Kebebasan Ekonomi

“Memajukan kesejahteraan umum” merupakan satu di antara beberapa tujuan konstitusional dibentuknya Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sebagai sebuah konsep, “kesejahteraan” merupakan lokus konvergensi dari berbagai kondisi yang merepresentasikan kehidupan manusia yang berkualitas. Di antara berbagai kondisi itu adalah kemakmuran, kesehatan fisik dan mental, kapasitas menalar, keterampilan, dan, tentu saja, kebahagiaan menjalani hidup sebagai manusia. Sementara, kata “umum” yang melekat pada konsep kesejahteraan memberikan sifat kemasyarakatan pada konsep tersebut, yang mana setiap anggota masyarakat, warga negara Indonesia, berhak menikmati kesejahteraan tersebut.

Jelas, cita-cita kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 itu bersifat kompleks dan tak bisa direduksi ke dalam semata-mata urusan ekonomi. Sungguhpun demikian, tak bisa dimungkiri pula bahwa kesejahteraan dalam arti komprehensif tersebut bisa direalisasikan jika kondisi ekonomi tertentu—yakni kemakmuran—berhasil direalisasikan. Karena itu, mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi yang kompatibel dengan cita-cita kemakmuran tak akan pernah kekurangan relevansi dalam setiap upaya untuk merealisasikan kesejahteraan umum.

Kebebasan ekonomi adalah sebuah kerangka di mana prinsip-prinsip yang kompatibel dengan cita-cita kemakmuran terimplementasikan dalam kelembagaan dan proses ekonomi. Dalam kerangka kebebasan ekonomi (economic freedom), atau kita juga bisa menyebutnya sebagai kemerdekaan ekonomi (economic liberty), tercakup sejumlah prinsip yang dijiwai dengan semangat kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan pribadinya, tetapi juga bahwa kemerdekaan pribadi-pribadi dalam beraktivitas ekonomi, dalam interaksinya satu sama lain, saling memberikan manfaat dan berkontribusi bagi tercapainya kesejahteraan secara luas.

Pada level yang sangat mendasar, prinsip-prinsip itu adalah (1) pilihan pribadi, (2) pertukaran sukarela yang dikoordinasikan oleh pasar, (3) kebebasan untuk memasuki dan berkompetisi dalam pasar, dan (4) perlindungan atas pribadi-pribadi dan harta benda milik mereka dari agresi oleh pihak lain.[1]

Program kebebasan ekonomi bertujuan meningkatkan pemahaman dan penghargaan publik serta mendorong kebijakan publik yang lebih apresiatif pada hak-hak ekonomi yang didasarkan pada prinsip (1) pilihan pribadi, (2) pertukaran sukarela yang dikoordinasikan oleh pasar, (3) kebebasan untuk memasuki dan berkompetisi dalam pasar, dan (4) perlindungan atas pribadi-pribadi dan harta benda milik mereka dari agresi oleh pihak lain.