Argumen Libertarian untuk Pluralisme dan Toleransi

Salah satu fakta sentral kehidupan modern, yang harus dihadapi oleh teori politik mana pun, adalah pluralisme moral. Individu memiliki konsep yang berbeda tentang makna kehidupan, keberadaan Tuhan, tentang cara mengejar kebahagiaan. Salah satu bentuk tanggapan terhadap realitas ini dapat disebut “perfeksionisme,” yaitu sebuah filsafat politik yang mencari struktur kelembagaan yang akan menyempurnakan sifat manusia. Marx menawarkan jawaban semacam itu, yang mengklaim bahwa sosialisme akan memungkinkan manusia untuk pertama kalinya mencapai potensi kemanusiaan secara penuh. Agama-agama teokratis menawarkan jawaban yang berbeda, yaitu mengusulkan untuk menyatukan semua orang dalam sebuah pemahaman umum tentang hubungan mereka dengan Tuhan.  Para filosof komunitarian juga berusaha untuk membawa komunitas yang “kehidupan substantifnya,” dalam ungkapan filsuf politik Michael Walzer, “dijalani dengan cara tertentu—yaitu, kesetiaan kepada pemahaman bersama para anggotanya.” Beberapa konservatif modern juga berusaha memperbaiki fakta pluralisme moral dengan meletakkan kekuatan pemerintah di balik suatu konsepsi partikular tentang moralitas dan kehidupan yang baik.

Kaum libertarian dan individualis liberal memiliki jawaban yang berbeda. Teori liberal menerima bahwa dalam masyarakat modern akan ada perbedaan yang tak terpecahkan tentang apa yang baik bagi manusia dan apa ciri utama mereka. Beberapa kalangan liberal yang cenderung Aristotelian berpendapat bahwa meskipun manusia memang memiliki satu ciri utama, tetapi setiap manusia memiliki seperangkat bakat individu, kebutuhan, keadaan, dan ambisi. Dengan demikian, kehidupan yang baik bagi satu orang mungkin berbeda dari kehiduban yang baik bagi orang lain, betapapun terdapat hal yang umum dalam ciri manusia. Ketegasan diri, kemampuan untuk memilih jalan sendiri dalam hidup, adalah bagian dari kebaikan manusia.

Dengan demikian, pada kedua pendekatan tersebut, libertarian percaya bahwa peran pemerintah bukanlah memaksakan suatu moralitas tertentu, tetapi untuk menetapkan sebuah kerangka aturan-aturan yang akan menjamin kebebasan setiap individu untuk mengejar kebaikannya sendiri dengan caranya sendiri—baik secara individual atau bekerja sama dengan orang lain—selama dia tidak melanggar kebebasan orang lain. Karena tidak satu pun pemerintahan modern yang bisa berasumsi bahwa seluruh warganya berbagi kode moral yang lengkap dan menyeluruh,  maka pemberlakuan kewajiban pada orang melalui kekerasan harus minimal. Dalam konsepsi libertarian, aturan-aturan mendasar dari sistem politik harus secara esensial negatif: jangan melanggar hak orang lain untuk mengejar kebaikan mereka dengan cara mereka sendiri. Jika suatu pemerintahan mencoba mengalokasikan sumber daya dan menetapkan kewajiban-kewajiban atas dasar konsepsi moral tertentu—baik berdasarkan kebutuhan atau tuntutan moral—maka yang tercipta adalah konflik sosial dan politik. Ini bukanlah untuk mengatakan bahwa tidak ada moralitas substantif, atau bahwa semua cara hidup “sama baiknya,” tetapi bahwa konsensus tentang apa yang terbaik tidak mungkin dicapai dan bahwa ketika hal-hal seperti itu ditempatkan di dunia politik, maka konflik menjadi tak terhindarkan.

 

TOLERANSI BERAGAMA

Salah satu implikasi nyata dari individualisme, gagasan bahwa setiap orang adalah agen moral individual, adalah toleransi beragama. Libertarianisme berkembang dari perjuangan panjang demi toleransi, dari orang Kristen awal di Kekaisaran Romawi, berlanjut ke Belanda, ke Anabaptis di Eropa Tengah, ke Para Pembangkang Gereja Inggris, ke pengalaman Roger Williams dan Anne Hutchinson di koloni Amerika, dan seterusnya.

Kepemilikan diri tentu saja termasuk konsep “properti dalam hati nurani seseorang,” seperti dikatakan James Madison. Pejuang kesamaan Richard Overton menulis pada 1646 bahwa “setiap manusia pada dasarnya adalah Imam dan Nabi dalam sirkuit dan kompas alaminya sendiri.” Locke setuju bahwa” kebebasan hati nurani adalah hak alami setiap manusia.”

Namun, di luar argumen moral dan teologis, ada argumen praktis yang kuat untuk toleransi beragama. Seperti yang dikatakan George H. Smith dalam esainya, “Filsafat-filsafat Toleransi,” suatu kelompok pendukung toleransi mungkin lebih suka melihat keseragaman keyakinan agama, “tetapi mereka tidak ingin memaksakan keseragaman dalam praktik karena biaya sosialnya yang mengejutkan—dorongan besar, perang saudara, dan kekacauan sosial.” Mereka merekomendasikan toleransi sebagai cara yang terbaik untuk menghasilkan perdamaian di masyarakat. Filsuf Yahudi, Baruch Spinoza, ketika menjelaskan tentang kebijakan toleransi Belanda, menulis, “Adalah keharusan menjamin kebebasan berpendapat, sehingga orang-orang dapat hidup bersama secara harmonis, betapapun pendapat-pendapat mereka beragam, atau bahkan secara terbuka bertentangan.” Spinoza menunjuk pada kemakmuran yang telah diraih Belanda dengan mengijinkan orang-orang dari setiap sekte untuk hidup damai dan berbisnis di kota-kota mereka. Ketika bangsa Inggris, dengan mengamati contoh Belanda, mengadopsi kebijakan toleransi relatif, Voltaire mencatat efek yang sama dan merekomendasikannya ke Prancis. Meskipun Marx kemudian akan mencela pasar karena sifatnya yang impersonal, Voltaire justru mengakui manfaat dari impersonalitas pasar. Seperti George Smith katakan, “Kemampuan untuk berurusan dengan orang lain secara tidak langsung, untuk berurusan dengan mereka semata-mata demi keuntungan bersama, berarti bahwa karakteristik pribadi, seperti keyakinan agama, menjadi sangat tidak relevan.”

Pendukung toleransi yang lain menekankan manfaat pluralisme agama dalam teori. Dari argumen, kata mereka, kebenaran akan muncul. John Milton adalah pembela terkemuka dari pandangan ini, tetapi Spinoza dan Locke juga mendukungnya. Libertarian Inggris di abad kesembilan belas menggunakan istilah seperti “perdagangan bebas dalam agama” untuk menentang pendirian Gereja Anglikan.

Beberapa Pembangkang Gereja Inggris datang ke Amerika untuk menemukan kebebasan dalam mempraktikkan agama dalam cara mereka sendiri, tetapi tidak menjamin kebebasan yang sama kepada orang lain. Mereka tidak menentang hak-hak istimewa untuk satu agama; mereka hanya ingin hak itu menjadi milik mereka sendiri. Namun begitu, di antara orang-orang baru Amerika terdapat mereka yang tidak hanya mendukung toleransi beragama, tetapi memperluas argumen mereka untuk menyerukan pemisahan gereja dan negara, sebuah ide yang benar-benar radikal pada saat itu. Setelah dibuang dari Massachusetts Bay Colony pada 1636 karena pendapatnya yang dianggap sesat, Roger Williams menulis The Bloudy Tenent of the Injury, yang mendesak pemisahan gereja dan negara dan berusaha melindungi agama Kristen dari kendali politik. Ide-ide Williams, bersama dengan John Locke, tersebar di seluruh koloni Amerika; gereja-gereja resmi secara bertahap dibubarkan, dan Konstitusi yang diadopsi pada 1787 tidak menyebut tentang Tuhan atau agama, kecuali dalam hal melarang tes agama untuk jabatan-jabatan publik. Pada 1791, Amandemen Pertama ditambahkan, menjamin kebebasan beragama dan melarang gereja-gereja resmi.

Sebagian pengusung hak-hak keagamaan saat ini bersikeras bahwa Amerika adalah—atau setidaknya pernah menjadi—bangsa Kristen dengan pemerintahan Kristen. Pada tahun 2012, Partai Republik Texas secara resmi mencela “mitos pemisahan gereja dan negara,” dan pendiri Koalisi Kristiani Pat Robertson menulis, “Konstitusi dirancang untuk mengabadikan tatanan Kristen.” Namun, seperti Isaac Kramnick dan R. Laurence Moore mencatat dalam The Godless Constitution, leluhur Robertson memahami Konstitusi dengan lebih baik. Sebagian orang Amerika menentang ratifikasi Konstitusi karena “dingin terhadap agama” dan akan membiarkan “agama berubah menjadi suci hanya untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, Konstitusi revolusioner diadopsi, dan sebagian besar dari kita percaya bahwa pengalaman pemisahan gereja dan negara telah menjadi hal yang membahagiakan. Seperti mungkin sudah diperkirakan oleh Roger Williams, gereja-gereja jauh lebih kuat di Amerika Serikat, di mana mereka dibiarkan berjuang sendiri, daripada di negara-negara Eropa di mana masih ada gereja yang didirikan (seperti Inggris dan Norwegia) atau di mana gereja didukung oleh pajak para pengikutnya yang dikumpulkan pemerintah (seperti Jerman).

 

PEMISAHAN HATI NURANI DAN NEGARA

Kita mungkin merenungkan mengapa pemisahan gereja dan negara tampak seperti ide yang bijaksana. Pertama, adalah salah bagi otoritas koersif negara untuk ikut campur dalam masalah hati nurani individu. Jika kita memiliki hak, jika kita adalah indvidu agen moral, kita harus bebas untuk menggunakan penilaian kita dan mendefinisikan hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Itu tidak berarti bahwa masyarakat yang bebas dan majemuk tidak akan memiliki banyak persuasi dan dakwah—tidak diragukan lagi itu akan terjadi—tetapi itu berarti demikian dakwah harus tetap sepenuhnya persuasif, sepenuhnya sukarela.

Kedua, harmoni sosial ditingkatkan dengan menghapus agama dari ranah politik. Eropa telah menderita karena Perang Agama, ketika gereja-gereja membuat aliansi dengan para penguasa dan berusaha memaksakan teologi mereka pada semua orang di suatu wilayah. Inkuisisi agama, kata Roger Williams, menempatkan kota-kota “dalam kecamuk.” Jika orang-orang menganggap serius iman mereka, dan jika pemerintah akan membuat satu agama universal dan wajib, maka orang pasti berselisih dengan sengit—bahkan sampai mati—untuk memastikan bahwa iman yang benar telah ditetapkan. Abadikan agama dalam dunia persuasi, dan mungkin akan ada perdebatan sengit di masyarakat, tetapi tidak akan ada konflik politik. Seperti pengalaman yang telah ditunjukkan Belanda, Inggris, dan kemudian Amerika Serikat, orang-orang dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sekuler tanpa mendukung pendapat pribadi masing-masing.

Ketiga, persaingan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada subsidi, perlindungan, dan kepatuhan. “Perdagangan bebas dalam agama ”adalah alat terbaik yang dimiliki manusia untuk menemukan perkiraan terdekat dari kebenaran. Bisnis yang disokong subsidi dan tarif akan lemah dan tidak kompetitif, dan begitu juga gereja, sinagog, masjid, dan kuil. Agama-agama yang dilindungi dari campur tangan politik dan mandiri cenderung lebih kuat dan bertenaga daripada sebuah gereja yang mencari dukungan dari pemerintah.

Poin terakhir ini mencerminkan kerendahan hati yang merupakan bagian penting dari pandangan-dunia libertarian. Libertarian kadang dikritik karena terlalu “ekstrim,” karena memiliki pandangan “dogmatis” tentang peran pemerintah. Bahkan, komitmen mereka yang teguh terhadap perlindungan penuh hak-hak individu dan pemerintahan yang sangat terbatas mencerminkan kerendahan hati mereka secara mendasar. Satu alasan kenapa menentang peresmian agama atau moralitas lain adalah bahwa kita mengakui sebuah kemungkinan yang paling nyata bahwa pandangan kita sendiri mungkin salah. Libertarian mendukung pasar bebas dan kepemilikan properti yang luas dan tersebar karena mereka tahu bahwa peluang seorang monopolis untuk menemukan kemajuan baru yang besar untuk peradaban sangat tipis. Hayek menekankan arti penting ketidaktahuan manusia di seluruh pekerjaannya. Dalam the Constitution of Liberty, ia menulis, “Kebebasan individu terletak terutama pada pengakuan ketidaktahuan yang tak terelakkan dari kita semua mengenai banyak sekali faktor yang menjadi landasan pencapaian tujuan dan kesejahteraan di mana kita bergantung … Kebebasan sangat penting untuk menyediakan ruang bagi yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi.” Lillian Harman, seorang libertarian Amerika abad kesembilan belas yang menolak kontrol negara atas perkawinan dan keluarga, menulis dalam Liberty pada tahun 1895, “Jika saya harus bisa membawa seluruh dunia untuk hidup persis seperti yang saya jalani saat ini, apa yang akan saya dapatkan dalam sepuluh tahun, ketika seperti saya harap, apakah saya akan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang kehidupan, dan oleh karena itu hidup saya mungkin berubah?” Ketidaktahuan, kerendahan hati, toleransi—bukan sama sekali jeritan perang, tetapi argumen yang penting untuk membatasi peran paksaan dalam masyarakat.

Jika tema-tema ini benar, mereka memiliki implikasi di luar agama. Agama bukan satu satunya hal yang mempengaruhi kita secara pribadi dan rohani, dan itu bukan satu-satunya hal yang mengarah ke perang budaya. Sebagai contoh, keluarga adalah institusi tempat kita mempelajari sebagian besar pemahaman kita tentang dunia dan nilai-nilai moral. Hillary Clinton mengatakan Dibutuhkan Sebuah Desa, dan konservatif sosial memiliki program “pro-keluarga” serupa daftar cucian, tetapi pada kenyataannya kita masing-masing lebih peduli pada anak-anak kita sendiri daripada anak-anak lain, dan kita ingin menanamkan nilai-nilai moral dan pandangan-dunia kita sendiri pada anak-anak kita. Itulah sebabnya campur tangan pemerintah dalam keluarga adalah hal yang begitu ofensif dan sangat kontroversial. Kita harus menetapkan prinsip pemisahan keluarga dan negara, sebuah tembok pemisah yang sama kuatnya dengan pemisahan gereja dan negara, dan demi sebuah alasan yang sama: untuk melindungi hati nurani individu, untuk mengurangi konflik sosial, dan untuk mengurangi efek yang sangat buruk dari subsidi dan peraturan negara pada keluarga kita.

Arena lain di mana kita secara formal mengajarkan nilai kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Kita berharap pada sekolah untuk memberikan anak-anak kita bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kekuatan moral dan penilaian dalam membuat keputusan yang bijaksana. Sayangnya, dalam masyarakat majemuk kita tidak semua sepakat tentang apa nilai-nilai moral itu seharusnya. Sebagai contoh awal, sebagian orang tua ingin penghormatan pada Tuhan diajarkan di sekolah-sekolah, dan sebagian lain tidak. Amandemen Pertama telah ditafsirkan dengan benar untuk melarang doa di sekolah-sekolah negeri; tetapi membutuhkan para orangtua yang religius untuk membayar pajak untuk sekolah-sekolah negeri tersebut. Melarang sekolah-sekolah yang didukung pajak para orangtua religius untuk memberikan anak-anak mereka pendidikan sebagaimana yang mereka inginkan jelas adalah tidak adil. Dalam Statuta Virginia untuk Kebebasan Beragama, Thomas Jefferson menulis, “Memaksa seseorang untuk menyediakan sumbangan uang untuk penyebaran pendapat yang tidak ia yakini adalah dosa dan tirani.” Adalah hal yang sangat ofensif mengambil pajak dari sebuah keluarga untuk menyebarkan kepada anak-anak mereka sendiri suatu pendapat yang mereka tidak percaya.

Masalah ini melampaui masalah agama. Apakah sekolah harus berseragam, memulai pelajaran dengan Ikrar Kesetiaan, mengizinkan guru-guru gay mengajar, memisahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan, mengajarkan rancangan cerdas (intelligent design) atau inklusi gay, menggalang dukungan untuk militer atau untuk lingkungan, membuat perayaan Natal dan/atau Hanukkah, membutuhkan tes narkoba? Semua keputusan itu melibatkan pilihan-pilihan moral, dan orangtua yang berbeda memiliki preferensi pilihan moral yang berbeda pula. Sistem monopoli pendidikan yang dikelola pemerintah pasti memberlakukan sebuah keputusan atas suatu masalah terhadap keseluruhan komunitas. Pemisahan yang tegas antara pendidikan dan negara akan menghargai hati nurani individu dari setiap keluarga, mengurangi konflik politik yang timbul dari berbagai beban masalah, dan memperkuat masing-masing sekolah dalam hal misi dan komitmen mereka pada siswa dan keluarga mereka. Para orang tua dapat memilih sekolah-sekolah swasta untuk anak-anak mereka atas pertimbangan nilai-nilai moral dan misi pendidikan yang ditawarkan sekolah, sehingga tidak akan muncul konflik politik tentang apa yang seharusnya diajarkan dalam pendidikan anak di sekolah.

Seperti gereja, keluarga, dan sekolah, seni juga mengekspresikan, mentransmisikan, dan menantang nilai terdalam kita. Seperti kata direktur pengelola Center Stage di Baltimore, “Seni memiliki kekuatan. Ia memiliki kekuatan untuk mempertahankan, untuk memulihkan, untuk memanusiakan manusia. . . untuk mengubah sesuatu dalam dirimu. Ia adalah kekuatan yang menakutkan, dan juga kekuatan yang indah. … Dan ia penting untuk masyarakat yang beradab.” Karena seni—termasuk musik, lukisan, patung, drama, sastra, film, dan banyak lagi—begitu kuat, berurusan seperti halnya dengan kebenaran-kebenaran dasar manusia, kita tidak berani melibatkan kekuatan pemerintah koersif. Itu berarti tidak ada sensor atau regulasi seni. Itu juga berarti tidak ada subsidi yang didanai pajak untuk seni dan seniman, karena ketika pemerintah memasuki bisnis pendanaan seni, kita mendapatkan konflik politik: Bisakah Sumbangan Nasional untuk Seni (The National Endowment for Arts) mendanai fotografi erotis? Bisakah PBS (The Public Broadcasting Service) menyiarkan Tales of the City, yang memiliki karakter gay? Bisakah Perpustakaan Kongres menampilkan pameran tentang kehidupan budak sebelum perang? Untuk menghindari pertempuran politik tentang bagaimana menghabiskan uang pembayar pajak ini, untuk menjaga seni dan kekuatannya dalam persuasi, kita mengusulkan untuk menetapkan pemisahan seni dan negara.

Dan bagaimana dengan masalah ras yang memecah belah? Tidakkah kita telah menderita dari generasi ke generasi akibat diskriminasi rasial yang didukung oleh pemerintah? Setelah berakhirnya perbudakan—yang merupakan bentuk pelanggaran hak-hak individu yang sangat menjijikkan untuk dikategorikan sebagai diskriminasi ras belaka—kita menambahkan tiga amandemen pada Konstitusi AS, yang masing-masing dirancang untuk memperbaiki janji-janji Deklarasi Kemerdekaan, dengan menjamin kesetaraan hak bagi setiap orang (laki-laki) Amerika. Secara khusus, amandemen-amandemen tersebut menghapuskan perbudakan, menjanjikan perlindungan hukum yang sama kepada semua warga negara, dan menjamin bahwa hak untuk memilih tidak akan ditolak kepada siapa pun atas dasar ras. Namun dalam beberapa tahun, pemerintah negara bagian, dengan persetujuan pengadilan federal, mulai membatasi hak orang Afrika Amerika untuk memilih, menggunakan fasilitas umum, dan untuk masuk ke dalam kehidupan ekonomi. Era Jim Crow ini bertahan hingga tahun 1960-an. Kemudian, sayangnya, pemerintah federal mengabaikan kebijakan libertarian tentang persamaan hak untuk semua dalam sekejap mata dan mulai menggantikan bentuk-bentuk diskriminasi rasial yang lama dengan yang baru—kuota dan dan preferensi rasial wajib atas alasan-alasan partikular. Sama seperti hukum Jim Crow membuat orang kulit hitam marah (juga semua orang yang mempercayai persamaan hak), rezim quota yang baru ini membuat marah orang kulit putih (dan semua orang yang mempercayai persamaan hak). Tentunya akan lebih baik untuk menerapkan pelajaran dari Peperangan Agama dan menjauhkan pemerintah dari daerah sensitif ini, dengan mencabut undang-undang yang mengabulkan atau menolak hak atau keistimewaan atas dasar ras, dan menetapkan pemisahan ras dan negara.

Pada saat yang sama, kita harus melihat secara kritis kebijakan-kebijakan yang secara tidak proporsional berdampak negatif pada mereka yang telah lama menderita di tangan pemerintah. Pajak dan peraturan yang menghalangi bisnis baru dan penciptaan lapangan kerja, misalnya, menyakiti terutama mereka yang belum menjadi bagian dari arus utama ekonomi. Benjamin Hooks, yang kemudian mengepalai NAACP (The National Association for the Advancement of Colored People), pernah membeli toko donat di Memphis dari orang yang memiliki toko tersebut selama dua puluh lima tahun. “Dalam dua puluh lima tahun itu, mereka telah melewati semua jenis hukum,” kenangnya. “Anda harus memiliki toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, Anda harus memiliki dinding anti-tikus dan bisa menahan apapun di bumi Tuhan. Kami dibebani dengan semua peraturan itu, dan biayanya mencapai tiga puluh ribu dolar. Kami harus menutup toko.” Dia melanjutkan, “Sudah jelas sekarang bahwa tidak ada orang, tidak satu orang pun, yang akan berbelanja di sebuah ghetto kulit hitam yang membusuk kecuali orang-orang kulit hitam sendiri. Sebagai efek, sebagian peraturan hampir 100 persen untuk mendiskriminasikan orang kulit hitam.” Undang-undang perizinan kerja juga berhasil seperti guilda-guilda abad pertengahan yang menjauhkan orang dari pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Lebih dari seperempat pekerjaan di Amerika sekarang membutuhkan lisensi pemerintah—bukan hanya untuk ahli bedah otak, tetapi untuk pemandu wisata dan perawat kuku—naik dari hanya 5 persen pada tahun 1950. Di kota-kota seperti Boston, Chicago, dan New York, dibutuhkan biaya ratusan ribu dolar untuk membeli izin usaha taksi, sehingga menutup peluang kewirausahaan baru bagi orang-orang yang belum memiliki modal.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi orang kulit hitam namun sangat kurang diperhatikan ialah Sistem Jaminan Sosial yang tak tersentuh secara politik. Saya akan mengatakan lebih banyak tentang keseluruhan sistem ini dalam Bab 10, tapi biarkan saya mencatat di sini bahwa seperti monopoli besar apapun, yang dikelola pemerintah, di mana satu ukuran dianggap cocok untuk semua, Jaminan Sosial dirancang untuk orang-orang yang sesuai dengan pola. Sistem ini tidak bekerja dengan baik pada orang-orang yang bukan keluarga “tipikal” 1930-an. Orang-orang yang tidak menikah dan tidak punya anak harus membayar asuransi keselamatan yang tak akan mereka pilih jika mereka membeli dari sebuah perusahaan asuransi swasta. Pekerja perempuan yang menikah tidak bisa mendapat manfaat asuransi baik dari pasangan mereka dan mereka sendiri sekaligus, meskipun mereka harus membayarnya.

Dan orang-orang kulit hitam—karena mereka memiliki harapan hidup yang lebih rendah daripada orang kulit putih—membayar pajak yang sama tetapi menerima manfaat yang jauh lebih sedikit daripada orang-orang kulit putih. Sebuah studi pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Urban Institute menemukan, “Ketika dipertimbangkan selama beberapa dekade—secara historis, saat ini, dan dalam waktu dekat—Jaminan Sosial meredistribusi dari orang-orang Hispanik, kulit hitam, dan orang-orang kulit berwarna lainnya ke kulit putih.” Sebelumnya, sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Nasional untuk Analisis Kebijakan menemukan bahwa seorang laki-laki kulit putih yang masuk pasar kerja pada tahun 2000 bisa berharap untuk mendapatkan kembali empat puluh tujuh sen sebagai manfaat dari setiap dolar yang dia bayar dalam pajak—bukan pengembalian yang baik, tetapi masih lebih baik daripada laki-laki kulit hitam pada usia yang sama, yang bisa berharap untuk kembali hanya tiga puluh empat sen. Sistem tabungan pensiun swasta yang kompetitif menawarkan rencana berbeda untuk memenuhi kebutuhan orang yang berbeda, bukan satu rencana untuk semua orang. Sebagaimana kita menghilangkan preferensi rasial dalam hukum, kita juga harus berusaha untuk mencabut berbagai undang-undang yang secara tidak proporsional merugikan orang-orang miskin dan minoritas.

Sekarang, dalam hal ini di banyak bidang, solusi libertarian bukanlah sebuah obat yang mujarab. Konflik sosial dalam pendidikan, pengasuhan anak, dan ras tidak akan berakhir bahkan dengan amandemen konstitusi yang memisahkan mereka semua dari campur tangan pemerintah. Bagaimanapun, Amandemen Pertama belum mengakhiri berbagai pertarungan hukum dan politik dalam hubungan pemerintah dengan agama. Namun, amandemen itu pasti telah membatasi berbagai pertempuran itu, dan pertempuran-pertempuran hukum untuk menarik garis batas di area-area lain akan diperebutkan di wilayah-wilayah yang lebih sempit daripada konflik saat ini, di mana ekspansi pemerintah menjangkau ke setiap sudut kehidupan warga Amerika. Depolitisasi atas perselisihan budaya kita akan bergerak menuju penurunan perang budaya.

 

Sumber:

David Boaz, Chapter 5, “Pluralism and Toleration” dalam The Libertarian Mind, (New York: First Simon & Schuster: 2015). Terjemahan oleh Nanang Sunandar.

1084total visits,4visits today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *