Sekularisme Dibutuhkan Demi Kebebasan Beragama

Posted on Posted in Feature

Agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga kini. Survei Pew Research Center yang dirilis 13 Juni 2018 menemukan bahwa 93% masyarakat Indonesia memandang agama sebagai sangat penting dalam kehidupan mereka. Temuan ini menempatkan Indonesia di jajaran negara-negara dengan masyarakat paling religius di dunia bersama Pakistan dan Afghanistan, di mana lebih dari 90% masyarakatnya memandang agama sangat penting.

Membaca realitas sosial ini, sangat bisa dipahami bahwa Para Pendiri sejak awal memberikan ruang yang istimewa bagi agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Keistimewaan agama dalam kehidupan bernegara diakomodasi tidak hanya dalam bentuk pelayanan publik melalui Kementerian Agama yang berdiri sejak awal kemerdekaan, tetapi juga dalam bentuk ideologi kenegaraan melalui inklusi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai salah satu sila dalam Pancasila. Sementara Pancasila itu sendiri adalah sebuah bagian dalam konstitusi yang sangat sulit—jika bukan tak bisa—diubah, agama dalam praktik kenegaraan di Indonesia lebih dari sekadar dikonservasi, tapi bahkan selalu menjadi rujukan utama dalam pengambilan berbagai keputusan politik yang mengatur kehidupan publik.

Bagaimanapun harus dikatakan bahwa dominasi agama dalam penyelenggaraan negara bisa—dan kenyataannya telah—mendatangkan persoalan serius dalam kehidupan sosial, baik di negara-negara yang masyarakat relatif homogen dan terlebih yang masyarakat sangat majemuk seperti Indonesia.

Masyarakat Eropa memetik pelajaran yang sangat pahit namun berharga dari praktik teokrasi, yaitu sistem penyelenggaraan negara berdasarkan kewenangan Ilahiah, yang dalam kenyataan sebetulnya lebih didasarkan pada klaim keilahian menurut konsepsi kelompok agama tertentu. Sementara apa yang bersifat ilahiah itu berbeda makna bagi setiap kelompok agama dan individu, penyelenggaraan negara  berdasarkan konsepsi partikular agama tertentu hanya bisa direalisasikan melalui kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok agama dalam memperebutkan kuasa politik dan kewenangan pengaturan publik berdasarkan konsepsi keilahian masing-masing kelompok. Diskriminasi, persekusi, kriminalisasi, dan beragam bentuk penistaan kemanusiaan atas kelompok-kelompok yang berbeda agama dari penguasa adalah akibat langsung dari praktik teokrasi.

Pengalaman kriris kemanusiaan akibat praktik teokrasi di masa lalu telah memantapkan masyarakat Eropa pada pilihan sekularisme, yaitu menarik garis batas yang tegas antara kehidupan beragama dan penyelenggaraan negara, yang dengan demikian menggeser basis penyelenggaraan negara dari kewenangan yang (diklaim) ilahiah kepada kewenangan yang (diakui secara terbuka) manusiawi.

Sekularisme tidak berarti pelarangan atas keyakinan-keyakinan dan ekspresi keagamaan warga yang beragam. Sebaliknya, bersama dengan liberalisme, sekularisme justru menyediakan kebebasan yang lebih luas bagi setiap warga untuk meyakini dan menjalankan agama dalam kehidupan pribadinya, tanpa memberikan kepada agama atau keyakinan religius tertentu apapun suatu posisi istimewa dalam penyelenggaraan negara, apakah sebagai sumber moral bagi hukum maupun sebagai bentuk pelayanan publik.

Kombinasi yang pas antara sekularisme dan liberalisme, dalam kenyataannya, berhasil meredakan konflik horisontal antar-berbagai kelompok agama yang dalam sistem teokrasi sebelumnya saling bertarung untuk memperebutkan kuasa politik dan kewenangan mengatur kehidupan publik, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial secara luas. Tak dapat dipungkiri, sekularisme dan liberalisme itulah yang membawa masyarakat Eropa menjadi salah satu masyarakat paling maju di dunia dewasa ini.

Pilihan pada sekularisme juga secara sadar tampak pada pendirian negara Amerika Serikat, di mana sekularisme dipraktikkan dalam kerangka liberalisme-libertarian yang memposisikan agama sebagai satu di antara banyak dimensi kehidupan pribadi—termasuk pemikiran, ekspresi identitas, pilihan gaya hidup, dan sebagainya—yang tak boleh diintervensi oleh negara. Tidak mengherankan bahwa kebebasan-kebebasan sipil, termasuk dalam kehidupan beragama, mendapat jaminan perlindungan yang sangat kuat dalam konstitusi Amerika Serikat.

Sekularisme atau pemisahan penyelenggaraan negara dari agama berada dalam kerangka yang sama dengan pemisahan penyelenggaraan negara dari segala bentuk preferensi pribadi. Tak ada bentuk preferensi pribadi apapun yang harus diistimewakan, termasuk agama. Sekularisme, dalam kerangka ini, adalah jaminan bahwa setiap keyakinan dan ekspresi agama bebas dalam wilayah privat individu-individu pemeluknya, dan kebebasan seperti itu hanya mungkin direalisasikan dengan memastikan bahwa tidak ada agama tertentu apapun, termasuk agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, terlibat dalam hukum dan kebijakan yang mengikat warga negara secara umum.

Betapapun berlimpah argumen yang menunjukkan keunggulan sekularisme dan bahwa keterlibatan agama dalam pengaturan publik justru bisa—dan dalam realitasnya telah—mendatangkan persoalan serius dalam kehidupan publik, membangun dinding yang memisahkan praktik penyelenggaraan negara dan worldview keagamaan tidak pernah menjadi hal yang mudah di negara-negara yang masyarakatnya sebagian besar memandang agama sebagai unsur yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan.

Terlebih, berbeda dari citra positif sekularisme di Eropa dan Amerika Serikat sebagai sistem yang menyediakan jaminan yang kuat bagi kebebasan beragama, di Indonesia dan banyak negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sekularisme kerap diasosiasikan secara salah kaprah dengan praktik kolonialisme di masa lalu oleh “Barat” atau praktik kediktatoran yang sangat membatasi kebebasan, termasuk kebebasan beragama.

Hal lain yang juga harus dicatat adalah bahwa, merujuk pada temuan survei Pew Research Center yang disinggung di depan, pandangan agama sebagai sangat penting berkorelasi dengan tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat di suatu negara. Dalam perkataan lain, eskapisme atas persoalan sosial dan ekonomi yang dipersepsi oleh sangat banyak orang menjadi alasan kenapa agama menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara, dan karenanya mudah diperalat sebagai isu politik yang semakin menghambat upaya-upaya pemisahan penyelenggaraan negara dari pengaruh preferensi agama.

Ini tidak berarti bahwa kondisi hubungan agama dan negara di Indonesia akan selamanya ditandai dengan kuatnya pengaruh preferensi agama dalam pengambilan keputusan politik dalam kehidupan bernegara. Belajar dari pengalaman Amerika Serikat dan kerangka sekularisme yang digunakan oleh negara tersebut, sekularisme harus dilangsungkan dalam kerangka kebebasan warga negara dalam pilihan-pilihan pribadi mereka. Ini berarti bahwa sekularisme bukanlah soal negara yang menjauhkan warga dari ajaran agama yang mereka yakini, tetapi justru mendekatkan warga dengan agama yang mereka yakini, dengan memberikan kepada pemeluk keintiman dalam meyakini dan mengamalkan agama apapun dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing.

Dalam kerangka ini, tantangan terbesarnya dalam konteks Indonesia adalah bagaimana seharusnya “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila dipahami sejak ia menjadi elemen yang tak terpisahkan dari konstitusi. Yang harus terus didorong adalah pemahaman sila pertama sebagai hak keagamaan bagi setiap warga yang harus dijamin perlindungannya oleh negara, ketimbang sebagai kewajiban kenegaraan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, di mana negara memberikan sanksi jika kewajiban itu tak dilaksanakan atau dilaksanakan secara tak sesuai menurut ukuran kepentingan kekuasaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *