Geliat Kebebasan Forum Libertarian Yogyakarta

Posted on Posted in Forum Libertarian, Highlight

Yogyakarta, Minggu, 25 Maret 2018. Beberapa pemuda di Kafe Basabasi beranjak meninggalkan meja-meja tempat mereka bercengkerama sembari menikmati kopi dan panganan kecil begitu jarum jam menunjukkan Pukul 14.00. Alih-alih meninggalkan kafe, mereka pindah ke sebuah pendopo kecil di mana belasan pemuda lain sudah lebih dulu mengambil posisi lesehan. Dari arah luar kafe, beberapa pemuda yang baru tiba langsung melangkahkan kaki mereka mendekati pendopo.

Tak berselang lama, ketika para pemuda mulai penuh duduk melingkari pendopo, suara seorang laki-laki terdengar dari pelantang suara. “Siang ini,” katanya, “kita berkumpul untuk berdiskusi tentang kebebasan, sebuah konsep yang sering kali disikapi secara mendua di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia.” Laki-laki itu adalah Maman Suratman, Koordinator Forum Libertarian Yogyakarta, tuan rumah acara diskusi bertajuk Manifesto Kebebasan: Penguatan Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat.

“Sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga jutaan orang rela berkorban nyawa untuk mendapatkan kebebasan,” lanjut Maman. “Di sisi lain, kita juga menyaksikan adanya individu atau kelompok yang merenggut kebebasan pihak lain dengan berbagai alasan.”

Lebih jauh Maman bertutur, perjuangan umat manusia untuk meraih kebebasan adalah bukti bahwa kebebasan adalah “nilai” yang bersifat naluriah dalam diri setiap manusia. Inilah yang membuat siapapun akan terusik ketika ada pihak lain bermaksud merenggut kebebasannya. Selain sebagai nilai, kebebasan adalah juga sebuah “situasi” yang tak akan terwujud hanya karena seseorang “berpikir bebas” atau “berjiwa bebas.”.

“Dan karena itulah, sebagaimana akan kita diskusikan lebih jauh dengan pemateri,” kata Maman, “kebebasan merupakan prasyarat yang diperlukan oleh setiap orang agar bisa merealisasikan tujuan-tujuan kesejahteraannya.” Pemateri dalam diskusi itu ialah Nanang Sunandar, Direktur Eksekutif Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks), lembaga swadaya masyarakat yang mengusung ideologi libertarian dan giat mengkampanyekan kebebasan untuk peningkatan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Jika Demokrasi Minus Kebebasan

Menurut Nanang, kebebasan adalah nilai yang secara instrinsik sudah terkandung dalam demokrasi. Namun, kalau kita merujuk pada sejarah awal demokrasi di Athena, kebebasan tersebut masih sangat terbatas pengertiannya pada kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik, di mana setiap orang yang diakui sebagai warga negara berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang diberlakukan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kebebasan yang terbatas dalam pengertian ini memiliki bahaya tersendiri, karena berimplikasi pada mayoritarianisme yang menindas minoritas. “Dan, jangan lupa,” kata Nanang, “minoritas paling kecil dalam masyarakat manusia adalah individu. “Ketika nasibmu ditentukan oleh kehendak orang banyak, itu berarti kamu hidup dalam negara yang sangat demokratis,” lanjutnya.

“Hukuman mati yang dijatuhkan pada Sokrates di era Yunani kuno,” kata Nanang,” adalah contoh bagaimana demokrasi yang konsep kebebasannya terbatas hanya sebagai partisipasi politik berujung pada perampasan hak individu. Ironisnya, dalam model demokrasi seperti ini, Sokrates adalah seorang warga yang bebas karena ia sendiri terlibat dalam pengambilan keputusan kolektif yang berujung pada vonis mati dirinya tersebut.

Di sinilah libertarianisme sebagai sebuah filsafat politik memiliki relevansi yang kuat dengan upaya peningkatan kualitas demokrasi, yaitu dengan mendorong kebebasan individu sebagai nilai dasar bagi demokrasi. Seorang libertarian percaya bahwa kebebasan adalah situasi tanpa kesewenang-wenangan, di mana setiap orang bisa merealisasikan haknya tanpa ancaman agresi dari pihak lain. Itulah kenapa libertarian selalu mewaspadai konsep-konsep seperti “kehendak umum,” “hajat hidup orang banyak,” “kepentingan publik,” dan “keadilan sosial,” yang kerap digunakan untuk membenarkan pengambil-alihan paksa hak-hak individu atas alasan-alasan kolektif.

Hak itu sendiri lahir dari kepemilikan setiap orang atas dirinya-sendiri, yang membuat setiap orang berdaulat penuh atas dirinya-sendiri. Karenanya, hak bersifat melekat pada diri setiap individu, bukan sesuatu yang diberikan pada individu dari individu atau kelompok lain seperti orangtua, masyarakat, dan negara. “Apa yang sekarang kita kenal sebagai hak-hak atas kebebasan sipil dan kebebasan politik dalam Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak atas pikiran, hati nurani, dan keyakinan, hak untuk berpendapat, hak untuk berekspresi, dan hak untuk berkumpul,” kata Nanang, “berbasis pada argumen libertarian tentang kepemilikan diri (self ownership).”

Model demokrasi yang di Indonesia dalam praktiknya cenderung masih memahami kebebasan hanya sebagai hak atas partisipasi politik. Indikasinya tampak pada maraknya kasus pelanggaran kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan berekspresi individu atau kelompok-kelompok minoritas, meskipun secara de jure kebebasan sipil dan kebebasan politik diakui secara konstitusional dan diatur dalam undang undang. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh sesama warga, tapi juga, ironisnya, oleh penegak hukum dan aparat negara yang sejatinya bertugas menjaga kebebasan warga dari ancaman pihak lain.

Kesejahteraan Masyarakat Mengandaikan Kebebasan Individu

Godaan, atau bahkan tekanan, supaya pemerintah membatasi kepemilikan properti, mengintervensi harga pasar, menyalurkan subsidi barang atau jasa, dan bahkan terlibat dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dan sistem jaminan sosial komprehensif tidak pernah surut bukan saja di negara-negara demokrasi berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi maju dengan jaminan perlindungan kebebasan sipil dan politik yang kuat seperti Amerika Serikat.

Ini terjadi karena kontribusi kebebasan individu terhadap kesejahteraan masyarakat kerap diremehkan atau malah cenderung dipersepsikan secara negatif, terutama di negara-negara yang kuat dipengaruhi Sosialisme. Kebebasan individu dalam ekonomi dalam bentuk perlindungan atas property right dan pasar bebas, sering dilihat sebagai bentuk keserakahan yang memperparah kemiskinan ketimbang mengentaskannya, atau sebagai persaingan brutal yang menggilas usahawan kecil ketimbang sebagai kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan pertukaran properti berdasarkan nilai yang disepakati untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

“Padahal, alasan utama kenapa sosialisme gagal meningkatkan kesejahteraan ialah tak diakuinya kepemilikan pribadi, sehingga tidak ada pemilik yang bisa melakukan pertukaran properti di pasar,” kata Nananag. Libertarian memandang bahwa perlindungan atas property right dan sistem pertukaran sukarela, pasar bebas, akan mendorong bukan hanya kesejahteraan individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Adalah menarik untuk dilihat,” Nanang menjelaskan, “bahwa kemiskinan yang dialami kelompok-kelompok masyarakat yang wilayahnya kaya sumber daya alam justru kerap ditemukan di negara-negara di mana perlindungan atas properti sangat kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.” Di negara-negara seperti ini, atas nama hajat hidup orang banyak, pemerintah menguasai dan memiliki kewenangan untuk mempertukarkan kawasan tersebut tanpa persetujuan kelompok masyarakat yang secara moral sah memilikinya.

Ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak berperan sama sekali. Peran pemerintah sangat penting untuk melindungi hak kepemilikan dan kebebasan pertukaran sehingga harga pasar bisa meningkatkan koordinasi rencana-rencana individual. “Bila pemerintah melampaui peran ini, dengan memasok barang atau jasa atau mendorong hasil tertentu,” kata Nanang mengutip David Boaz, pemerintah bukan hanya tak membantu koordinasi, tetapi mendorong kebalikannya—mendiskoordinasinya.”

Dalam suatu ekonomi yang lebih kompleks dari sebuah keluarga inti, sulit untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana kebutuhan itu dipenuhi, oleh siapa dan dengan biaya berapa. Pasar yang bebas, dalam hal ini, menyediakan sistem harga yang menyampaikan informasi ini sebagai agregat dari pilihan bebas jutaan produsen, konsumen, dan pemilik sumber daya yang mungkin tak pernah saling bertemu untuk berkoordinasi. Pengendalian harga merusak akurasi informasi, mendiskoordinasi distribusi barang dan jasa, dan akhirnya, mengganggu pasokan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Di negara-negara di mana negara berwenang untuk mengintervensi pasar, selalu terdapat orang-orang yang mengambil keuntungan secara tidak fair dengan melobi pejabat di parlemen dan eksekutif—dan malah memobilisasi massa—untuk mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang mempersulit kemunculan pelaku usaha baru atau mematikan kemajuan bisnis pesaing kuatnya. Siapa yang paling dirugikan? Orang-orang yang akan memulai bisnis, pelaku usaha menengah, kecil dan mikro, importir yang tidak memiliki akses terhadap kuota impor, pencari kerja yang kehilangan peluang mendapatkan pekerjaan, dan konsumen yang dihambat pasokan barang dan jasa kebutuhannya.

Jaminan atas kepemilikan swasta, yaitu masyarakat itu sendiri, dan pasar bebas merupakan faktor kemakmuran, Ketika orang, secara individual atau bersama-sama, mendapat perlindungan atas hak properti—apakah itu tanah, bangunan, peralatan, atau apapun—mereka bisa menggunakan properti itu secara maksimal untuk merealisasikan tujuan-tujuan kesejahteraan yang mereka pilih sendiri.

Geliat Menyongsong Kebebasan

Tema kebebasan untuk demokrasi dan kesejahteraan masyarakat yang diangkat dalam diskusi rupanya cukup menarik perhatian banyak kalangan, khususnya dari generasi muda. Hal ini tampak bukan saja dari kalangan muda yang hadir dalam diskusi, tapi juga antusiasme para peserta untuk saling berbagi pandangan tentang kebebasan selepas pemaparan materi.

Selesai diskusi, beberapa mahasiswa dari luar Yogyakarta yang sedang kuliah di sejumlah kampus di Yogyakarta bahkan menyatakan tertarik mengembangkan Forum Libertarian dan menyelenggarakan diskusi-diskusi tentang kebebasan di daerah asal mereka masing-masing.

Kesuksesan ini tak lepas dari dukungan sejumlah elemen organisasi atas penyelenggaraan diskusi ini. Selain Kafe Basabasi, Lembaga Kajian Filsafat Sosial (Lekfis), dan media online Nalar Politik yang memfasilitasi diskusi, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena dan LPM Rhetor juga mengirimkan delegasinya bukan saja untuk keperluan reportase, tetapi juga untuk terlibat dalam proses diskusi. Geliat kebebasan di kalangan muda ini adalah modal sosial yang penting dan membuncahkan optimisme tentang kehidupan bermasyarakat yang lebih bebas dan sejahtera di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *