanfaatan mesin-mesin dalam berbagai pekerjaan manusia berimplikasi pada cara manusia berhubungan dengan alam dan sesamanya secara mekanistik. Birokrasi—yang diasosiasikan oleh Weber dengan mesin—adalah manifestasi dari rasionalitas formal yang mekanistik.

Bagi Weber, industrialisasi sebagai setting untuk memahami masyarakat kapitalis modern terkait langsung dengan proses rasionalisasi teoretik yang telah merubah secara fundamental hubungan antara manusia dan alam. Alam tidak lagi tampak sebagai misteri yang dipahami dengan takhayul dan mitos, tetapi dengan konsep dan simbol yang dapat dikalkulasi.

Bersama rasionalisasi teoretik, sains tumbuh dan berkembang, dan teknologi—mesin-mesin—menjadi cara manusia bergaul dengan alam. Sains dan teknologi merupakan instrumen bagi peningkatan pengetahuan dan penguasaan manusia atas alam. Kemajuan-kemajuan dalam sains dan teknologi dengan segera mendorong saintifikasi dalam seluruh dimensi kehidupan sosial. Penggunaan teknik kalkulasi yang ketat—yang sebelumnya hanya digunakan dalam eksperimentasi ilmiah—merambah ke lingkungan binis, politik, hukum, dan sebagainya.

Hilangnya Kebebasan dan Kebutuhan akan Orang-orang Pilihan
Satu hal yang mencermaskan Weber ialah fakta bahwa rasionalisasi tidak berbanding lurus dengan realisasi kebebasan. Dominasi rasionalitas formal dalam masyarakat kapitalis mengikis rasionalitas substantif, termasuk nilai-nilai etika liberal yang mendasari kebebasan individu.

Sebagaimana Marx, Weber melihat masalah dalam masyarakat kapitalis industri. Hanya saja, masalah itu tidak terletak pada eksploitasi kelas buruh oleh kelas pemilik modal, tetapi pada struktur politik dan ekonomi yang birokratis dan mengerangkeng individu-individu dalam sangkar besi organisasi. Tak ada otonomi bagi individu, karena semua sudah tertata. Individu “hanya” harus mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan agar tujuan organisasi tercapai.

Weber memahami pendapat Marx bahwa birokrasi modern bersifat non-demokratis, karena mempertanggungjawabkan pekerjaannya pada aturan-aturan proseduralnya sendiri, bukan kepada masyarakat. Secara serentak, Marx juga melihat masalah dalam masyarakat kapitalis yang didasarkan pada eksploitasi kelas buruh, sehingga sebuah politik demokratis tidak dapat dibangun dalam sebuah masyarakat kapitalis.

Namun, menurut Weber, masalah birokrasi tidak hanya terjadi dalam konteks pengorganisasian negara dan hubungannya dengan masyarakat sebagaimana diyakini oleh Marx. Masalah birokrasi melingkupi seluruh aspek pengorganisasian dalam masyarakat, sejak kehadirannya semakin tampak dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks. Birokrasi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dibatasi dominasinya.

Tidak seperti Marx, Weber justru melihat pentingnya masyarakat kapitalis sebagai kekuatan penyeimbang dominasi negara. Weber menyanggah pandangan Marx bahwa dalam masyarakat kapitalis terjadi eksploitasi kelas buruh. Tidak ada eksploitasi oleh kapitalis, yang ada adalah pengambilan margin keuntungan dari biaya produksi.

Oleh Weber, masalah hilangnya kebebasan dikaitkan dengan terjadinya “dominasi” (Herrschaft) dalam politik modern—situasi yang “memungkinkan dilaksanakannya aturan-aturan”. Politik modern ditandai dengan pemisahan antara yang memerintah dan yang diperintah. Meski demikian, menurut Weber, dominasi tidak harus diterjemahkan melalui pemerintahan yang otoritarian. Dominasi dapat terjadi secara sukarela di bawah suatu rezim pemerintahan yang dibimbing di bawah norma-norma rasional.

Weber tidak menampik kemungkinan bagi adanya suatu masyarakat politik tanpa dominasi. Demokrasi langsung di Athena pada era Yunani Kuno merupakan sebuah praktik “masyarakat politik tanpa aturan politik” (a polity without political Herrschaft). Dalam demokrasi Athena, tidak ada orang yang memerintah orang lain, karena keputusan-keputusan politik dirumuskan berdasarkan persetujuan bersama.

Namun, menurut Weber, idealisme demokrasi Athena tak lagi feasible diaplikasikan dalam masyarakat modern. Negara-negara pada era modern umumnya terlalu besar, terlalu beragam dan terlalu kompleks secara sosial untuk dapat dijalankan tanpa sebuah divisi kerja intelektual.

Demokrasi langsung mungkin masih bisa diaplikasikan di negara-negara kecil yang masyarakatnya relatif homogen dengan pengorganisasian relatif sederhana. Dalam sebuah negara besar dengan urusan yang kompleks, Weber melihat pentingnya kehadiran “orang-orang terpilih” (honorationes) yang memiliki kecukupan sumber daya materi dan intelektual untuk mengabdikan diri dalam proses perumusan kebijakan dan administrasi negara untuk kepentingan masyarakat.

Demokrasi harus dibela, karena, dalam pandangan Weber, demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memungkinkan tersedianya ruang bagi nilai-nilai liberal. Kendatipun demikian, Weber melihat ketidakmungkinan menerapkan demokrasi dalam pengertian “pemerintahan oleh rakyat”.

Konsep demokrasi sebagai “pemerintahan oleh rakyat” diakui Weber adalah upaya untuk mengurangi dominasi terhadap individu. Namun, demokrasi langsung tak dapat dipaksakan di negara-negara modern karena akan menimbulkan banyak inefisiensi dan instabilitas politik.

Keberatan Weber yang lain terhadap demokrasi langsung terletak pada model keterwakilannya yang menyulitkan permufakatan politik. Sebagaimana tampak pada model demokrasi Athena atau model demokrasi dalam komunisme, terdapat mandat yang diterima oleh seorang wakil secara bertingkat yang membatasinya melakukan negosiasi dan kompromi politik untuk menyelesaikan konflik, menyeimbangkan benturan kepentingan, dan mengembangkan kebijakan-kebijakan secara fleksibel untuk merespons dinamika lingkungan.

Model demokrasi yang diusulkan oleh Weber dapat dilihat sebagai kompromi antara prinsip demokrasi sebagai self-government yang menekankan pada partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keniscayaan akan suatu pemerintahan teknokratik yang dilaksanakan oleh “orang-orang terpilih” yang memiliki kecukupan sumber daya material dan intelektual.

Weber melihat jalan keluarnya pada kelembagaan parlemen yang diisi oleh para politisi dari partai-partai politik yang terpilih melalui suatu mekanisme yang kompetitif sebagai penyeimbang dominasi birokrat pemerintah. Melalui kompetisi partai-partai politik, masyarakat memiliki ruang partisipasi untuk menentukan orang-orang yang kredibel akan mewakili kepentingan mereka dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain, para politisi yang terpilih memiliki ruang untuk menggunakan berbagai keahlian mereka dalam tugas-tugas mereka di Parlemen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *