Privatisasi (Pengelolaan) Sampah

Posted on

Kebijakan menutupi Kali Sentiong dengan jaring hitam oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendapat cibiran yang luas dari banyak kalangan. Sementara pendekatan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dianggap lebih baik, langkah Anies untuk mengurangi bau tidak sedap Kali Sentiong dituding hanya “menutupi kebusukan” ketimbang menghilangkan “sumbernya.”

Bahwa langkah yang ditempuh oleh Ahok—dan pendahulunya, Joko Widodo—melalui revitalisasi sungai mungkin lebih baik, polemik “jaring hitam Kali Sentiong” mengangkat lebih dari sekadar peliknya persoalan pengelolaan sampah Ibu Kota. Lebih jauh, masalah ini menggarisbawahi kegagalan pendekatan kebijakan yang memperlakukan sampah sebagai “properti publik,” di mana pemerintah sebagai “representasi publik” memiliki kewenangan politis untuk bertindak atas nama “kepentingan publik” pada “ruang-ruang publik.”

Kegagalan pendekatan kebijakan ini berakar pada ketakjelasan—atau malah ketiadaan—siapa sesungguhnya pemilik “properti publik” itu. Padahal, properti-properti dengan kepemilikan yang jelas berfungsi bukan saja untuk melindungi kebebasan para pemilik properti dari pihak lain yang memaksa masuk ke wilayah propertinya, tetapi juga membebankan tanggung jawab kepada para pemilik properti untuk memastikan penggunaan properti mereka tidak melanggar batas wilayah properti pihak lain.

Sebagaimana akan dijelaskan di bawah, artikel ini menawarkan pendekatan pengelolaan sampah dalam kerangka libertarianisme, suatu filsafat politik yang menekankan pentingnya kepemilikan properti oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat (swasta, private), pasar bebas dan pertukaran sukarela, dan pemerintahan terbatas (limited government). Privatisasi dalam pengelolaan sampah, dalam hal ini, bukan hanya dianggap lebih efektif dan efisien, tetapi juga memiliki pendasaran moral yang kokoh dalam rangka perlindungan kebebasan warga dalam kepemilikan propertinya dari ancaman agresi sampah pihak lain.

 

Kebebasan dan Properti Pribadi

Libertarian sering mengatakan bahwa “kebebasan hanya bisa dibatasi oleh kebebasan itu sendiri.” Meskipun terdengar keren sebagai sebuah slogan, ujaran ini butuh klarifikasi karena rentan disalahpahami sebagai pengamalan kebebasan tanpa batas, seolah libertarianisme membolehkan kesewenang-wenangan. Alih-alih demikian, libertarianisme justru menarik garis tegas yang memisahkan kebebasan dari kesewenang-wenangan.

Libertarianisme menggarisbawahi bahwa seseorang bebas dalam propertinya. Bagi sebagian pemikir libertarian seperti Murray Rothbard, istilah “properti” ini digunakan untuk menunjuk tidak hanya benda-benda di luar kedirian seseorang, tetapi juga tubuh orang itu sendiri, yang oleh John Locke diistilahkan sebagai “property in one’s person.” Robert Nozick, pemikir libertarian lain, membedakan “self ownership” (kepemilikan diri) dan “property ownership” (kepemilikan properti) sebagai argumen untuk dua jenis kebebasan, yaitu kebebasan pribadi dan kebebasan ekonomi.

Di luar perbedaan cakupan konsep properti tersebut, kalangan libertarian sepakat bahwa setiap orang bebas dalam kepemilikannya atas tubuh dan propertinya. Dengan kata lain, prinsip ini berarti juga mengatakan bahwa orang tidak bebas dalam area properti pihak lain. Agresi—situasi ketika suatu pihak melampaui area private-nya sendiri dan masuk tanpa izin ke area pihak lain—adalah hal yang tidak dibenarkan dalam etika libertarian.

Prinsip ini memastikan seseorang bebas menyentuh tubuhnya sendiri, tapi tidak bebas menyentuh tubuh orang lain; bebas melakukan apa saja di rumahnya sendiri, tapi tidak bebas melakukan apa saja di rumah orang lain; bebas mendengarkan musik sekeras-kerasnya sejauh suara musik itu tidak melintasi batas pekarangan rumahnya dan masuk ke pekarangan rumah tetangga tanpa izin dari si tetangga; dan seterusnya. Watak kepemilikan properti antara satu pemilik dan pemilik lain yang saling membatasi kebebasan ini menjadi pijakan untuk suatu kerangka libertarian tentang pengelolaan sampah dan limbah yang dihasilkan para pemilik properti.

 

Sampah dan Properti Pribadi

Sejauh itu menyangkut properti-properti yang jelas pemiliknya, persoalan bagaimana sampah harus ditangani kiranya cukup jelas. Ketika saya mengakuisisi suatu properti, membeli sebuah barang, misalnya, barang itu sepenuhnya menjadi milik saya, hak saya. Ketika nilai guna barang habis saya konsumsi dan yang tersisa kemudian adalah sampah tak berguna, maka sampahnya pun adalah milik saya, properti saya.

Prinsip kepemilikan atas properti, pada saat yang sama, membatasi sampah buangan saya hanya dalam area saya sendiri, sebidang tanah yang sudah saya akuisisi misalnya. Ini berarti saya tidak bebas membuang sampah di pekarangan rumah tetangga saya, karena, sederhana saja, pekarangan itu bukan milik saya. Saya hanya bebas membuang sampah dalam batas-batas milik saya. Bahkan ketika saya membuang sampah dalam area properti saya, moralitas menuntut saya memastikan tidak ada bagian dari sampah itu—baunya jika dia berbau, asap yang timbul jika saya membakarnya, misalnya—tidak memasuki wilayah orang lain tanpa izin pemiliknya.

Dalam kasus saya di atas, setidaknya terdapat dua hal yang saya sadari yang mencegah saya membuang sampah sekehendak hati saya. Pertama, saya cukup sadar bahwa sampah saya adalah properti saya dan karenanya menjadi tanggung jawab saya, yang harus saya selesaikan dalam batas-batas wilayah saya. Kedua, saya cukup sadar bahwa saya tidak bebas meng-agresi wilayah properti orang lain, misalnya dengan membuang sampah di pekarangan rumahnya.

Jika dicermati, kesadaran kedua, bahwa saya tidak bebas meng-agresi wilayah properti pihak lain lebih efektif dibandingkan kesadaran pertama tentang tanggung jawab saya atas properti saya dalam mencegah saya berbuat sekehendak hati. Adanya kesadaran kedua menegaskan keharusan saya untuk menghormati hak orang lain untuk bebas dari agresi sampah saya, bahkan meskipun saya tidak memiliki kesadaran jenis pertama. Hanya orang tidak waras, saya kira, yang tidak merasa bersalah membombardir wilayah orang lain dengan sampah dalam segala bentuknya, apakah cair, padat, gas, atau gelombang seperti bunyi-bunyian yang bising.

Masalahnya kemudian, bagaimana jika saya membuang sampah di area yang tidak dimiliki oleh siapapun? Dalam realitasnya, kesadaran bahwa saya tidak bebas meng-agresi ini sulit tumbuh ketika kita dihadapkan pada wilayah-wilayah yang tidak kongkret siapa pemiliknya. Inilah yang menjelaskan kesalahan berulang saya—dan mungkin banyak orang lain, secara individual maupun kolektif—ketika seenaknya membuang puntung rokok atau karcis tol atau sampah lain dari jendela mobil, mengotori udara dengan asap dari rokok, kendaraan, dan cerobong pabrik, membuang limbah rumah tangga atau industri di”tanah kosong,” danau, sungai, laut dan udara.

Tidak ada pemilik yang saya harus hormati, tidak ada agresi yang saya lakukan atas hak milik orang lain, atau wilayah tanpa pemilik berarti siapapun bebas melakukan apapun di sana, adalah beberapa argumen yang kerap digunakan untuk membenarkan pembuangan sampah dan limbah di wilayah-wilayah tanpa pemilik pribadi.

 

Privatisasi Pengelolaan Sampah

Bukankah, kata seseorang, wilayah-wilayah tanpa pemilik pribadi adalah wilayah-wilayah dalam kewenangan negara melalui pemerintah? Ya, secara politis, dengan kewenangan politis yang didasarkan pada Undang Undang dan regulasi, tetapi tidak secara moral, tidak oleh agen moral yang melakukan akuisisi atas suatu properti berdasarkan kaidah keadilan historis dalam proses akusisi dan transfer seperti disyaratkan oleh Nozick.

Ketiadaan agen moral dalam makhluk abstrak bernama pemerintah membuat klaim-klaim akuisisi properti oleh pemerintah sangat bisa digugat dari sudut pandang moral. Misalnya, kenapa pemerintah merasa lebih berhak atas bantaran kali ini dibanding, misalnya, saya yang sudah mencurahkan tenaga dan uang saya untuk mengakuisisi bantaran ini? Kenapa pemerintah melarang saya mengurug danau untuk lahan tempat saya membangun rumah, tetapi pemerintah tidak melarang dirinya sendiri dari mengurug laut untuk membangun pulau-pulau dan segala hal di atasnya?

Penjelasan normatif pemerintah biasanya adalah karena “kepentingan publik,” sementara konsep “publik” itu sendiri lebih berwatak politis ketimbang moral dan dibentuk oleh pribadi dan kelompok yang memenangkan pertarungan politik dan menitipkan kepentingan private-mereka sebagai “kepentingan publik.” Kenyataan bahwa konsep “publik” dan “kepentingan publik” memiliki fondasi moral yang rapuh tampak pada kontradiksi dalam berbagai kebijakan pemerintah (melarang warga private tertentu mengurug sungai, tapi mengizinkan warga private lain mereklamasi laut, misalnya), ketidakwibawaan penegakan hukum, dan ketidakberesan dalam pengelolaan urusan-urusan “publik,” termasuk dalam hal sampah dan limbah yang dibuang dari pemukiman warga, industri, dan bahkan kantor-kantor pemerintah sendiri.

Di sisi lain, kita bisa melihat bagaimana wilayah-wilayah pemukiman yang dikelola secara private memberikan model yang lebih baik dalam pengelolaan sampah, mulai dari proses daur ulang limbah sampai pembersihan limbah dari kandungan-kandungan berbahaya, sebelum dialirkan ke sungai atau laut. Meskipun model ini baru ditemukan di kawasan pemukiman elit, dengan sejumlah insentif model ini sangat mungkin diterapkan di lingkungan perumahan biasa dengan mengoptimalkan jejaring asosiasi warga pada tingkat terkecil seperti RT dan RW.

Hal yang juga perlu dilakukan adalah dengan privatisasi “wilayah-wilayah publik” di mana warga dan industri terbiasa membuang sampah seperti danau, sungai, laut, dan bahkan udara. Di sinilah kemudian kita perlu memperhatikan “Lockean proviso” dalam proses akuisisi wilayah-wilayah “publik,” sehingga privatisasi tidak memperburuk keadaan orang-orang yang sebelumnya bebas mengaksesnya, tetapi justru memperbaikinya.

Dalam hal ini, model pengelolaan Common Pool Resources (CPRs) yang ditawarkan Elinor Ostrom dapat digunakan, dengan melibatkan baik private for profit maupun private for non-profit di sekitar wilayah-wilayah “publik” yang akan diprivatisasi dalam rangka pengelolaan sampah. Pendekatan ini bukan hanya akan mengurangi pemborosan pajak untuk pengelolaan sampah oleh pemerintah yang terbukti sia-sia, tetapi juga meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan di samping memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku private yang terlibat di dalamnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *