Bagaimana Politik Pembangunan Merampok Masa Depan Generasi Muda? — Diskusi Peluncuran Buku “Setelah Negara Kesejahteraan”

“Negara kesejahteraan” (welfare state) sering digambarkan mempraktikkan ekonomi “jalan tengah” antara komunisme totalitarian dan kapitalisme yang “tak berperasaan”. Model ini menjanjikan ekonomi yang “berkeadilan sosial” melalui intervensi negara terutama dalam redistribusi kekayaan. Meskipun diklaim tidak mendistorsi mekanisme pasar, dalam praktiknya, negara-negara kesejahteraan berperan ganda sebagai pelaku dan regulator pasar.

Politisi dan ekonom pendukung negara kesejahteraan menganggap negara kesejahteraan berhasil mewujudkan kemakmuran yang lebih berkeadilan bagi masyarakatnya, sambil menunjuk negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark sebagai contoh kisah sukses negara kesejahteraan. Sebagian filsuf politik juga memandang model negara kesejahteraan memiliki keunggulan moral karena kebijakan-kebijakannya dinilai memihak pada kelompok masyarakat miskin dan kurang beruntung. Narasi-narasi seperti ini menjadikan negara kesejahteraan nyaris tanpa cela, atau bahkan sebagai sebuah mitos yang sakral dan kebal kritik.

Di tengah idolisasi model negara kesejahteraan, buku Setelah Negara Kesejahteraan menghadirkan sudut pandang dan fakta-fakta yang berbeda. Buku ini—yang diterjemahkan dari judul asli After the Welfare State karya suntingan Tom G. Palmer—menyatakan bahwa negara-negara kesejahteraan bertanggung jawab terhadap dua krisis ekonomi global, yaitu krisis finansial yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan membalikkan arahnya, serta krisis utang di negara-negara Eropa, Amerika, dan kawasan lain.

Pada November 2023, dengan dukungan Atlas Network, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS) menerbitkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Untuk menjangkau lebih banyak pembaca, buku Setelah Negara Kesejahteraan tidak hanya tersedia dalam versi cetak, tetapi juga dalam versi PDF yang dapat diunduh secara gratis di website INDEKS.

Buku untuk Kaum Muda

Untuk mendorong perbincangan publik yang kritis tentang negara kesejahteraan, INDEKS dan Atlas Network, bekerjasama dengan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci), menggelar diskusi dalam rangka peluncuran buku Setelah Negara Kesejahteraan. Diselenggarakan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada 22 Desember 2023, diskusi mengangkat tajuk “Bagaimana Skema Ponzi dalam Pembangunan Merampok Generasi Muda” dengan target peserta kaum muda, baik berasal dari kalangan mahasiswa dan komunitas studi di lingkungan UIN Jakarta maupun dari kalangan masyarakat umum.

Kaum muda, sebagaimana dinyatakan Palmer dalam salah satu tulisan dalam buku ini, adalah kelompok yang paling banyak menanggung beban masa depan dari program-program negara kesejahteraan. Untuk diketahui, buku ini diterbitkan terutama memang untuk kaum muda. Dalam versi asalnya, buku ini diterbitkan oleh Atlas Network dan Students For Liberty (SFL), sebuah organisasi mahasiswa antar-bangsa yang memandang bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan secara optimal dengan kebebasan ekonomi, bukan dengan negara kesejahteraan.

Diskusi menghadirkan empat pembicara, yakni Poltak Hotradero (peneliti senior Bursa Efek Indonesia), Nanang Sunandar (penerjemah dan direktur eksekutif INDEKS), Raina Salsabila (aktivis SFL), dan Imam Syadzili (aktivis Forum Mahasiswa Ciputat/Formaci). Diskusi dipandu oleh Mathelda, manager komunikasi INDEKS.

Nanang membuka paparan dengan menjelaskan latar belakang penerjemahan dan penerbitan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai sebuah konsep, negara kesejahteraan menjanjikan kesejahteraan masyarakatnya melalui peran aktif negara dalam perekonomian. Dalam sebuah negara kesejahteraan, negara tidak hanya meluncurkan berbagai bentuk program jaminan sosial, tetapi juga menjadi penyedia barang dan jasa publik.

Meski terdengar manis, Nanang berujar, harga mahal yang harus dibayar masyarakat untuk program-program kesejahteraan tersebut. Buku Setelah Negara Kesejahteraan menjadi penting untuk diterbitkan dan didiskusikan karena mengungkap sisi gelap negara kesejahteraan yang jarang diketahui masyarakat kebanyakan.

Merujuk pada beberapa artikel dalam buku, Nanang menyebut program-program negara kesejahteraan yang terkesan dermawan dan memihak kelompok miskin, mulai dari subsidi, bantuan sosial, hingga penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, bersifat inefisien dan salah sasaran, menimbulkan moral hazard, meningkatkan beban pajak dan utang, meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, dan mengakibatkan kemunduran ekonomi dan krisis utang yang telah membangkrutkan sejumlah negara.

Raina Salsabila dari SFL menyitir beban utang yang harus ditanggung generasinya dan bahkan oleh bayi yang baru lahir akibat program-program kesejahteraan. Raina mengajak kaum muda merefleksikan secara kritis apakah program-program negara kesejahteraan yang serba dibiayai oleh negara betul-betul menguntungkan masyarakat. Dia mengkhawatirkan hilangnya kebebasan ketika negara mencampuri terlalu banyak urusan ekonomi masyarakat, dan itu membahayakan demokrasi.

Imam dari Formaci menyebut negara kesejahteraan sebagai sebuah tragedy of the commons di mana warga saling menjarah satu sama lain. Tidak jelasnya kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya bersama telah mendorong perilaku berlomba-lomba menghabiskan sumber daya di antara anggota masyarakat, namun abai terhadap pelestariannya.

Poltak Hotradero, ekonom dan peneliti senior Bursa Efek Indonesia, mengangkat aspek sejarah negara kesejahteraan dan menggarisbawahi bahwa program-program kesejahteraan adalah plagiasi yang buruk dari berbagai inisiatif swadaya dan gotong royong dalam masyarakat, yang telah lebih dulu ada sebelum era negara kesejahteraan. Program-program kesejahteraan inefisien karena pengelolaannya melibatkan administrasi dan birokrasi yang gemuk, sekaligus tidak efektif karena dipaksakan dari atas ke bawah.

Poltak menegaskan bahwa masyarakat harus kritis terhadap “kehadiran negara.” Tidak dalam segala hal negara harus hadir, karena justru dalam banyak hal masyarakat dapat memahami dan menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan cara-cara yang lebih baik dan mengakar.

Momentum Tahun Politik

Tema diskusi yang provokatif berhasil menggugah kaum muda untuk berbagi keresahan mereka tentang program-program kesejahteraan. Ini tercermin dari jumlah kehadiran peserta yang mencapai 100 orang, di mana sebagian besarnya mengikuti proses diskusi sampai selesai. Selain dari kalangan mahasiswa, turut hadir dalam diskusi wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta tamu undangan, termasuk perwakilan Center for Market Education (CME) Dr. Carmelo Ferlito dan Alfian Banjaransari.

Peserta juga tampak antusias untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi komentar dan tanya jawab. Meskipun banyak peserta yang bermaksud bertanya, karena keterbatasan waktu hanya tiga orang yang dapat diberikan kesempatan.

Seorang penanya perempuan mengkonfirmasi topik diskusi dengan menunjukkan indikasi skema ponzi yang tampak antara lain dalam kebijakan pembiayaan jamaah haji. Penanya lain yang bergerak dalam pemberdayaan komunitas petani mengangkat isu kebijakan pertanian yang sering mengatasnamakan kepentingan petani, namun faktanya banyak petani Indonesia masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin. Sementara, satu penanya lain mempertanyakan sejauh mana kebijakan-kebijakan Indonesia saat ini dapat digolongkan ke dalam model negara kesejahteraan.

Poltak Hotradero menanggapi bahwa memang terdapat beberapa masalah dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia, termasuk dalam skema pembiayaan. Yang ideal sebetulnya adalah dana tabungan jamaah calon haji diinvestasikan agar berkembang, sehingga dapat digunakan untuk menutup selisih antara jumlah tabungan yang terkumpul dan biaya haji pada waktu keberangkatan. Sayangnya, ide ini ditolak karena dianggap menyalahgunakan dana tabungan jamaah calon haji.

Sementara, kemiskinan petani di Indonesia terkait dengan rendahnya produktivitas pertanian, sehingga nilai tambah yang dihasilkan tidak sebanding dengan besarnya jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor ini. Rendahnya produktivitas sektor pertanian juga menjelaskan kenapa Indonesia masih akan membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Adapun tentang sejauh mana model negara kesejahteraan yang diterapkan di Indonesia, Poltak melihat Indonesia berada di fase yang baru mulai sehingga dampaknya mungkin belum terihat jelas sekarang ini. Namun, kebijakan-kebijakan Indonesia semakin mengarah pada model negara kesejahteraan yang ditandai dengan banyaknya jenis-jenis subsidi, intervensi pasar, dan keterlibatan pemerintah dalam penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Peluncuran Setelah Negara Kesejahteraan bertepatan dengan meningkatnya kontestasi di antara politisi dan partai politik di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Suasana ini membuat ruang publik Indonesia marak dengan janji-janji populis dari para politisi, yang berusaha mendulang suara dengan mengumbar program-program kesejahteraan yang akan mereka luncurkan jika mereka memenangkan pemilihan. Para politisi ini abai bahwa program-program kesejahteraan yang mereka kampanyekan tidak hanya melawan rasionalitas ekonomi, tetapi juga menyuburkan moral hazard, perilaku perburuan rente, dan menggerus nilai-nilai kemandirian, gotong royong, social trust, dan banyak modal sosial lainnya.

Kaum muda adalah bagian terbesar dalam demografi pemilih Indonesia untuk Pemilu 2024. Peluncuran Setelah Negara Kesejahteraan hadir sebagai wacana penyeimbang yang kritis terhadap wacana populis negara kesejahteraan, dan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan utama bagi kaum muda Indonesia dan meningkatkan kritisisme mereka dalam mengambil keputusan politik yang akan berdampak jauh pada kehidupan mereka dan generasi-generasi sesudah mereka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *