Ketiadaan Sekularisme dan Masa Depan Kebebasan di Indonesia

Posted on Posted in Highlight

Kebebasan sipil masih menghadapi ancaman serius di Indonesia. Ancaman telah tumbuh kuat dalam empat tahun terakhir, yang mengakibatkan memburuknya peringkat Indonesia dalam catatan Freedom House, dari “negara bebas” yang diduduki Indonesia selama periode 2006-2013 ke “negara bebas sebagian” sejak 2014 hingga sekarang. Namun, panasnya ketegangan politik – yang terus berlanjut sejak kampanye pemilihan presiden 2014 hingga satu tahun hingga akhir periode pertama pemerintahan Joko Widodo – sebenarnya telah memperkuat intoleransi sosial dan pembatasan pemerintah dengan mengorbankan kebebasan sipil.

Meskipun diperkirakan situasi akan memanas menjelang pemilihan presiden 2019, bukan tidak mungkin hal itu akan semakin mendistorsi situasi kebebasan sipil di Indonesia di masa depan. Karena pelanggaran kebebasan sipil mengancam nyawa semua warga negara Indonesia secara umum, tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggaran ini paling sering dialami oleh mereka yang tergabung dalam kelompok minoritas, terutama minoritas agama dan LGBT. Apakah situasi politik memanas atau tidak, dalam kenyataannya, minoritas agama – seperti Ahmadi, Syiah, Kristen, Ateis – dan LGBT di Indonesia telah menjadi korban pelanggaran kebebasan sipil terus menerus atas pelaksanaan hak mereka untuk kebebasan berkeyakinan, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berekspresi di ruang publik.

Pelanggaran seperti itu terjadi dalam berbagai bentuk baik di dunia nyata maupun di dunia maya, mulai dari intoleransi hingga diskriminasi, dari penganiayaan hingga kriminalisasi. Sementara pelanggaran dilakukan baik oleh sesama warga dan aparat negara yang bertindak atas nama berbagai undang-undang dan kebijakan, para korban bukan hanya warga biasa, tetapi bahkan seorang gubernur dari Ibu Kota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, seorang Kristen Cina, yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tuduhan penodaan agama.

Analisis berbagai kasus pelanggaran kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan semata-mata kurangnya pengetahuan atau informasi tentang hak-hak sipil, yang bagaimanapun relatif lebih mudah diselesaikan di era Internet saat ini. Lebih mendasar lagi, pelanggaran kebebasan sipil di Indonesia didorong oleh prasangka ideologis yang sangat kuat yang mencurigai kebebasan individu sebagai erosi harmoni sosial. Sementara prasangka ideologis ini ditemukan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan administrasi negara, tidak jarang pelanggaran hak-hak sipil dilakukan tidak hanya oleh warga biasa dalam bentuk intoleransi dan penganiayaan, tetapi juga oleh aparat negara. dalam bentuk kriminalisasi pelaksanaan kebebasan sipil atas nama hukum.

Bahkan, menambah undang-undang penodaan agama yang diciptakan di era Soekarno, pemerintah dan parlemen berulang kali mengeluarkan undang-undang yang semakin membatasi kebebasan individu seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) dan, baru-baru ini, Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU) Ormas 2018).

Agama, khususnya Islam, adalah lembaga sosial paling kuat yang melestarikan kecurigaan ideologis terhadap kebebasan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang dikenal religius. Selain itu, pengaruh kuat Islam dalam politik dan pemerintahan negara, yang menyiratkan sekularisasi yang belum selesai di Indonesia, menciptakan begitu banyak hukum dan kebijakan yang mengkriminalisasi banyak individu dalam pelaksanaan hak-hak sipil mereka. Kecenderungan ini lebih nyata dalam kasus penodaan agama yang dituduhkan kepada Ahok, misalnya. Kasus ini telah mendorong ratusan ribu — jika bukan jutaan — umat Islam berulang kali menuntut agar Ahok dihukum karena menghina Islam. Kelanjutannya adalah apa yang dikenal sebagai “efek Ahok” yang telah bergulir keras sejak Ahok dipenjara, ditandai dengan munculnya penganiayaan di dunia nyata dan media sosial, dan sering berakhir dengan pemenjaraan orang-orang yang dianggap sesat atau menghina Islam.

Seseorang dapat mengatakan bahwa ini adalah masalah ketegangan politik yang memanas, dan memang benar bahwa dinamika politik yang memicu kebangkitan politik Islam. Namun, masalah sebenarnya yang dihadapi adalah sikap tidak liberal yang terutama dilestarikan oleh agama, yang memberi terlalu banyak ruang bagi agama untuk ikut campur dalam urusan publik. Masyarakat yang bebas jelas membutuhkan pola pikir yang menghormati kebebasan dan kebajikannya, sedangkan tidak adanya sekularisme adalah salah satu hambatan terbesar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih bebas di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *