Kebebasan Berekspresi

Berkurangnya kebebasan menandai iklim sosial politik di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Dalam laporan tahunan Freedom House tampak bahwa Indonesia bukan hanya gagal menanggalkan status negara “setengah bebas”, tetapi justru mengalami penurunan skor kebebasan sipil secara drastis, dari (4) pada 2015[1] menjadi (2) pada 2016.[2] Survei Kinerja Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Setara Institute juga mencatat terjadinya penurunan indeks kebebasan pada 2016, khususnya dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama.[3]

Berkurangnya kebebasan tampak mencolok dalam hal kebebasan berekspresi. Selain pemblokiran terhadap hampir 800 ribu situs Internet sepanjang 2016[4], berkurangnya kebebasan berekspresi juga tampak pada maraknya pemprosesan hukum kasus “pencemaran nama baik” dan “penodaan agama”. Kasus “penodaan agama” bahkan turut menjerat Basuki Tjahaja Purnama, kandidat petahana dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017.

Indonesia adalah negara demokrasi yang telah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional dan mengadopsi instrumen-instrumen tersebut dalam sistem perundang-undangan nasional. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berkewajiban secara moral untuk menjadikan kedaulatan rakyat sebagai dasar bagi perumusan regulasi dan kebijakan publik. Sebagai negara yang secara konstitusional telah mengadopsi HAM, Indonesia berkewajiban secara hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Obligasi moral dan hukum ini dapat dipenuhi melalui perluasan akses warga terhadap kebebasan, sumber dari sebagian besar—jika bukan seluruhnya—hak-hak setiap individu manusia yang fundamental.

Dicermati secara seksama, berkurangnya kebebasan berekspresi adalah masalah yang terjadi pada dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi perilaku personal yang tercermin dalam pemahaman, sikap, dan tindakan yang cenderung anti-kebebasan, dan, kedua, dimensi sosiopolitik yang tampak dalam pranata sosial, regulasi, dan kebijakan yang restriktif terhadap kebebasan.

Pada dimensi perilaku personal, berkurangnya kebebasan berakar pada pandangan yang keliru tentang kebebasan pada sebagian warga maupun aparat penyelenggara negara. Kebebasan dianggap bersifat hampa-nilai—bahkan anti-nilai—sehingga bertentangan dengan moralitas. Ragam ekspresi kebebasan di ruang publik disalahpahami sebagai egoisme yang “semau gue” dan tak bermoral. Stigmatisasi ini menunjukkan gagal paham sebagian kalangan tentang substansi kebebasan sebagai nilai dasar yang mencerminkan kedaulatan etiap manusia sebagai pemilik atas dirinya-sendiri. Alih-alih bertentangan dengan moralitas karena bersifat hampa-nilai atau anti-nilai, kebebasan adalah nilai moral yang sangat penting—demikian penting sehingga jutaan orang dalam sejarah umat manusia, secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, rela berkorban nyawa untuk merealisasikan kebebasan.

Pada dimensi sosiopolitik, berkurangnya kebebasan mencerminkan menguatnya dominasi pranata dan struktur sosiopolitik terhadap kedaulatan individu. Negara, sebagai institusi yang mengatasi individu, merasa berwenang mengatur segala aspek kehidupan warga, termasuk hal-hal privat terkait identitas dan ekspresi tubuh, keyakinan, pikiran, dan perasaan. Di sisi lain, kelompok-kelompok konservatif dalam agama, khususnya agama mayoritas, juga merasa memiliki kewenangan serupa dan menuntut regulasi dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Undang Undang (UU) PNPS, pasal-pasal KUHP terkait Penodaan Agama dan pencemaran nama baik, UU Pornografi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan sebagian contoh dari regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi, yang sesungguhnya dilindungi dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai norma moral maupun norma hukum.

Inisiatif untuk memperluas ruang kebebasan berekspresi, dengan begitu, harus terarah pada perubahan dalam dua dimensi sekaligus, perilaku yang bersifat personal dan sistem sosiopolitik, di mana terdapat institusi-institusi dan regulasi. Dari aspek kelompok sasaran, inisiatif ini juga harus berorientasi pada “banyak orang” (more people) atau bersifat massif dan juga sekaligus menjangkau “tokoh-tokoh kunci” (key people) yang dapat mendorong perubahan kebijakan yang dapat berimplikasi pada tingkat struktur sosial politik.

Kurangnya pemahaman tentang kebebasan adalah sebab kenapa sebagian kalangan mengalami fobia dan cenderung menyikapi isu-isu kebebasan secara negatif. Anggapan bahwa kebebasan bertentangan dengan moralitas jelas keliru. Kebebasan adalah nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya kebebasan sebagai nilai, sejarah mencatat bahwa jutaan orang atau lebih—secara masing-masing maupun kolektif—rela berkorban nyawa untuk dapat merealisasikan kebebasan. Kebebasan adalah nilai yang menjadikan seorang manusia sungguh-sungguh hidup dalam menjalani kehidupannya.

Identifikasi kebebasan sebagai “hidup semau gue” yang berimplikasi pada sikap menghalalkan segala cara juga keliru. Pada setiap orang, kebebasan selalu memiliki dua dimensi: (a) internal yang bersifat absolut dan (b) eksternal yang berelasi dengan kebebasan orang lain. Adanya dimensi kebebasan yang terarah pada orang lain ini membuat kebebasan masing-masing orang saling membatasi. Kebebasan, sejak awal, mengandaikan tanggung jawab, kesiapan menanggung segala risiko atas penggunaan hak atas kebebasan dalam relasinya dengan kebebasan orang lain. Hak atas kebebasan berekspresi, dalam hal ini, berada dalam lanskap hubungan antara kebebasan satu orang dengan kebebasan orang lain di sekitarnya.

Berdasarkan analisis atas situasi ini, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) berinisiatif mengembangkan program promosi dan advokasi kebebasan bereskpresi, yang bertujuan memperluas akses warga terhadap kebebasan mengungkapkan identitas terkait tubuh dan pikiran, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan, hati nurani, perasaan dan gagasan dalam beragam bentuk ekspresi di ruang publik.

Program bekerja pada wilayah perubahan perilaku personal dengan pendekatan more people dan key people. Dalam kerangka more people, program bertujuan mempromosikan kebebasan berekspresi secara massif melalui berbagai bentuk aktivitas sosialisasi dan dengan mengoptimalkan fungsi media digital. Penerima manfaat dari pendekatan more people ini ialah penduduk usia muda berusia 16-24 tahun, yang diharapkan dapat terlibat secara aktif sebagai relawan dalam upaya-upaya promosi kebebasan berekspresi.

Dalam kerangka key people, program bertujuan mengadvokasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu kebebasan bereskpresi. Penerima manfaat dari pendekatan key people ialah tokoh-tokoh kunci dari kalangan aparat penyelenggara negara dan masyarakat. Dari kalangan penyelenggara negara, tokoh-tokoh kunci mewakili kementerian/lembaga/instansi terkait pada tingkat pusat dan daerah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah daerah. Dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kunci adalah pemuka agama dan pimpinan organisasi masyarakat.

Dengan meletakkan wilayah kerja program pada perubahan perilaku personal, hasil yang diharapkan dari program ini ialah terjadinya perubahan pandangan dan sikap yang lebih positif terhadap isu-isu kebebasan berekspresi di kalangan kelompok penerima manfaat, sehingga, pada akhirnya, mendorong terjadinya perubahan pada leven struktur sosial politik.

Program dilaksanakan dalam kerangka kerjasama antara Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) dan situs media digital Qureta (www.qureta.com).


[1] https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/indonesia.

[2] https://freedomhouse.org/report/ freedom-world/2016/indonesia.

[3]http://nasional.kompas.com/read/2016/12/12/22173371/catatan.buruk.terkait.penegakan.hak.berekspresi.den.beragama.sepanjang.2016.

[4] https://nasional.tempo.co/read/news/2017/01/07/173833635/hingga-desember-2016-pemerintah-blokir-hampir-800-ribu-situs. Pada awal Januari 2017, pemblokiran kembali dilakukan terhadap 11 situs Internet, tidak termasuk situs www.qureta.com ,yang tanpa alasan jelas tiba-tiba diblokir oleh sejumlah penyedia jasa Internet. Terkait pemblokiran Qureta, baca Luthfi Assyaukanie, “Tentang Pemblokiran Qureta dan Masalah Kebebasan Kita”, http://www.qureta.com/post/tentang-pemblokiran-terhadap-qureta-dan-masalah-kebebasan-kita.

979total visits,2visits today