Pemberantasan Terorisme Tanggungjawab Siapa?

Posted on Posted in Kontra-Ekstremisme Brutal, Kontra-Ekstremisme Malang, Kontra-Radikalisme

Kekerasan berbasis agama dan teror merupakan suatu hal “baru” dalam wajah dunia politik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika rezim Soeharto menjabat,  tindakan terorisme jarang  ditemukan, namun pasca kepemimpinan reformasi hingga saat ini, tindakan kekerasan berbasis agama sering terjadi diberbagai daerah Indonesia. Mengacu kepada data  kepolisian RI, ditahun 2016  menangani 170 kasus terorisme yang mengalami peningkatan cukup drastis jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 82 kasus. Kejadian  kekerasan dan teror ini banyak terjadi di Kota-kota besar, seperti di jalan MH Thamrin jakarta, Mapolresta Surakarta, aksi teror Gereja Medan (28/08), aksi teror Gereja Samarinda (13/11), aksi teror Solo (15/12) dan banyak lagi lainnya. (Rappler.com 29 desember 2016)

Setiap kejadian teror yang terjadi, tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Michael Seno Rahardanto secara umum ada 6 faktor yang mempengaruhi kelompok atau seseorang melakukan kekerasan dan teror  diantaranya yaitu ; 1) Persepsi terhadap ketidak adilan distributif, prosedural dan intraksional. Keadilan distributif menyangkut pembagian sumberdaya secara adil, sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan pemberian hak yang setara untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan sumberdaya, dan keadilan intraksional berkaitan dengan penerapan interaksi secara adil tanpa pilih kasih. Permasalahan Keadilan tersebut dianggap sudah tidak mungkin lagi diselesaikan secara damai (negosiasi) maka kekerasan dipilih sebagai bentuk perlawanan apalagi ditambah dengan adanya ayat-ayat dari kitab suci dan komunitas yang ikut menyuburkan tindakan tersebut. 2) pemaksaan terhadap ayat-ayat kitab suci yang menjadi legitimasi pembenaran aksi kekerasan dan teror.

Sudah sejak lama diketahui bahwa  teks kitab suci  bersifat “terbuka” yang dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara dan kepentingan, entah itu kitab suci al-Quran, Bibel ataupun kitab-kitab suci agama lainnya. Beragam penelitian menyebutkan bahwa tindakan kekerasan dan teror ini tidak dapat dipisahkan dari adanya interpretasi sepihak untuk membenarkan tindakan tersebut. 3) Komunitas yang mendukung. Philip Zimbardo seorang psikolog menyebutkan dalam teorinya  deindividuasi-menyatakan, bahwa “sebuah tong yang berisi cuka akan mengubah sayuran apapun yang dimasukan kedalamnya menjadi asinan, terlepas dari resiliensi, niat baik, atau kondisi ginetik sayuran tersebut”. Artinya bahwa lingkungan berpengaruh besar akan perubahan terhadap individu. Hal ini sejalan dengan istlah yang sudah familiar di masyarakat “kalau mau wangi tanpa modal maka bergaulah dengan penjual parfum”. 4) Polarisasi (pemisahan) ingroup-outgroup. Ingroup mengacu dimana tempat (kelompok) kita berada saat ini, dan outgroup mengacu kepada tempat (kelompok) diluar kita.  Polarisasi (pemisahan) dua kubu tersebut membuat klaim, setiap masing-masing grup (kelompok) yang “benar” sehingga mendehumanisasi kelompok lain sebagai lawan dan moster. Maka dengan demikian akan terjadi konflik kekerasan terhadap kelompok lain. 5) Bias heuristik yang dialamai pelaku tindakan terorisme. Bias heuristik adalah keterbatasan manusia dalam mengambil suatu keputusan. ini dapat terjadi biasanya jika data yang dimiliki tidak lengkap dan kurang akurat, dengan model analisa yang demikian dapat dipastikan hasilnya jauh dari kebenaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Mirra Noor Milla terhadap tiga terpidana mati bom Bali I (2008), yang mana para teroris menyadari kekecewaan yang besar terhadap prespektif ketidakadilan menyebabkan sejumlah individu  berpaling ke sumber-sumber informasi terdekat yang bisa diperoleh, seperti kitab suci dan komunitas.  6) Kekecewaan terhadap praktek sistem demokrasi. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia Agama memiliki peran yang signifikan. Para “militan islam” atau sering dikenal dengan kaum fundamentalisme pada awal kemerdekaan berusaha menjadikan agama sebagai dasar negara dan akhirnya tidak terwujud seperti yang diinginkan. Kekecewaan itu terbawa hingga sekarang yang menganggap sistem demokrasi sistem yang “jahat” (atau sering menyebut dengan istilah “toghut” atau “setan”) yang harus diperangi.

Menurut fitrahnya, setiap insan sangat menginginkan kedamaian dan mengutuk setiap tindak kekerasan yang menimbulkan bahaya dan ancaman. Terorisme merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan, maka perlu tindakan serius agar aksi tersebut tidak semakin menjamur dalam tubuh masyarakat khusunya di  Indonesia. Dengan melihat faktor-faktor pendorong terjadinya tindakan kekerasan dan terorisme  diatas, maka pemberantasan dan pencegahan seharusnya bukan hanya semata tanggungjawab pemerintah, akan tetapi perlu keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari pemuka agama, masyarakat juga kaum akademisi. Sehingga menjadi harapan bersama bahwa permasalahan serius ini tidak akan pernah terjadi lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *