Pluralisme dan Toleransi

Keberagaman adalah ciri yang tak melekat sejak kelahiran Indonesia sebagai sebuah bangsa. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, masyarakat Indonesia tersusun oleh lebih dari seribu kelompok etnis. Keberagaman ras juga menjadi ciri yang menandai masyarakat Indonesia. Selain keturunan ras Melayu, sebagian penduduk Indonesia juga merupakan keturunan ras Melanesia, Arab, Tionghoa, Eropa, dan percampuran dari ras-ras tersebut. Masing-masing ras dan etnis tidak hanya mewariskan keberagaman karakteristik fisik, tetapi juga mental yang tercermin dalam keberagaman bahasa dan budaya, juga agama atau keyakinan religius dan pandangan-dunia. Tidak heran bahwa antropolog terkemuka Clifford Geertz menyebut Indonesia sebagai sebuah kesatuan politis yang masyarakatnya bercorak multimental.

Kemajuan teknologi dan globalisasi bisa dipastikan makin meningkatkan keberagaman di Indonesia sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari lalu lintas orang, barang dan jasa, serta berbagai elemen budaya dari segala penjuru dunia yang semakin mudah dan cepat. Dari sisi agama dan keyakinan religius, misalnya, dewasa ini masyarakat Indonesia tidak hanya terdiri dari kelompok pemeluk enam agama “resmi” yang memiliki kantor administrasi di pemerintahan, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budhha, dan Konghucu, tetapi juga pemeluk agama Yahudi, Bahai, dan agama-agama Nusantara seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Selain itu, terdapat juga kaum ateis dan agnostik di Indonesia, yang meskipun populasinya tak bisa dipastikan diperkirakan cukup tinggi dan terus bertambah seiring peningkatan percepatan arus informasi melalui Internet.

Kondisi lain yang penting dikatakan—namun sering dilupakan—terkait keberagaman Indonesia ialah meningkatnya kesadaran individual di antara penduduk Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Kondisi ini sebetulnya merupakan akibat dari proses modernisasi yang sejak awal membawa semangat “berani berpikir mandiri,” yang pada gilirannya memperkuat kesadaran generasi muda yang semakin melek informasi tentang kedudukan setiap manusia sebagai individu yang unik dan otonom dalam berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak. Keberagaman, karena itu, bukan lagi semata-mata soal keberagaman identitas kelompok-kelompok sosial seperti etnis atau agama yang terdapat di masyarakat sebagaimana sering dibicarakan, tetapi juga sekaligus keberagaman identitas individu-individu dalam masing-masing kelompok sosial tersebut, dengan segala keunikan karakter fisik maupun mental, dan dalam cara memandang dan memberi makna bagi kehidupannya di dunia.

Pluralisme adalah filosofi yang penting untuk terus diperkuat menyikapi meningkatnya keberagaman Indonesia. Sesungguhnya, filosofi ini sudah berbunyi secara eksplisit dalam semboyan kenegaraan Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika,” yang mengimplikasikan keharusan untuk mengelola perbedaan sehingga tidak menimbulkan konflik dan disintegrasi sosial maupun politik. Secara historis, sejalan dengan nilai-nilai komunal pada era masyarakat Indonesia tradisional, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah prinsip kenegaraan yang diarahkan untuk mengakomodasi keberagaman kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal etnis dan agama. Prinsip ini penting untuk ditegakkan karena keberagaman Indonesia ditandai dengan keberadaan kelompok-kelompok etnis dan agama yang timpang, di mana terdapat beberapa kelompok etnis dan agama yang sangat dominan secara jumlah dibandingkan kelompok-kelompok etnis dan agama lain. Prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok etnis dan agama mayoritas tidak memonopoli penyelenggaraan negara dan menjamin kelompok-kelompok etnis dan agama minoritas selalu terlindungi dari kemungkinan kesewenang-wenangan dan diskriminasi dalam kebijakan, yang dapat menghambat kesempatan kelompok-kelompok etnis dan agama minoritas  untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pengambilan keputusan-keputusan publik.

Seiring perkembangan kemudian, dalam kerangka masyarakat Indonesia modern, filosofi “Bhinneka Tunggal Ika” tidak lagi memadai jika diletakkan dalam kerangka komunitarianisme yang berorientasi kelompok, namun harus diletakkan dalam kerangka individualisme yang mengakui, menghormati, dan melindungi individu warga negara sebagai agen moral yang memegang kedaulatan atas dirinya-sendiri dengan segala keunikan dalam karakter fisik maupun mentalnya. Jika filosofi “Bhinneka Tunggal Ika” dalam wawasan tradisional berorientasi pada perlindungan kelompok minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas, maka filosofi “Bhinneka Tunggal Ika” dalam wawasan modern harus juga mencakup perlindungan individu-individu dari kewenang-wenangan kelompok-kelompok masyarakat maupun negara atas alasan karakter fisik dan mental maupun pilihan-pilihan hidupnya.

Dalam kerangka filosofi pluralisme berwawasan modern, toleransi adalah nilai yang harus terus-menerus dipupuk dalam pergaulan interpersonal dan sosial. Toleransi berarti kemampuan seseorang untuk menerima keberadaan orang lain dengan karakteristik yang berbeda, betapapun perbedaan tersebut mungkin tampak sebagai hal yang tak menyenangkan. Toleransi tidak berarti seseorang harus menoleransi apapun perbedaan pada orang lain. Bagaimanapun harus dikatakan bahwa toleransi berlaku sejauh individu-individu yang terlibat dalam relasi memahami batas kebebasannya sebagai individu berdaulat. Toleransi, dengan demikian, adalah tentang bagaimana kebebasan setiap orang sebagai tuan bagi dirinya-sendiri dihargai sejauh kebebasan tersebut tidak keluar dari batas wilayah kedaulatannya sebagai pribadi yang berakibat pada pelanggaran kebebasan yang sama pada wilayah kedaulatan orang lain.

Kerangka pluralisme dan nilai toleransi modern hanya bisa diimplementasikan dengan baik sejauh terdapat demarkasi yang tegas antara wilayah publik di mana negara seharusnya berperan secara aktif dan wilayah pribadi di mana negara jsutru diharapkan membiarkan individu-individu menjalani hidup sesuai pilihan-pilihannya sendiri. Garis batas ini juga berarti negara harus bersikap tegas pada tiap kasus pelanggaran atas hak-hak individu, bukan justru sebaliknya terlibat dalam pelanggaran atas alasan “kehendak masyarakat,” “ketertiban umum,” atau “kepentingan orang banyak,” dan segala alasan yang biasa dikemukakan, yang justru menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara ini belum juga beranjak dari wawasan tradisionalnya yang berorientasi komunal, yang meletakkan individu sebagai subordinat ketimbang sebagai penyusun masyarakat.

Padahal, seharusnya, menarik demarkasi antara wilayah publik dan wilayah pribadi bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan karena prinsip-prinsip perlindungan kebebasan dan hak-hak individu sudah menjadi bagian integral dalam kerangka hukum Indonesia sejak Indonesia memiliki Undang Undang Hak Asasi Manusia yang meratifikasi kovenan internasional tentang kebebasan sipil dan politik. Yang diperlukan kemudian adalah kapasitas aparat penegak hukum yang memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga hak-hak warga negara dan, tentu saja, kemauan politik para pejabat penyelenggara negara untuk membangun Indonesia yang menghargai kebhinekaan dalam berbagai dimensi kehidupan warganya.