KEGIATAN TERBARU

Hidup dengan Isu Kesehatan Mental; Bolehkah Kami Bekerja?
Diskusi Online

Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dan Lembaga INDEKS (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengadakan diskusi online bertajuk “Hidup dengan Isu Kesehatan Mental; Bolehkah Kami Bekerja?” pada Jumat, 1 September 2023.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber. Yakni, Salwa Paramitha (Perhimpunan Jiwa Sehat), M. Naufal Izul Fahlefi (PT Indofood Sukses Makmur divisi Bogasari), dan dr. Santi Yuliani (Psikiater). Diskusi ini dipandu oleh Mathelda Chris Titihalawa (Lembaga INDEKS).

Selengkapnya https://www.freiheit.org/id/indonesia/penyandang-disabilitas-mental-bolehkah-bekerja 

Kebebasan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat:
Pelatihan Dasar Kebebasan Ekonomi

Slogan “Life, Liberty, and Property” yang diusung para pejuang HAM abad ke-17 mencerminkan bahwa penghormatan atas harkat dan martabat manusia didasarkan pada hak-hak alami yang melekat pada diri setiap orang. Hak-hak alamiah tersebut yakni, hak atas kehidupan, hak atas otonomi diri, dan hak atas kepemilikan harta benda pribadi. Dua yang pertama mendasari kebebasan sipil, yang terakhir merupakan fondasi bagi kebebasan ekoniomi.

Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dan Lembaga INDEKS (Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) baru saja melaksanan kegiatan Pelatihan Dasar Kebebasan Ekonomi. Kegiatan ini didukung Kementerian Hukum dan HAM Republik IndonesiaPelatihan ini diselenggarakan di Medan pada Jumat-Minggu, 28-30 Juli 2023 dan diikuti 24 peserta hasil seleksi. Para peserta beralatar belakang mahasisiswa, aktivis muda, dan pelaku usaha.

Selengkapnya https://www.freiheit.org/id/indonesia/kebebasan-ekonomi-dan-manfaatnya-untuk-kesejahteraan-masyarakat

Memperkuat Substansi HAM dalam Demokrasi:
Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil

Sejak 2018, Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia bekerja sama dengan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Lembaga INDEKS) dan didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM RI secara rutin menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Kebebasan Sipil. Kali ini, pelatihan tersebut diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada tanggal 16-18 Juni 2023. Acara ini diikuti oleh 24 peserta terpilih dari 261 pendaftar.

Data dari Pusat Data Pengaduan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI melaporkan adanya 10 aduan pelanggaran HAM di NTB pada tahun 2022. Selain itu, laporan dari Setara Institut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi 6 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di NTB. Pada awal tahun 2023, tercatat 5 kasus yang mengancam kebebasan berpendapat di NTB berdasarkan laporan SAFENet NTB.

Selengkapnya https://www.freiheit.org/id/indonesia/pelatihan-advokasi-kebebasan-sipil-di-mataram-ntb

BUKU TERBARU

SETELAH NEGARA KESEJAHTERAAN

Tautan Download:

SETELAH NEGARA KESEJAHTERAAN (PDF VERSION)

“Negara kesejahteraan” (welfare state) sering digambarkan mempraktikkan ekonomi “jalan tengah” antara komunisme totalitarian dan kapitalisme yang “tak berperasaan.” Model negara kesejahteraan menjanjikan ekonomi yang “berkeadilan sosial” melalui intervensi negara terutama dalam redistribusi kekayaan. Meskipun diklaim tidak mendistorsi mekanisme pasar, dalam praktiknya, negara-negara kesejahteraan sering berperan ganda sebagai pelaku dan sekaligus regulator pasar.

Politisi dan ekonom pendukung negara kesejahteraan menganggap negara kesejahteraan berhasil mewujudkan kemakmuran yang lebih berkeadilan bagi masyarakatnya, sambil menunjuk negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark sebagai kisah sukses negara kesejahteraan. Sebagian filsuf politik juga memandang model negara kesejahteraan memiliki keunggulan moral karena kebijakan-kebijakannya dinilai memihak pada kelompok masyarakat miskin dan kurang beruntung. Narasi-narasi seperti ini menjadikan negara kesejahteraan seolah tanpa cela, atau bahkan sebagai mitos yang sakral dan kebal kritik.

Di tengah idolisasi yang memuja negara kesejahteraan inilah buku Setelah Negara Kesejahteraan menghadirkan sudut pandang dan fakta-fakta yang berbeda. Buku ini berisi sejumlah esai yang melihat konsep “negara kesejahteraan” dalam perspektif yang sangat kritis, menyangkal negara kesejahteraan sebagai sebuah model yang sempurna untuk sebuah negara modern.

Negara kesejahteraan, tulis Tom G. Palmer, editor buku ini, adalah mesin yang mengangkangi dunia kita dengan pencurian, degradasi, manipulasi dan kontrol sosial. Negara-negara kesejahteraan bertanggung jawab terhadap pelambatan ekonomi dan krisis utang yang membebani generasi muda saat ini dengan janji-janji yang tak akan terlunasi yang diciptakan generasi pendahulu.

Setelah Negara Kesejahteraan diterjemahkan dari judul asli After the Welfare State, diterbitkan atas kerjasama Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS) dan Atlas Network.

Tentang KAMI

Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial, biasa disingkat Indeks, adalah perkumpulan berbadan hukum yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nama Lembaga Indeks. Indeks mempromosikan peningkatan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat berbasis kebebasan individu dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi, kesetaraan di depan hukum, dan solidaritas voluntaristik. 

MITRA

LOGO FNF INDONESIA