Kebebasan Sipil dan Kebebasan PolitikPelatihan

Pelatihan Promosi dan Advokasi Kebebasan dan Hak Asasi Manusia (Malang, April 2019)

Pada tanggal 5-7 April 2019, Indeks: Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial dan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia mengadakan kegiatan “Pelatihan Advokasi Kebebasan dan HAM” di Malang. Sebelumnya, kegiatan serupa diadakan di Bandung dan Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa dan aktivis muda yang memiliki perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan jaminan kebebasan dan HAM. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pesertanya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan komitmen mahasiswa dan aktivis muda dalam promosi dan advokasi kebebasan dalam rangka penegakkan HAM di Indonesia, serta mampu meningkatkan pemahaman dan kepedulian publik terhadap isu-isu kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi di Indonesia.

Diskusi pada sesi pertama difasilitasi oleh Nanang Sunandar, dari Indeks: Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial. Pada sesi ini, para peserta diajak untuk mendiskusikan apa makna kebebasan. Lalu apa yang dimaksud dengan kebebasan? Nanang Sunandar memberikan batasan definisi kebebasan dengan menukil kata “bebas dari”. Hal ini yang menjadi kunci utama yang akan membatasi diri untuk terhindar dari kekaburan ketika memandang perbedaan antara kebebasan dan kesewenang-wenangan.

Para peserta juga diperkenalkan materi tentang sejarah dan perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai tindak lanjut dari pemahaman materi mengenai kebebasan. M. Sholihin, salah peserta kegiatan ini, mengakui bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai HAM. Selama ini menurutnya HAM belum dipahami dengan baik, sehingga pelanggar HAM sering melakukan pelangaran HAM secara tidak sadar bahwa tindakannya merupakan pelanggaran HAM.

HAM menjadi perhatian secara universal secara dideklarasikan 10 Desember 1948 di Paris. Sukron Hadi (INDEKS) menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa HAM perlu dideklarasikan adalah posisi negara yang sering melakukan kebijakan yang secara moral dinilai salah, namun ketika ada hukum atau regulasi yang melegitimasi kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut bisa dilakukan oleh negara tanpa ada kesempatan untuk disalahkan. Prinsip utama HAM didasarkan pada filsafat naturalism. Artinya HAM adalah suatu entitas kodrati yang dimiliki sejak lahir oleh tiap individu. Di antara prinsip HAM yang utama adalah: human dignity, universal, inalienable, interdependent, HAM adalah tanggung jawab negara, non-discrimination, dan equality.

Salah satu kegiatan “Pelatihan Advokasi Kebebasan dan HAM” di Malang, 5-7 April, adalah kunjungan ke Museum HAM Omah Munir, Kota Batu. Di sini para peserta (mahasiswa & aktivis muda) diajak untuk mengenal lebih jauh sosok Munir dan perjuangannya sebagai aktivis HAM. Kunjungan tersebut menyadarkan para peserta bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengupayakan penegakan HAM.

Yossa Nainggolan, Direktur Ragam Institute, mengungkapkan bahwa tantangan-tantangan upaya penegakan HAM di Indonesia antara lain: Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan segala hal yang berkaitan dengan HAM; Keterbatasan kemampuan pengetahuan masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM; Minimnya pengetahuan dan pemahaman penegak hukum terutama haklim dan jaksa terkait sensitifitas kelompok minoritas dan rentan; Sulitnya mencari hakim ataupun jaksa yang bertanggungjawab akan tugasnya sebagai hakim atau jaksa di pengadilan HAM; Terkait penanganan HAM yang berat masih minimnya keinginan (willingness) negara dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus yang terindikasi pelanggaran HAM yang berat (menurut laporan penyelidikan Komnas HAM).

Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang presisi dalam upaya promosi dan advokasi kebebasan dan HAM. Dalam salah satu sesi dari kegiatan ini, para peserta difasilitasi oleh Muh.Isnur (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI) diperkenalkan cara untuk mengadvokasi HAM secara efektif. Dalam kegiatan advokasi HAM, menurut Muh. Isnur harus ada pengumpulan data dan analisis (riset), membuka network atau konsolidasi terhadap beberapa pihak yang memiliki potensi untuk membantu, dan kepada masyarakat umum, sehingga upaya untuk mengubah kebijakan atau tindakan yang selama ini dinilai melanggar HAM bisa direalisasikan.

Sebagai tindak lanjut dari materi yang telah diberikan, para peserta juga didorong untuk melakukan kampanye dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Pada sesi pemberian dorongan berkampanye ini, para peserta belajar dari Vincent Ricardo, salah satu vlogger sukses yang telah menembus kancah internasional. Para peseta diajari mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye Kebebasan dan HAM.

Para peserta seperti Gita dan Rahman mengaku bahwa diri mereka termotivasi untuk menulis tentang hak-hak mahasiswa yang masih belum disediakan oleh kampus. Gita mengakui bahwa materi proses advokasi HAM pada kegiatan ini mengena sekali. “Kamu mahasiswa, yang melakukan demo, kamu harus punya data, menganalisis dengan baik, kemudian apa pengaruh jelas yang akan terjadi pas demo itu, lalu kita perlu mengkonsolidasi”, begitulah kesan Gita, salah satu peserta, mengenai salah satu pemateri dalam pelatihan ini.

Individu, kelompok minoritas agama, etnis, dan gender, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi sangat rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Memanasnya suhu politik dalam beberapa tahun terakhir yang diikuti dengan penguatan politik identitas dan polarisasi masyarakat semakin menyudutkan kelompok-kelompok minoritas sebagai korban kampanye berbasis ujaran kebencian. Hal tersebut harus dilawan dengan melakukan kampanye HAM yang tentunya harus dilakukan oleh berbagai pihak agar semakin ada banyak pihak yang berkesadaran terhadap pentinganya upaya pemajuan dan penegakan HAM bagi setiap individu.

Leave a Reply